Bos KRAS Bertemu Wamen BUMN, Curhat Serbuan Baja China
Monica Wareza, CNBC Indonesia
21 November 2019 12:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) Silmy Karim pagi ini melangsungkan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin. Penyehatan Krakatau Steel merupakan salah satu prioritas dari Kementerian BUMN.
"Jadi seperti diketahui Krakatau Steel itu menjadi salah satu prioritas Pak Menteri sehingga di sini kita setiap minggu bahkan lebih dari sekali melakukan review, follow up atas progres dalam rangka proses penyehatan Krakatau Steel. Ditangani intensif dengan harapan dalam 100 hari Pak Erick (Erick Thohir Menteri BUMN) bergabung di Kementerian BUMN banyak progres yang bisa unutk penyehatan Krakatau Steel," kata Silmy saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (21/11/2019).
Silmy menyampaikan ada progres luar biasa yang sudah diakukan Menteri dan Wakil Menteri BUMN, sehingga proses penyehatan Krakatau Steel bisa lebih cepat.
Beberapa hal yang dilakukan untuk penyehatan KRAS, diantaranya percepatan restrukturisasi utang bank. "Kan ada 4 bank yang masih proses dalam hal restrukturisasi, ini kita sudah melihat bahwa sudah semakin depat penyelesaian terhadap 4 bank," ujar Silmy.
Lalu, lanjut Silmy, Kementerian BUMN juga sedang membenahi regulasi baja nasional dalam rangka substitusi impor. Pasalnya impor baja merupakan salah satu yang menekan rencana perdagangan Indonesia.
"Kita tahu bahwa baja merupakan salah satu penekan neraca perdagangan nonor 3 dengan impor sebesar US$ 6 miliar. Ini kan ga baik buat perekonimian nasional. Tadi kita mendiskusikan juga apa yang bisa diperbaiki kita usulkan menjadi satu regulasi yang fair buat semua pihak," tambah Silmy.
Silmy menjelaskan, akibat dari kebijakan free trade area (FTA) dengan China pada 2010, industri baja nasional mengalami tekanan karena impor baja semakin tinggi.
"Saat ini itu untuk flat produk saja, sudah 6 juta ton kita impor. Belum lagi terjadi banyak praktik unfair trade yang kita pernah bahas sebelumnya. Seperti circumvention untuk menghindari bea masuk anti dumping. Ini kan perbuatan yang tidak baik," ujar Silmy.
Menurut Silmy, isu-isu eksternal yang memperngaruhi kinerja Krakatau Steel perlu dibahas, seiring dengan restrukturisasi internal. "Ini memang domain pemerintah dan BUMN jadi kita kolborasi bagi tugas mana yang menjadi tugas kami sepagai KRAS dan mana yang dibutuhkan support BUMN," sebut Silmy.
(hps/hps) Next Article Lolos Dari Kebangkrutan, Saham Krakatau Steel Layak Diburu?
"Jadi seperti diketahui Krakatau Steel itu menjadi salah satu prioritas Pak Menteri sehingga di sini kita setiap minggu bahkan lebih dari sekali melakukan review, follow up atas progres dalam rangka proses penyehatan Krakatau Steel. Ditangani intensif dengan harapan dalam 100 hari Pak Erick (Erick Thohir Menteri BUMN) bergabung di Kementerian BUMN banyak progres yang bisa unutk penyehatan Krakatau Steel," kata Silmy saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (21/11/2019).
Silmy menyampaikan ada progres luar biasa yang sudah diakukan Menteri dan Wakil Menteri BUMN, sehingga proses penyehatan Krakatau Steel bisa lebih cepat.
Beberapa hal yang dilakukan untuk penyehatan KRAS, diantaranya percepatan restrukturisasi utang bank. "Kan ada 4 bank yang masih proses dalam hal restrukturisasi, ini kita sudah melihat bahwa sudah semakin depat penyelesaian terhadap 4 bank," ujar Silmy.
"Kita tahu bahwa baja merupakan salah satu penekan neraca perdagangan nonor 3 dengan impor sebesar US$ 6 miliar. Ini kan ga baik buat perekonimian nasional. Tadi kita mendiskusikan juga apa yang bisa diperbaiki kita usulkan menjadi satu regulasi yang fair buat semua pihak," tambah Silmy.
Silmy menjelaskan, akibat dari kebijakan free trade area (FTA) dengan China pada 2010, industri baja nasional mengalami tekanan karena impor baja semakin tinggi.
"Saat ini itu untuk flat produk saja, sudah 6 juta ton kita impor. Belum lagi terjadi banyak praktik unfair trade yang kita pernah bahas sebelumnya. Seperti circumvention untuk menghindari bea masuk anti dumping. Ini kan perbuatan yang tidak baik," ujar Silmy.
Menurut Silmy, isu-isu eksternal yang memperngaruhi kinerja Krakatau Steel perlu dibahas, seiring dengan restrukturisasi internal. "Ini memang domain pemerintah dan BUMN jadi kita kolborasi bagi tugas mana yang menjadi tugas kami sepagai KRAS dan mana yang dibutuhkan support BUMN," sebut Silmy.
(hps/hps) Next Article Lolos Dari Kebangkrutan, Saham Krakatau Steel Layak Diburu?
Most Popular