Warga Korea Nangis di DPR, Akankah Hati Erick Thohir Terbuka?
Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
06 December 2019 09:05
Jakarta, CNBC Indonesia- Suasana Komisi VI DPR RI dua hari lalu penuh isak dan tangis dari warga Korea. Mereka mengadukan nasibnya atas dana yang hilang miliaran rupiah akibat tipuan Jiwasraya.
Dipimpin oleh Muhammad Haekal dari Fraksi Gerindra yang dihadiri oleh puluhan anggota komisi VI.
Dalam rapat ini, salah satu warna negara Korea bernama Kim Ki Pong yang kena tipu Jiwasraya meminta tolong kepada DPR untuk mendorong pemerintah mengembalikan uangnya. Ia menyampaikan keluhan ini dengan berlinang air mata.
Ceritanya, ia sangat membutuhkan uang yang ditanamkan di Jiwasraya untuk kehidupan sehari-hari. Sebab ia sudah pensiun dan tidak punya penghasilan lagi.
Lanjutnya, ia disini hanya tinggal sendiri karena suaminya sudah meninggal dan keluarganya semuanya ada di Korea. Oleh karenanya, ia ingin uangnya kembali untuk membeli tiket pulang ke Korea Selatan.
"Saya hanya mau pulang ke Korea, hanya tinggal sendiri di sini. Bagaimana uang saya. Saya hidup disini sehari-hari perlu uang. Kalau pulang harus biaya pesawat, tolong saya mau pulang ke Korea," isaknya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Tak hanya dirinya, Vice President Samsung Electronic Indonesia, Lee Kang Hyun yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Kadin Korea di Indonesia tak lepas dari tipuan Jiwasraya.
Ia membeli polis hingga Rp 16 miliar, dan baru melakukan penarikan dana Rp 8 miliar. "Uang saya masih ada Rp 8 miliar lagi di Jiwasraya," ujar Lee.
Menurutnya, ia dan teman-teman Koreanya membeli polis asuransi Jiwasraya melalui PT Bank KEB Hana Indonesia.
"Hana Bank menjual ke orang Korea di Indonesia. Kita percaya karena katanya ini milik pemerintah jadi pasti terpercaya. Makanya saya dan teman-teman saya dari korea mengikuti program ini," jelasnya.
Lee menyebutkan, ada 474 orang Korea yang menjadi korban Jiwasraya dengan total dana Rp 572 miliar melalui Bank KEB Hana.
Berikutnya: Mencoba Mengetuk Hati Erick Thohir dan Janji Panja!
Mendengar curhatan ratusan warga Korea ini, salah satu anggota Komisi IV DPR Ri yakni Andre Rosiade mengusulkan untuk memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
"Saya usulkan, kita gunakan kewenangan kita panggil Erick Thohir dan Jiwasraya rapat dengan komisi VI. Minta BUMN dan Jiwasraya beri langkah dan time table agar nasabah tidak menunggu. Orang butuh kepastian, mengikat dan diumumkan resmi oleh pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, rapat dengan Menteri BUMN serta perbankan yang menjual asuransi Jiwasraya terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) harus segera dilakukan sebelum masa reses DPR pada 17 Desember.
"Saya usulkan ini sudah emergency, cerita ini luar biasa kok seakan-akan pemerintah lepas tangan, Rini (Menteri BUMN Kabinet Kerja) ngomong a, Tiko (Wakil Menteri BUMN) ngomong b. Saya usulkan segera lakukan pemanggilan dan rapat bersama," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar para nasabah bisa mendatangi komisi XI DPR untuk melakukan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, kewenangan memanggil OJK berada di Komisi XI.
Hal ini dilakukan, karena nasabah meminta DPR untuk memanggil OJK. Nasabah ingin meminta pertanggung jawaban dari OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan.
"Minta komisi XI usut tuntas, OJK kok bisa kecolongan pengawasan ke Jiwasraya. Padahal gaji besar, kewenangan besar dan anggaran besar," tegasnya.
Bagaimana Nasib Panja?
Selain di komisi VI, nasib nasabah Jiwasraya juga dibahas di Komisi XI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, DPR RI mengharapkan pada 2020 permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan. Dimana lewat pembentukan Panitia Kerja (Panja) anggaran dan rencana kerja diharapkan dapat mendorong pihak terkait termasuk Kementerian BUMN dan OJK untuk segera mengambil langkah penyelamatan.
"Panja ini adalah komitmen kita sebagai DPR membantu pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan memonitor hal yang terjadi di seluruh sektor keuangan," ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV, Selasa lalu.
