Geger Jiwasraya, DPR 'Bombardir' Direksi BUMN Asuransi
Monica Wareza, CNBC Indonesia
19 February 2020 15:56
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VI DPR mencecar direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor asuransi, terkait dampak skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, mempertanyakan cara penyelesaian kondisi keuangan Asabri karena salah dalam pengelolaan investasi.
"Bagaimana solusi asabri buat menutup rugi yang katanya liabilitas lebih tinggi dari aset. Katanya sudah ada komitmen Rp 11,4 triliun. maksudnya bagaimana?" cecar Anton di Gedung DPR, Rabu (19/20/20).
Anton juga mempertanyakan kenapa nilai underlying investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo yang terus turun, padahal perseroan memiliki banyak program.
"Reasuransi ini bagaimana Pak, kan jangan sampai ada kejadian Jiwasraya, kan kalo ada kondisi Jiwasraya ya dibayar sama reasuransi," kata Anton.
Kritik yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang mempertanyakan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan mengkritik cara berinvestasi BUMN Asuransi.
"Harus hati hati investasi. Kan kita tahu apa yang terjadi itu kegagalan investasi, tempatkan di perusahaan salah dan bermasalah. Jangan sampai kalau untung kan Bapak yang alami tapi kalau rugi itu nasabah dan pemerintah yang menanggung," kata Evita.
Evita juga menyoal soal rekayasa laporan keuangan. Sempat diingatkan pula untuk Askrindo agar berhati-hati, karena pada 2011 sempat ada rekayasa dana investasi.
Anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasional Demokrat, Subardi, meminta agar perusahaan asuransi BUMN bermanfaat untuk masyarakat. "Seluruh lapisan masyarakat kalau bisa ada pemanfaatan asuransi, kan begitu filosofinya," kata Subar.
Sementara itu, Nevi Zuairina, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial mempertanyakan cara penyelesaian dana nasabah Jiwasraya.
"Bagaimana jiwasraya selesaikan klaim nasabah? Kita tahu dengan adanya manipulasi sistemik kan pemerintah sudah ambil dividen pajak dan bayar tantiem, bagaimana bayarnya?
Demikian pula Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra, Mohamad Hekal, mengkritisi kebijakan investasi BUMN Asuransi. Dia meminta semua asuransi BUMN punya kebijakan investasi yang prudent.
"Nama Benny Tjokro dan Heru Hidayat sampaikan eksposur ke MI (manajer investasi) dan perusahaan yang berkaitan dengan kedua orang tersebut karena sudah jelas akan bermasalah mereka kan sudah janji kembalikan Asabri Rp 11,7 triliun sedang aset mereka sudah disita. Saya usul dijawab tertulis, dikasih waktu 5 hari kerja," kata Hekal.
Hari ini, Komisi VI DPR hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik negara (BUMN). Rapat ini ditujukan untuk mendengarkan isu terkini dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, mengatakan masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi ini umumnya adalah keuntungan, pelayanan ke masyarakat dan penerapan manajemen yang baik. Untuk itu DPR dinilai perlu untuk mengetahui kondisi di masing-masing perusahaan saat ini.
"Tujuan utama rapat hari ini adalah menggali tantangan dan hambatan apa saja yang bisa disampaikan ke kami dan strategi ke depan. Hal yang terkait dengan meningkatkan kinerja finance dan non-finance dalam penerapan GCG. Kita juga ingin dapat terobosan dan lompatan permasalah di BUMN asuransi yang ada saat ini," kata Aria saat pembukaan RDP, Rabu (19/2/2020).
(hps) Next Article Sedih! Korban Jiwasraya Mengadu & Menangis, Ada Warga Korea
Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, mempertanyakan cara penyelesaian kondisi keuangan Asabri karena salah dalam pengelolaan investasi.
"Bagaimana solusi asabri buat menutup rugi yang katanya liabilitas lebih tinggi dari aset. Katanya sudah ada komitmen Rp 11,4 triliun. maksudnya bagaimana?" cecar Anton di Gedung DPR, Rabu (19/20/20).
Anton juga mempertanyakan kenapa nilai underlying investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo yang terus turun, padahal perseroan memiliki banyak program.
"Reasuransi ini bagaimana Pak, kan jangan sampai ada kejadian Jiwasraya, kan kalo ada kondisi Jiwasraya ya dibayar sama reasuransi," kata Anton.
Kritik yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang mempertanyakan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan mengkritik cara berinvestasi BUMN Asuransi.
"Harus hati hati investasi. Kan kita tahu apa yang terjadi itu kegagalan investasi, tempatkan di perusahaan salah dan bermasalah. Jangan sampai kalau untung kan Bapak yang alami tapi kalau rugi itu nasabah dan pemerintah yang menanggung," kata Evita.
Evita juga menyoal soal rekayasa laporan keuangan. Sempat diingatkan pula untuk Askrindo agar berhati-hati, karena pada 2011 sempat ada rekayasa dana investasi.
Anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasional Demokrat, Subardi, meminta agar perusahaan asuransi BUMN bermanfaat untuk masyarakat. "Seluruh lapisan masyarakat kalau bisa ada pemanfaatan asuransi, kan begitu filosofinya," kata Subar.
Sementara itu, Nevi Zuairina, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial mempertanyakan cara penyelesaian dana nasabah Jiwasraya.
"Bagaimana jiwasraya selesaikan klaim nasabah? Kita tahu dengan adanya manipulasi sistemik kan pemerintah sudah ambil dividen pajak dan bayar tantiem, bagaimana bayarnya?
Demikian pula Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra, Mohamad Hekal, mengkritisi kebijakan investasi BUMN Asuransi. Dia meminta semua asuransi BUMN punya kebijakan investasi yang prudent.
"Nama Benny Tjokro dan Heru Hidayat sampaikan eksposur ke MI (manajer investasi) dan perusahaan yang berkaitan dengan kedua orang tersebut karena sudah jelas akan bermasalah mereka kan sudah janji kembalikan Asabri Rp 11,7 triliun sedang aset mereka sudah disita. Saya usul dijawab tertulis, dikasih waktu 5 hari kerja," kata Hekal.
Hari ini, Komisi VI DPR hari ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik negara (BUMN). Rapat ini ditujukan untuk mendengarkan isu terkini dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, mengatakan masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi ini umumnya adalah keuntungan, pelayanan ke masyarakat dan penerapan manajemen yang baik. Untuk itu DPR dinilai perlu untuk mengetahui kondisi di masing-masing perusahaan saat ini.
"Tujuan utama rapat hari ini adalah menggali tantangan dan hambatan apa saja yang bisa disampaikan ke kami dan strategi ke depan. Hal yang terkait dengan meningkatkan kinerja finance dan non-finance dalam penerapan GCG. Kita juga ingin dapat terobosan dan lompatan permasalah di BUMN asuransi yang ada saat ini," kata Aria saat pembukaan RDP, Rabu (19/2/2020).
(hps) Next Article Sedih! Korban Jiwasraya Mengadu & Menangis, Ada Warga Korea
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular