Dituduh "Rampok" Jiwasraya, Erick: Ada Oknum Penjarah Gerah
Redaksi, CNBC Indonesia
07 January 2020 06:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kesal dengan berbagai tuduhan kepadanya mengenai kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Erick bahkan sampai tak habis pikir ada pihak yang menyebutkan pihak istana dan dirinya dituduh ikut 'merampok' uang nasabah Jiwasraya.
"Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih," kata Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1/20).
Erick juga mendengar bahwa ada tuduhan orang dalam Istana yang terlibat kasus ini. Nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut.
"Ya mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilanglah Pak Jokowi yang ambil, dibilanglah istana yang ambil. Ini kan jangan-jangan kebalik, yang neriak-neriak ini jangan-jangan yang ketakutan ini dibongkar," tegasnya.
Erick Thohir juga mendapat informasi bahwa akan ada demo pada pekan depan. Demo tersebut menyasar kantor Kementerian BUMN, KPK, dan depan Istana Negara.
"Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa persoalan hukum di Jiwasraya saat ini sudah dalam proses di Kejaksaan Agung. Dia mengaku, urusan hukum memang bukan menjadi wilayahnya.
Adapun tugas Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan, lanjut Erick, adalah memberikan kepastian kepada para nasabah mengenai hak yang seharusnya diterima. Dia bilang, sudah ada langkah-langkah yang akan diambil.
"Tapi kan proses itu berjalan 1-4 tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang juga akan kita lakukan. Intinya apa, pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri," ujarnya.
"Dibilang saya mengambil uang, saya bingung. Kan baru datang, kita baru mau bersih-bersih," kata Erick Thohir di Tangerang, Minggu (5/1/20).
Erick juga mendengar bahwa ada tuduhan orang dalam Istana yang terlibat kasus ini. Nama Presiden Joko Widodo sampai ikut disebut-sebut.
"Mungkin karena banyak oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya," lanjutnya.
Dia menegaskan bahwa persoalan hukum di Jiwasraya saat ini sudah dalam proses di Kejaksaan Agung. Dia mengaku, urusan hukum memang bukan menjadi wilayahnya.
Adapun tugas Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan, lanjut Erick, adalah memberikan kepastian kepada para nasabah mengenai hak yang seharusnya diterima. Dia bilang, sudah ada langkah-langkah yang akan diambil.
"Tapi kan proses itu berjalan 1-4 tahun, lalu ada skema-skema yang lain yang juga akan kita lakukan. Intinya apa, pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab, tidak melarikan diri," ujarnya.
Pages
Most Popular