Tanri: Harusnya Posco Suntik Modal KRAS, Bukan Joint Venture!
Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
06 December 2019 15:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama RI periode 1998-1999, Tanri Abeng, angkat bicara soal rencana PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menggandeng perusahaan baja asal Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company (Posco).
Menurut Tanri kerja sama antara dua perusahaan baja tersebut harus dilakukan dalam bentuk penyertaan saham ke Krakatau Steel secara langsung, bukan dengan membuat perusahaan patungan (joint venture).
"Salah kalau Posco masuk dan membuat joint venture, menjadi pesaing dari Krakatau Steel. Mestinya mereka [Posco] masuk ke Krakatau Steel tapi kita masih pegang kontrolnya," kata Tanri, kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/12/2019).
Jika Posco ingin masuk dan menyertakan modal ke Krakatau Steel, bisa dilakukan dengan cara menerbitkan saham baru (rights issue).
"Jika ada strategic partner, biarkan mereka yang kelola. Misalnya dalam jangka waktu lima tahun. Biasanya banyak yang tidak mau, karena kita tidak mau kekuasaanya diambil. Itu yang membuat saya gagal dulu," ungkap Tanri.
Tanri menceritakan, upaya untuk mengundang investor strategis masuk ke KRAS sudah dilakukan sejak 1998 ketika dia menjabat Menteri BUMN. Waktu itu, cerita Tanri, ia pernah mengundang Mittal Steel, perusahaan baja terbesar di dunia pada waktu itu, untuk masuk.
Tujuan Tanri waktu itu adalah agar KRAS bisa mendapatkan modal banyak, bisa alih teknologi dan membuka akses pasar.
Namun, lanjut Tanri, pemerintah membuat kesalahan menjadikan KRAS sebagai perusahaan publik.
Seharusnya, lanjut Tanri, pemerintah undang mitra strategis untuk membenahi teknologi, permodalan dan manajemen KRAS.
"Itu dulu yang semestinya dilakukan, setelah itu baru dia [KRAS] IPO. Itu kesalahan," kata Tanri.
November silam, KRAS mengumkan akan berinvestasi kembali untuk pengembangan pabrik baja baru sehingga total kapasitas produksi perusahaan ini bisa menjadi 10 juta ton pada 2025 mendatang.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan total nilai investasi pengembangan ini masih dikaji, namun partner bisnis perusahaan asal Korea Selatan, Posco dikabarkan akan menanamkan modalnya kembali ke Indonesia senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$).
"US$ 3 miliar [nilai investasi Posco]. Jadi memang rencananya untuk capai 10 juta itu nanti ada investasi lagi US$ 2,5 miliar-US$ 3 miliar, bagus kan buat Indonesia ada investasi masuk dan sudah lapor ke kepala BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal]," kata Silmy di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Dia menyebutkan, untuk memperbincangkan investasi baru Posco di Indonesia ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung yang akan menemui pihak Posco di negeri asalnya.
"Kita tahu Pak Presiden ke Korea. Ini juga hal kaitan dengan kerja sama Posco ke depan akan seperti apa. Misalnya mewujudkan cluster 10 juta ton di Cilegon itu 2023-2025 kapasitanya segitu," terang eks Dirut PT Barata Indonesia (Persero) ini.
Hal ini sejalan dengan penjelasan dari pihak PT Krakatau Posco (anak usaha patungan Krakatau dan Posco) yang beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pada 2025 memiliki kapasitas produksi tiga kali lipat dari kapasitas produksi yang sudah ada saat ini.
Nilai investasi yang diperlukan terdiri dari Rp 2 triliun dan US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun.
Presiden Direktur Krakatau Posco Kim Jhi Young sebelumnya mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap perbincangan dengan Krakatau Steel, sebagai salah satu pemegang saham mengenai rencana pengembangan bisnis tersebut.
"Kalau untuk porsinya Posco dan Krakatau Steel masih dalam tahap pembicaraan jadi masih belum bisa memberikan detail pembicaraannya, masih negosiasi," kata Kim di Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Investasi dalam waktu dekat yang akan dilakukan perusahaan adalah pengembangan produk ke baja gulung panas (hot rolled coils/HRC) dan baja gulung dingin (cold rolled coil/CRC).
Tahun depan, rencananya perusahaan akan mulai memasarkan 750.000 ton produk baja HRC, sedangkan untuk produk CRC disebutkan masih dalam tahap perbincangan dengan Krakatau Steel.
