Direksi Asabri Mau Dirombak, Ini Harapan Prabowo Subianto

Market - tahir saleh, CNBC Indonesia
15 January 2020 13:29
Direksi Asabri Mau Dirombak, Ini Harapan Prabowo Subianto

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian BUMN menegaskan akan merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero) menyusul adanya dugaan korupsi di Asabri yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Selain itu, Asabri juga terjebak dengan kondisi di mana saham-saham koleksinya ambles dalam setahun terakhir.

"Ya pasti. Tahun ini. belum tau berapa [jumlah direksi yang diganti], Masih diskusi sama Pak Menteri [Erick Thohir, Menteri BUMN]," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoadmodjo di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Menanggapi rencana perombakan ini, Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan, mengatakan pihaknya akan bertemu dengan jajaran komisaris dan manajemen Asabri mengingat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di Jerman dalam kunjungan kerja.

Foto: Ilustrasi Gedung Asabri (CNBC Indonesia/Tri Susilo)


Dahnil menjelaskan, sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menginginkan agar manajemen Asabri yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN memiliki modal utama yakni amanah dan profesional.


"Yang jelas [Kemenhan] sebagai pihak ketiga yang memiliki aset besar [di Asabri], sebagian besar bahkan keseluruhan dana yang berada di Asabri itu milik prajurit TNI/Polri, ASN Kemenhan, maka kepentingan kita pastikan manajemen yang akan ditunjuk adalah mereka dalam istilah agama itu amanah dan istilah lain profesional," tegas Dahnil, dalam dialog di Squawk Box CNBC Indonesia, Rabu (15/1/2020).


"....[karena Asabri] mengelola dana prajurit [TNI/Polri/Kemenhan], para prajurit yang mereka berjuang demi bangsa dan negara, mereka yang berkorban, di berbagai pertempuran, jadi harus hati-hari [mengelola Asabri]," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga bicara soal dugaan kasus korupsi di Asabri senilai Rp 10 triliun kendati manajemen Asabri dalam pernyataan resminya menyatakan tak ada korupsi di tubuh BUMN ini.

Dahnil menegaskan fokus dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah agar dana pensiun dan hari tua para prajurit TNI/Polri dan ASN Kementerian Pertahanan aman dan tidak dirugikan dengan adanya dugaan korupsi Asabri ini.

Kendati demikian, Kemenhan masih menunggu laporan kejelasan kondisi dari Asabri guna melakukan koordinasi lebih lanjut. Kemenhan juga akan melakukan koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir karena Asabri masih di bawah pengelolaan Kementerian BUMN.

"Itu pertama kita berkoordinasi, dan datanya seperti apa, ini akan dilakukan Pak Prabowo [Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan]," kata Dahnil.



Langkah kedua, kata Dahnil, ialah akan dilakukan pengawasan bersama baik dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Pertahanan, dan juga Menteri Keuangan terutama inspektorat jenderal (irjen) untuk bisa melakukan pengawasan internal.

"Mungkin akan koordinasi dengan Mabes TNI, Polri, Kemenkeu, secara bersama-sama melakukan pengawasan eksternal dan me-review apa yang terjadi di Asabri," tegas mantan Koordinator Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.

Kemenhan saat ini masih menunggu laporan lengkap baik dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Itjen Kemenhan yang melakukan pengawasan internal.

"Kami masih nunggu laporan lengkap Asabri, karena kepentingan Pak Prabowo yang penting dana prajurit TNI/Polri, ASN Kemenhan itu aman dan tidak dirugikan," tegas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Sebagai informasi, mengacu data situs resmi Asabri, jajaran komisaris dan direksi Asabri yakni:

Komisaris
Komisaris Utama: Didit Herdiawan
Komisaris Independen: Harry Susetyo Nugroho
Komisaris: Achmad Syukrani
Komisaris: Rofyanto Kurniawan

Direksi
Direktur Utama: Sonny Widjaja
Direktur SDM dan Umum: Herman Hidayat
Direktur Keuangan dan Investasi: Rony Hanityo Apriyanto


Selasa kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kinerja Asabri menyusul kerugian investasi yang dialami oleh perusahaan asuransi untuk TNI dan Polri ini. Keputusan untuk pemeriksaan ini akan dibahas dalam sidang BPK.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading