Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN, Erick Thohir, lagi-lagi menjadi sorotan publik setelah skandal Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal terkuak. Erick naik pitam dengan memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), I Gusti Ngurah Askhara atau disapa Ari Askhara, karena melakukan tindakan yang tidak mencerminkan integritas seorang bos BUMN.
Belum genap 2 bulan, langkah Erick terus menarik sorotan dan menjadi media darling. Pendiri Mahaka Media ini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu 23 Oktober silam, menggantikan menteri sebelumnya Rini Soemarno.
Sebelum menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick yang juga alumnus Universitas Nasional California, Amerika Serikat dan Glendale University ini sudah menjadi media darling dalam sebulan terakhir. Hal itu lantaran beberapa gebrakan Erick yang cepat, tertata, tapi memicu pro dan kontra.
CNBC Indonesia, merangkum beberapa gebrakan Erick Thohir selama menjabat sejak 23 Oktober hingga Jumat 6 Desember ini.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir menggelar konferensi pers terkait perkembangan temuan 'MOGE' dalam pesawat Garuda. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
1. Pecat Dirut Garuda
Erick memberhentikan secara tidak hormat (pecat) Direktur Utama Garuda Ari Askhara. Hal itu disampaikan Erick Setelah menemukan hasil investigasi penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda Airbus A330-900 yang dikirim langsung dari Prancis.
"Saya berhentikan dirut Garuda," tegas Erick Thohir, Kamis (5/12/2019).
Erick menceritakan kronologis penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton dan barang lainnya yang diselundupkan di pesawat baru Garuda.
Berdasarkan hasil investigasi dari Komite Audit Garuda bahwa motor Harley adalah milik AA. AA telah memberikan instruksi kepada bawahannya untuk mencari Harley Davidson Softail Head 1970-an, jenis motor klasik. Instruksi tersebut disampaikan pada 2018 dan pembelian dilakukan pada April 2019. Dana ditransfer langsung ke rekening pribadi bagian keuangan Garuda di Amsterdam.
Erick menjelaskan proses pemberhentian Dirut Garuda Ari Askhara tidak bisa dilakukan secara langsung karena perusahaan publik. Ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"Tapi tidak tahu secepat apa, tapi langsung menunjuk Plt (pelaksana tugas). Individu yang terlibat mengundurkan diri daripada pencopotan tidak hormat. Itu hukum yang tidak enak dalam bermasyarakat," ujar Erick.
2. Erick Tunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina
Erick resmi menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Ahok, nanti akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama. "Insyallah, saya rasa sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan menjadi Komut Pertamina," kata Erick saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Kamis (22/11/2019).
Erick juga menambahkan pemerintah juga menunjuk Emma Sri Martini yang merupakan Dirut Telkomsel menjadi Direktur Keuangan Pertamina yang baru. Penunjukkkan Ahok ini sempat mendapat kecaman dari pihak luar dan terutama dari Serikat Pekerja Pertamina.
3. Menunjuk Chandra Hamzah jadi Komut BTN dan Pahala jadi Dirut BTN
Resmi sudah jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) setelah digelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (27/11/2019).
Pada RUPSLB hari ini, pemegang saham, dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian BUMN, menunjuk direktur utama yang baru yakni Pahala N. Mansury, eks Direktur Keuangan Pertamina. Rapat tertinggi ini juga menetapkan Chandra Hamzah, mantan Komisioner KPK, sebagai Komisaris Utama Bank BTN.
Pahala menggantikan Suprajarto yang sebelumnya undur diri usai ditunjuk menjadi Direktur Utama Bank BTN pada RUPSLB.
Adapun, kepemimpinan sementara Bank BTN usai pengunduran diri Suprajarto tersebut dijabat oleh Oni Febriarto R. sebagai Plt Direktur Utama. Kemudian, Chandra Hamzah menduduki posisi Asmawi Syam yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN melalui hasil RUPST pada 17 Mei 2019.
4. Memangkas Jumlah Deputi BUMN
Pada era Menteri BUMN Rini Soemarno, jabatan deputi BUMN diisi oleh tujuh orang. Dari jumlah ini, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang. Hal ini dilakukan atas dasar misi Presiden Jokowi mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.
"Alhamdulillah, saya dan kedua Wakil Menteri sudah bertemu dengan semua Pejabat Eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini," kata Erick dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).
"Sebetulnya hal ini adalah bagian dari Tour of Duty. Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika [Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo] dan Pak Budi Sadikin [Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin]. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini," katanya.
5. Menggeser Deputi BUMN Jadi Komisaris & Direksi BUMN
Setelah memangkas jumlah Deputi BUMN, Erick menggeser beberapa Deputi BUMN untuk menjabat komisaris dan direksi perusahaan BUMN agar pejabat yang berasal dari birokrasi bisa memahami permasalahan di korporasi, demikian sebaliknya.
Ada lima pejabat eselon I yang ditempatkan sebagai direksi BUMN yakni, pertama, Imam Apriyanto Putro diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company. Sebelumnya Imam menjabat Sekretaris Kementerian BUMN.
Kedua, Gatot Trihargo yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kini ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Perum Bulog.
Ketiga, menunjuk Hambra sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. Hambra sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.
Keempat, mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi yakni Wahyu Kuncoro ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).
Kelima,Fajar Harry Sampurno digeser Erick menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero). Fajar sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.
6. Membentuk Task Force Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Erick mengatatan pihaknya telah membentuk task forceatau tim satuan tugas untuk mengantisipasi keterlambatan operasi kereta cepat Jakarta-Bandung.
Satuan tugas itu langsung dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra.
"Kereta cepat kita udah bikin task force,dimana Dirut Kereta Cepat Pak Chandra langsung dan saya ubah konsepnya," ujar Erick di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/11/2019).
"Jadi, pangkat yang tertinggi ya pimpinan task force-nya. Selama kita bisa mendukung hal-hal yang bisa kita laksanakan bersama," kata Erick.
Dengan konsep yang ada saat ini, lanjut Erick, diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung tak mengalami keterlambatan operasi. Agar nasibnya tidak seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang juga sempat terhambat pembangunan infrastrukturnya.
Hingga akhir September 2019, pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 99,03%. Artinya, tidak sampai 1% semua lahan yang dibutuhkan sudah terbebas.
Secara keseluruhan, pembangunan fisik kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan rampung pada akhir 2020. Selanjutnya, pada pertengahan 2021 diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa beroperas.