(hps/tas) Next Article Bos Krakatau Steel Borong Lagi Saham KRAS, untuk Apa?
Menurut Tanri kerja sama antara dua perusahaan baja tersebut harus dilakukan dalam bentuk penyertaan saham ke Krakatau Steel secara langsung, bukan dengan membuat perusahaan patungan (joint venture).
"Salah kalau Posco masuk dan membuat joint venture, menjadi pesaing dari Krakatau Steel. Mestinya mereka [Posco] masuk ke Krakatau Steel tapi kita masih pegang kontrolnya," kata Tanri, kepada CNBC Indonesia, Jumat (6/12/2019).
"Jika ada strategic partner, biarkan mereka yang kelola. Misalnya dalam jangka waktu lima tahun. Biasanya banyak yang tidak mau, karena kita tidak mau kekuasaanya diambil. Itu yang membuat saya gagal dulu," ungkap Tanri.
Tanri menceritakan, upaya untuk mengundang investor strategis masuk ke KRAS sudah dilakukan sejak 1998 ketika dia menjabat Menteri BUMN. Waktu itu, cerita Tanri, ia pernah mengundang Mittal Steel, perusahaan baja terbesar di dunia pada waktu itu, untuk masuk.
Tujuan Tanri waktu itu adalah agar KRAS bisa mendapatkan modal banyak, bisa alih teknologi dan membuka akses pasar.
Namun, lanjut Tanri, pemerintah membuat kesalahan menjadikan KRAS sebagai perusahaan publik.
Seharusnya, lanjut Tanri, pemerintah undang mitra strategis untuk membenahi teknologi, permodalan dan manajemen KRAS.
"Itu dulu yang semestinya dilakukan, setelah itu baru dia [KRAS] IPO. Itu kesalahan," kata Tanri.
November silam, KRAS mengumkan akan berinvestasi kembali untuk pengembangan pabrik baja baru sehingga total kapasitas produksi perusahaan ini bisa menjadi 10 juta ton pada 2025 mendatang.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan total nilai investasi pengembangan ini masih dikaji, namun partner bisnis perusahaan asal Korea Selatan, Posco dikabarkan akan menanamkan modalnya kembali ke Indonesia senilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$).
"US$ 3 miliar [nilai investasi Posco]. Jadi memang rencananya untuk capai 10 juta itu nanti ada investasi lagi US$ 2,5 miliar-US$ 3 miliar, bagus kan buat Indonesia ada investasi masuk dan sudah lapor ke kepala BKPM [Badan Koordinasi Penanaman Modal]," kata Silmy di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Dia menyebutkan, untuk memperbincangkan investasi baru Posco di Indonesia ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung yang akan menemui pihak Posco di negeri asalnya.
"Kita tahu Pak Presiden ke Korea. Ini juga hal kaitan dengan kerja sama Posco ke depan akan seperti apa. Misalnya mewujudkan cluster 10 juta ton di Cilegon itu 2023-2025 kapasitanya segitu," terang eks Dirut PT Barata Indonesia (Persero) ini.
Hal ini sejalan dengan penjelasan dari pihak PT Krakatau Posco (anak usaha patungan Krakatau dan Posco) yang beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pada 2025 memiliki kapasitas produksi tiga kali lipat dari kapasitas produksi yang sudah ada saat ini.
Nilai investasi yang diperlukan terdiri dari Rp 2 triliun dan US$ 400 juta atau sekitar Rp 5,6 triliun.
Upaya KRAS Restrukturiasi Utang ke Perbankan
[Gambas:Video CNBC]
Presiden Direktur Krakatau Posco Kim Jhi Young sebelumnya mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap perbincangan dengan Krakatau Steel, sebagai salah satu pemegang saham mengenai rencana pengembangan bisnis tersebut.
"Kalau untuk porsinya Posco dan Krakatau Steel masih dalam tahap pembicaraan jadi masih belum bisa memberikan detail pembicaraannya, masih negosiasi," kata Kim di Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Investasi dalam waktu dekat yang akan dilakukan perusahaan adalah pengembangan produk ke baja gulung panas (hot rolled coils/HRC) dan baja gulung dingin (cold rolled coil/CRC).
Tahun depan, rencananya perusahaan akan mulai memasarkan 750.000 ton produk baja HRC, sedangkan untuk produk CRC disebutkan masih dalam tahap perbincangan dengan Krakatau Steel.
(hps/tas) Next Article Bos Krakatau Steel Borong Lagi Saham KRAS, untuk Apa?
Most Popular