Warga Korea Nangis di DPR, Akankah Hati Erick Thohir Terbuka?
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
06 December 2019 09:05
Mendengar curhatan ratusan warga Korea ini, salah satu anggota Komisi IV DPR Ri yakni Andre Rosiade mengusulkan untuk memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
"Saya usulkan, kita gunakan kewenangan kita panggil Erick Thohir dan Jiwasraya rapat dengan komisi VI. Minta BUMN dan Jiwasraya beri langkah dan time table agar nasabah tidak menunggu. Orang butuh kepastian, mengikat dan diumumkan resmi oleh pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, rapat dengan Menteri BUMN serta perbankan yang menjual asuransi Jiwasraya terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) harus segera dilakukan sebelum masa reses DPR pada 17 Desember.
"Saya usulkan ini sudah emergency, cerita ini luar biasa kok seakan-akan pemerintah lepas tangan, Rini (Menteri BUMN Kabinet Kerja) ngomong a, Tiko (Wakil Menteri BUMN) ngomong b. Saya usulkan segera lakukan pemanggilan dan rapat bersama," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar para nasabah bisa mendatangi komisi XI DPR untuk melakukan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, kewenangan memanggil OJK berada di Komisi XI.
Hal ini dilakukan, karena nasabah meminta DPR untuk memanggil OJK. Nasabah ingin meminta pertanggung jawaban dari OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan.
"Minta komisi XI usut tuntas, OJK kok bisa kecolongan pengawasan ke Jiwasraya. Padahal gaji besar, kewenangan besar dan anggaran besar," tegasnya.
Bagaimana Nasib Panja?
Selain di komisi VI, nasib nasabah Jiwasraya juga dibahas di Komisi XI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, DPR RI mengharapkan pada 2020 permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan. Dimana lewat pembentukan Panitia Kerja (Panja) anggaran dan rencana kerja diharapkan dapat mendorong pihak terkait termasuk Kementerian BUMN dan OJK untuk segera mengambil langkah penyelamatan.
"Panja ini adalah komitmen kita sebagai DPR membantu pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan memonitor hal yang terjadi di seluruh sektor keuangan," ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV, Selasa lalu. (gus/gus)
"Saya usulkan, kita gunakan kewenangan kita panggil Erick Thohir dan Jiwasraya rapat dengan komisi VI. Minta BUMN dan Jiwasraya beri langkah dan time table agar nasabah tidak menunggu. Orang butuh kepastian, mengikat dan diumumkan resmi oleh pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, rapat dengan Menteri BUMN serta perbankan yang menjual asuransi Jiwasraya terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) harus segera dilakukan sebelum masa reses DPR pada 17 Desember.
Selain itu, ia juga menyarankan agar para nasabah bisa mendatangi komisi XI DPR untuk melakukan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, kewenangan memanggil OJK berada di Komisi XI.
Hal ini dilakukan, karena nasabah meminta DPR untuk memanggil OJK. Nasabah ingin meminta pertanggung jawaban dari OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan.
"Minta komisi XI usut tuntas, OJK kok bisa kecolongan pengawasan ke Jiwasraya. Padahal gaji besar, kewenangan besar dan anggaran besar," tegasnya.
Bagaimana Nasib Panja?
Selain di komisi VI, nasib nasabah Jiwasraya juga dibahas di Komisi XI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, DPR RI mengharapkan pada 2020 permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan. Dimana lewat pembentukan Panitia Kerja (Panja) anggaran dan rencana kerja diharapkan dapat mendorong pihak terkait termasuk Kementerian BUMN dan OJK untuk segera mengambil langkah penyelamatan.
"Panja ini adalah komitmen kita sebagai DPR membantu pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan memonitor hal yang terjadi di seluruh sektor keuangan," ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV, Selasa lalu. (gus/gus)
Pages
Most Popular