BTN Siapkan Rp 400 M Suntik AMU, untuk Kelola Kredit Macet
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
04 December 2019 12:14
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berencana membentuk lembaga Aset Manajemen Unit (AMU) pada 2020. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu strategi perseroan menekan rasio kredit bermasalah (non performing loan).
Jika mengacu pada rasio kredit bermasalah bank dengan kode saham BBTN ini pada periode sembilan bulan pertama 2019, rasio kredit bermasalah (NPL) gross BTN mengalami peningkatan menjadi 3,54%, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya 3,17%. Sedangkan NPL nett juga mengalami kenaikan menjadi 2,33%, dari tahun sebelumnya 1,99%.
Direktur Finance, Planning & Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan, alasan dibentuknya lembaga AMU karena pasar properti saat ini tidak ada pasar sekunder selaiknya pasar otomotif. Kondisi ini menyebabkan pasar properti akan cenderung mudah jatuh ketika ada aset properti KPR yang macet sehingga menjadi penyumbang NPL.
"Kalau tidak ada buffer di pasar sekunder yang menjaga, market pasti akan makin kusut, perlu adanya terobosan baru," ucap Nixon di Bursa Efek Indonesia, Rabu (4/12/2019).
Saat ini, lanjut Nixon, BTN sedang dalam proses diskusi internal mengenai rencana tersebut. Ada dua skema yang disiapkan, pertama mengajak institusi lain seperti Perumnas atau PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Skema kedua adalah menyuntik modal sekitar Rp 300 miliar - Rp 400 miliar kepada perusahan modal ventura yang sudah diakuisisi perseroan, Sarana Papua Ventura karena AMU bukan bisnis inti dari Bank BTN.
"Saat ini belum berkomunikasi dengan OJK, baru diskusi internal dengan SMF dan Perumnas. Ekspektasi kita terbentuk tahun depan," kata Nixon menambahkan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN yang digelar Agustus silam, sudah disetujui perseroan melakukan akuisisi perusahaan modal ventura PT Sarana Papua Ventura (SPV) guna mendukung core business Bank BTN.
Sarana Papua Ventura adalah anak usaha PT Bahana Artha Ventura, yang merupakan anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Manajemen BTN selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasi rencana tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti persetujuan RUPSLB hari ini tentang akuisisi perusahaan modal ventura untuk kemudian kami akan mohonkan persetujuan kepada OJK supaya dapat ditindaklanjuti sebagai langkah strategi bisnis yang akan dilakukan perseroan dalam pengembangan bisnis," kata Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul usai pelaksanaan RUPSLB BTN di Jakarta, Kamis (29/8).
Sekadar informasi, pada sembilan bulan pertama tahun ini, perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit 16,75% secara tahunan. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubdisi tercatat tumbuh sebesar 25,54%. Namun, kata Nixon, hingga akhir tahun, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 8%-10%.
Pada periode yang sama, laba bersih Bank BTN tergerus cukup tajam sebesar 42,58% menjadi Rp 801 miliar pada periode Januari-September 2019. Periode sama tahun sebelumnya, laba bersih BTN tercatat Rp 1,4 triliun. Penurunan ini disebabkan karena adanya alokasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk implementasi aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang akan berlaku tahun 2020.
(hps/hps) Next Article Jelang Rights Issue, Laba BTN Moncer Hingga November 2022
Jika mengacu pada rasio kredit bermasalah bank dengan kode saham BBTN ini pada periode sembilan bulan pertama 2019, rasio kredit bermasalah (NPL) gross BTN mengalami peningkatan menjadi 3,54%, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya 3,17%. Sedangkan NPL nett juga mengalami kenaikan menjadi 2,33%, dari tahun sebelumnya 1,99%.
Direktur Finance, Planning & Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu menjelaskan, alasan dibentuknya lembaga AMU karena pasar properti saat ini tidak ada pasar sekunder selaiknya pasar otomotif. Kondisi ini menyebabkan pasar properti akan cenderung mudah jatuh ketika ada aset properti KPR yang macet sehingga menjadi penyumbang NPL.
Saat ini, lanjut Nixon, BTN sedang dalam proses diskusi internal mengenai rencana tersebut. Ada dua skema yang disiapkan, pertama mengajak institusi lain seperti Perumnas atau PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Skema kedua adalah menyuntik modal sekitar Rp 300 miliar - Rp 400 miliar kepada perusahan modal ventura yang sudah diakuisisi perseroan, Sarana Papua Ventura karena AMU bukan bisnis inti dari Bank BTN.
"Saat ini belum berkomunikasi dengan OJK, baru diskusi internal dengan SMF dan Perumnas. Ekspektasi kita terbentuk tahun depan," kata Nixon menambahkan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN yang digelar Agustus silam, sudah disetujui perseroan melakukan akuisisi perusahaan modal ventura PT Sarana Papua Ventura (SPV) guna mendukung core business Bank BTN.
Sarana Papua Ventura adalah anak usaha PT Bahana Artha Ventura, yang merupakan anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Manajemen BTN selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasi rencana tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti persetujuan RUPSLB hari ini tentang akuisisi perusahaan modal ventura untuk kemudian kami akan mohonkan persetujuan kepada OJK supaya dapat ditindaklanjuti sebagai langkah strategi bisnis yang akan dilakukan perseroan dalam pengembangan bisnis," kata Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul usai pelaksanaan RUPSLB BTN di Jakarta, Kamis (29/8).
Sekadar informasi, pada sembilan bulan pertama tahun ini, perseroan mencatatkan pertumbuhan kredit 16,75% secara tahunan. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubdisi tercatat tumbuh sebesar 25,54%. Namun, kata Nixon, hingga akhir tahun, perseroan menargetkan pertumbuhan kredit di kisaran 8%-10%.
Pada periode yang sama, laba bersih Bank BTN tergerus cukup tajam sebesar 42,58% menjadi Rp 801 miliar pada periode Januari-September 2019. Periode sama tahun sebelumnya, laba bersih BTN tercatat Rp 1,4 triliun. Penurunan ini disebabkan karena adanya alokasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk implementasi aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang akan berlaku tahun 2020.
(hps/hps) Next Article Jelang Rights Issue, Laba BTN Moncer Hingga November 2022
Most Popular