BUMN Minta Benjtok & Heru Hidayat Bayar Utang ke Asabri
Efrem Limsan Siregar, CNBC Indonesia
18 January 2020 17:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta pemilik perusahaan PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro dan pemilik Trada Alam Mineral (TRAM) Heru Hidayat untuk membayar utang investasi di Asabri.
Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (13/1/2020). Arya berharap keduanya menyelesaikan utang tersebut.
"Masalah investasi diharapkan ada utang-utang yang diakui juga diharapkan mereka lakukan pembayaran. Seperti Benny Tjokro dan Heru (Heru Hidayat, Pemilik Perusahaan Trada Alam Mineral). Utang-utang investasi di Asabri," kata Arya.
"Kita harapkan kedua orang ini bisa penuhi, tanggungjawabkan utangnya supaya bisa bantu Asabri dalam pembenahan," imbuhnya.
Berapa nilai utang keduanya, Arya mengaku sedang mengeceknya. Menurutnya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat sudah berencana untuk membayar utang mereka kepada Asabri.
"Dari informasi yang kami terima sudah ada (rencana bayar utang). Mereka akan menyelesaikannya," tandas Arya.
Menurut Arya, nilai dari dana yang diinvestasikan ke saham oleh Asabri mencapai Rp 10 Triliun. Arya mengklaim secara operasional, Asabri tidak ada masalah. Ia menilai kasus di Asabri berbeda dengan Jiwasraya.
"Artinya kalau ada klaim dia bisa bayar. Agak beda dengan Jiwasraya. Jadi kalau misalnya ada yang pensiun tetap bisa dibayarkan klaimnya," tegasnya.
Lebih lanjut Arya mengatakan dari laporan yang diterima memang ada investasi Asabri di saham-saham yang tidak bagus. Karena itu, perlu pembenahan lebih jauh.
"Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," paparnya.
Ia mengatakan uang pensiunan TNI dan Polri masih dan akan terus dibayar. Manajemen Asabri pun mengklaim demikian. Dalam siaran persnya, manajemen mengaku "Kegiatan operasional Asabri terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya."
Kasus Asabri mencuat setelah Menkopolhukam Mahfud MD pada pekan lalu menyinggung dugaan korupsi yang disebutnya fantastis mencapai Rp 10 triliun. Isu ini lantas mendapat sorotan masyarakat.
Namun, Dirut Asabri Sonny Widjaja membantah adanya dugaan korupsi. "Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yg dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat di kantor Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Persoalan ini ditindaklanjuti Menteri BUMN Erick Thohir dengan berkunjung ke kantor Mahfud MD. Usai pertemuan, Erick menegaskan kondisi keuangan Asabri cukup stabil.
Erick menegaskan kembali kondisi keuangan PT Asabri (Persero) cukup stabil. Berbeda dengan kasus yang mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dana nasabah yang notabene adalah hasil iuran dari para prajurit TNI, Polri dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinyatakan aman.
"Ya saya sampaikan laporannya bahwa memang seperti yang saya sampaikan kondisi keuangan [Asabri] stabil," kata Erick setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/1/2020).
"Tapi apakah tadi ada penyelewengan atau penurunan harga saham ya tentu harus dibuktikan," imbuh Erick.
Menurut pendiri Mahaka Media itu, Kepolisian sudah memberikan pernyataan lebih jauh soal Asabri. Sementara, persoalan Asabri terkait dengan hukum, sambung Erick, bukan wilayah kewenangan BUMN.
"Enggak ada isu lain. Isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau misalnya ada penyelewengan ya itu proses hukum," tegas Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan kembali bahwa dana pensiunan sampai jaminan kematian milik para prajurit TNI/Polri/Kemenhan dijamin aman.
"Saya baru bicara dengan Menteri BUMN. Banyak hal, karena kerjaan kami banyak, tapi yang sekarang sering saudara tanyakan dan pasti akan ditanyakan, yang belakangan ini diributkan," kata Mahfud.
Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu memang sempat mengatakan ada dugaan ketidakberesan atau dugaan korupsi Asabri hingga mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia justru mengklarifikasi lagi dan mengatakan hal tersebut dilihat melalui media.
"Dua hari sebelum itu sudah ramai di media, terjadi penurunan nilai aset karena salah kelola," katanya.
Dalam konferensi pers terpisah, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah pemberitaan bahwa telah terjadi dugaan korupsi di perusahaannya. Tidak main-main, Asabri akan menempuh jalur hukum bila ada berita soal Asabri yang tendensius dan negatif.
"Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yg dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat Kamis (16/1/2020).
Dia mengimbau agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya tegaskan berita-berita tersebut berita tidak benar," ujar Letnan Jenderal TNI (Purn.) ini.
Dia menegaskan akan menempuh jalur hukum bila masih masih ada pemberitaan negatif dan tendensius mengenai Asabri
"Kepada pihak yang ingin bicara gunakan fakta dan data berverifikasi. Hentikan pembicaraan yang tendesius negatif. Jika ini terus berlangsung, dengan menyesal saya menempuh jalur hukum," ujarnya.
(hps/hps) Next Article Dirut: Solvabilitas Asabri Masih di Bawah Ketentuan OJK
Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (13/1/2020). Arya berharap keduanya menyelesaikan utang tersebut.
