Erick Thohir Bersih-bersih BUMN, Siapa Saja 'Korbannya'?

4. Memangkas Jumlah Deputi BUMN
Pada era Menteri BUMN Rini Soemarno, jabatan deputi BUMN diisi oleh tujuh orang. Dari jumlah ini, Erick akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang. Hal ini dilakukan atas dasar misi Presiden Jokowi mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.

"Alhamdulillah, saya dan kedua Wakil Menteri sudah bertemu dengan semua Pejabat Eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini," kata Erick dalam keterangan resminya, Selasa (19/11/2019).

"Sebetulnya hal ini adalah bagian dari Tour of Duty. Dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika [Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo] dan Pak Budi Sadikin [Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin]. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini," katanya.

5. Menggeser Deputi BUMN Jadi Komisaris & Direksi BUMN
Setelah memangkas jumlah Deputi BUMN, Erick menggeser beberapa Deputi BUMN untuk menjabat komisaris dan direksi perusahaan BUMN agar pejabat yang berasal dari birokrasi bisa memahami permasalahan di korporasi, demikian sebaliknya.

Ada lima pejabat eselon I yang ditempatkan sebagai direksi BUMN yakni, pertama, Imam Apriyanto Putro diangkat sebagai Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Holding Company. Sebelumnya Imam menjabat Sekretaris Kementerian BUMN.

Kedua, Gatot Trihargo yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan kini ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Perum Bulog.

Ketiga, menunjuk Hambra sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC. Hambra sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

Keempat, mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi yakni Wahyu Kuncoro ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).

Kelima,Fajar Harry Sampurno digeser Erick menjadi Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero). Fajar sebelumnya menjabat Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media.

Baca: Skandal Dirut Garuda, Dipecat Erick & Terancam Penjara

6. Membentuk Task Force Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Erick mengatatan pihaknya telah membentuk task forceatau tim satuan tugas untuk mengantisipasi keterlambatan operasi kereta cepat Jakarta-Bandung.

Satuan tugas itu langsung dipimpin oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Chandra Dwiputra.

"Kereta cepat kita udah bikin task force,dimana Dirut Kereta Cepat Pak Chandra langsung dan saya ubah konsepnya," ujar Erick di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/11/2019).

"Jadi, pangkat yang tertinggi ya pimpinan task force-nya. Selama kita bisa mendukung hal-hal yang bisa kita laksanakan bersama," kata Erick.

Dengan konsep yang ada saat ini, lanjut Erick, diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung tak mengalami keterlambatan operasi. Agar nasibnya tidak seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang juga sempat terhambat pembangunan infrastrukturnya.

Hingga akhir September 2019, pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 99,03%. Artinya, tidak sampai 1% semua lahan yang dibutuhkan sudah terbebas.

Secara keseluruhan, pembangunan fisik kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan rampung pada akhir 2020. Selanjutnya, pada pertengahan 2021 diharapkan kereta cepat Jakarta-Bandung sudah bisa beroperas.

(tas/hps)

Pages

Show All