(gus/gus) Next Article Akhirnya Polis Nasabah Jiwasraya Dialihkan ke IFG LIfe
Dipimpin oleh Muhammad Haekal dari Fraksi Gerindra yang dihadiri oleh puluhan anggota komisi VI.
Dalam rapat ini, salah satu warna negara Korea bernama Kim Ki Pong yang kena tipu Jiwasraya meminta tolong kepada DPR untuk mendorong pemerintah mengembalikan uangnya. Ia menyampaikan keluhan ini dengan berlinang air mata.
Ceritanya, ia sangat membutuhkan uang yang ditanamkan di Jiwasraya untuk kehidupan sehari-hari. Sebab ia sudah pensiun dan tidak punya penghasilan lagi.
"Saya hanya mau pulang ke Korea, hanya tinggal sendiri di sini. Bagaimana uang saya. Saya hidup disini sehari-hari perlu uang. Kalau pulang harus biaya pesawat, tolong saya mau pulang ke Korea," isaknya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Tak hanya dirinya, Vice President Samsung Electronic Indonesia, Lee Kang Hyun yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Kadin Korea di Indonesia tak lepas dari tipuan Jiwasraya.
 Foto: Bos samsung RI korban Jiwasraya (CNBC Indonesia/Lidya Kembaren) |
Ia membeli polis hingga Rp 16 miliar, dan baru melakukan penarikan dana Rp 8 miliar. "Uang saya masih ada Rp 8 miliar lagi di Jiwasraya," ujar Lee.
Menurutnya, ia dan teman-teman Koreanya membeli polis asuransi Jiwasraya melalui PT Bank KEB Hana Indonesia.
"Hana Bank menjual ke orang Korea di Indonesia. Kita percaya karena katanya ini milik pemerintah jadi pasti terpercaya. Makanya saya dan teman-teman saya dari korea mengikuti program ini," jelasnya.
Lee menyebutkan, ada 474 orang Korea yang menjadi korban Jiwasraya dengan total dana Rp 572 miliar melalui Bank KEB Hana.
Berikutnya: Mencoba Mengetuk Hati Erick Thohir dan Janji Panja!
Mendengar curhatan ratusan warga Korea ini, salah satu anggota Komisi IV DPR Ri yakni Andre Rosiade mengusulkan untuk memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
"Saya usulkan, kita gunakan kewenangan kita panggil Erick Thohir dan Jiwasraya rapat dengan komisi VI. Minta BUMN dan Jiwasraya beri langkah dan time table agar nasabah tidak menunggu. Orang butuh kepastian, mengikat dan diumumkan resmi oleh pemerintah," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI, Rabu (4/12/2019).
Menurutnya, rapat dengan Menteri BUMN serta perbankan yang menjual asuransi Jiwasraya terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) harus segera dilakukan sebelum masa reses DPR pada 17 Desember.
"Saya usulkan ini sudah emergency, cerita ini luar biasa kok seakan-akan pemerintah lepas tangan, Rini (Menteri BUMN Kabinet Kerja) ngomong a, Tiko (Wakil Menteri BUMN) ngomong b. Saya usulkan segera lakukan pemanggilan dan rapat bersama," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar para nasabah bisa mendatangi komisi XI DPR untuk melakukan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, kewenangan memanggil OJK berada di Komisi XI.
Hal ini dilakukan, karena nasabah meminta DPR untuk memanggil OJK. Nasabah ingin meminta pertanggung jawaban dari OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan.
"Minta komisi XI usut tuntas, OJK kok bisa kecolongan pengawasan ke Jiwasraya. Padahal gaji besar, kewenangan besar dan anggaran besar," tegasnya.
Bagaimana Nasib Panja?
Selain di komisi VI, nasib nasabah Jiwasraya juga dibahas di Komisi XI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XI, Fathan Subchi, DPR RI mengharapkan pada 2020 permasalahan Jiwasraya dapat diselesaikan. Dimana lewat pembentukan Panitia Kerja (Panja) anggaran dan rencana kerja diharapkan dapat mendorong pihak terkait termasuk Kementerian BUMN dan OJK untuk segera mengambil langkah penyelamatan.
"Panja ini adalah komitmen kita sebagai DPR membantu pemerintah, dalam bentuk pengawasan dan memonitor hal yang terjadi di seluruh sektor keuangan," ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia TV, Selasa lalu.
(gus/gus) Next Article Akhirnya Polis Nasabah Jiwasraya Dialihkan ke IFG LIfe
Most Popular