"Masalah investasi diharapkan ada utang-utang yang diakui juga diharapkan mereka lakukan pembayaran. Seperti Benny Tjokro dan Heru (Heru Hidayat, Pemilik Perusahaan Trada Alam Mineral). Utang-utang investasi di Asabri," kata Arya.
Berapa nilai utang keduanya, Arya mengaku sedang mengeceknya. Menurutnya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat sudah berencana untuk membayar utang mereka kepada Asabri.
"Dari informasi yang kami terima sudah ada (rencana bayar utang). Mereka akan menyelesaikannya," tandas Arya.
Menurut Arya, nilai dari dana yang diinvestasikan ke saham oleh Asabri mencapai Rp 10 Triliun. Arya mengklaim secara operasional, Asabri tidak ada masalah. Ia menilai kasus di Asabri berbeda dengan Jiwasraya.
"Artinya kalau ada klaim dia bisa bayar. Agak beda dengan Jiwasraya. Jadi kalau misalnya ada yang pensiun tetap bisa dibayarkan klaimnya," tegasnya.
Lebih lanjut Arya mengatakan dari laporan yang diterima memang ada investasi Asabri di saham-saham yang tidak bagus. Karena itu, perlu pembenahan lebih jauh.
"Hanya pembenahan dari Asabri berbeda dengan penanganan Jiwasraya. Kalau Jiwasraya bisa masuk investor karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka," paparnya.
Ia mengatakan uang pensiunan TNI dan Polri masih dan akan terus dibayar. Manajemen Asabri pun mengklaim demikian. Dalam siaran persnya, manajemen mengaku "Kegiatan operasional Asabri terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya."
Kasus Asabri mencuat setelah Menkopolhukam Mahfud MD pada pekan lalu menyinggung dugaan korupsi yang disebutnya fantastis mencapai Rp 10 triliun. Isu ini lantas mendapat sorotan masyarakat.
Namun, Dirut Asabri Sonny Widjaja membantah adanya dugaan korupsi. "Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yg dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat di kantor Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Persoalan ini ditindaklanjuti Menteri BUMN Erick Thohir dengan berkunjung ke kantor Mahfud MD. Usai pertemuan, Erick menegaskan kondisi keuangan Asabri cukup stabil.
Erick menegaskan kembali kondisi keuangan PT Asabri (Persero) cukup stabil. Berbeda dengan kasus yang mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dana nasabah yang notabene adalah hasil iuran dari para prajurit TNI, Polri dan PNS Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dinyatakan aman.
"Ya saya sampaikan laporannya bahwa memang seperti yang saya sampaikan kondisi keuangan [Asabri] stabil," kata Erick setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kamis (16/1/2020).
"Tapi apakah tadi ada penyelewengan atau penurunan harga saham ya tentu harus dibuktikan," imbuh Erick.
Menurut pendiri Mahaka Media itu, Kepolisian sudah memberikan pernyataan lebih jauh soal Asabri. Sementara, persoalan Asabri terkait dengan hukum, sambung Erick, bukan wilayah kewenangan BUMN.
"Enggak ada isu lain. Isunya antara operasional berjalan baik, tapi kalau misalnya ada penyelewengan ya itu proses hukum," tegas Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan kembali bahwa dana pensiunan sampai jaminan kematian milik para prajurit TNI/Polri/Kemenhan dijamin aman.
"Saya baru bicara dengan Menteri BUMN. Banyak hal, karena kerjaan kami banyak, tapi yang sekarang sering saudara tanyakan dan pasti akan ditanyakan, yang belakangan ini diributkan," kata Mahfud.
Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu memang sempat mengatakan ada dugaan ketidakberesan atau dugaan korupsi Asabri hingga mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia justru mengklarifikasi lagi dan mengatakan hal tersebut dilihat melalui media.
"Dua hari sebelum itu sudah ramai di media, terjadi penurunan nilai aset karena salah kelola," katanya.
Dalam konferensi pers terpisah, Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja membantah pemberitaan bahwa telah terjadi dugaan korupsi di perusahaannya. Tidak main-main, Asabri akan menempuh jalur hukum bila ada berita soal Asabri yang tendensius dan negatif.
"Saya ingin klarifikasi terhadap pemberitaan media. Kepada seluruh peserta Asabri, TNI, Polri dan ASN Kementerian Pertahanan Polri, saya tegaskan saya menjamin bahwa uang kalian yg dikelola di Asabri aman. Tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny, dalam konferensi pers yang berlangsung singkat Kamis (16/1/2020).
Dia mengimbau agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya tegaskan berita-berita tersebut berita tidak benar," ujar Letnan Jenderal TNI (Purn.) ini.
Dia menegaskan akan menempuh jalur hukum bila masih masih ada pemberitaan negatif dan tendensius mengenai Asabri
"Kepada pihak yang ingin bicara gunakan fakta dan data berverifikasi. Hentikan pembicaraan yang tendesius negatif. Jika ini terus berlangsung, dengan menyesal saya menempuh jalur hukum," ujarnya.
(hps/hps) Next Article Dirut: Solvabilitas Asabri Masih di Bawah Ketentuan OJK
Most Popular