Mau Dilebur Erick, Ini Suara Hati Dapen BUMN
Monica Wareza, CNBC Indonesia
22 January 2020 07:33
Lebih lanjut, Suheri menjelaskan akan timbul beberapa kendala jika pemerintah memutuskan penggabungan beberapa dana pensiun yang dikelola secara mandiri oleh beberapa perusahaan pelat merah, mulai dari penyesuaian program hingga strategi investasi yang telah diformulasikan untuk program yang ditetapkan.
"Yang dikhawatirkan kalau program beda [PPIP dan PPMP], pendiri sudah menentukan arah untuk mewujudkan target, kan ada sinkronisasi juga. Tapi apa strategi itu bisa memenuhi kebutuhan program tersebut. Karena tujuan investasi dana pensiun kan untuk memenuhi kewajiban," kata Suheri.
Dia menyebutkan, kriteria investasi yang biasa dilakukan oleh pengelola dana pensiun biasanya telah disesuaikan dengan karakteristik program yang dimiliki oleh perusahaan.
"Dari situ muncul portofolio yang beda. Kalau disatukan program beda tapi portofolio sama, apa kemudian bisa memenuhi masing-masing rumus dan formula dari masing-masing pendiri," tegasnya.
Kemudian, jika juga menaruh perhatian pada dana pensiun yang memiliki kinerja baik dan kurang baik. Dari awal, sebaiknya sudah disiapkan skema yang diterapkan, baik itu cost sharingdan non-cost sharing.
"Kalau cost sharingitu dimungkinkan tapi harus dirumuskan di depan, yang surplus bisa bantu yang defisit atau perjanjian dua pihak. Itu mungkin saja apalagi dilakukan orang pertama di BUMN, diminta menteri, diminta cost sharing," jelas dia.
(tas/tas)
"Yang dikhawatirkan kalau program beda [PPIP dan PPMP], pendiri sudah menentukan arah untuk mewujudkan target, kan ada sinkronisasi juga. Tapi apa strategi itu bisa memenuhi kebutuhan program tersebut. Karena tujuan investasi dana pensiun kan untuk memenuhi kewajiban," kata Suheri.
Dia menyebutkan, kriteria investasi yang biasa dilakukan oleh pengelola dana pensiun biasanya telah disesuaikan dengan karakteristik program yang dimiliki oleh perusahaan.
Kemudian, jika juga menaruh perhatian pada dana pensiun yang memiliki kinerja baik dan kurang baik. Dari awal, sebaiknya sudah disiapkan skema yang diterapkan, baik itu cost sharingdan non-cost sharing.
"Kalau cost sharingitu dimungkinkan tapi harus dirumuskan di depan, yang surplus bisa bantu yang defisit atau perjanjian dua pihak. Itu mungkin saja apalagi dilakukan orang pertama di BUMN, diminta menteri, diminta cost sharing," jelas dia.
(tas/tas)
Pages
Most Popular