Trump Gali Kapak Perang Dagang, Rupiah Tak Bisa Tenang
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
04 December 2019 08:37
Kedua, ada perang dagang AS-Prancis. AS berencana memberlakukan bea masuk bagi produk-produk asal Prancis senilai US$ 2,4 miliar. Beberapa produk yang masuk daftar antara lain minuman sampanye dan tas tangan.
AS geram karena Prancis menerapkan pajak tinggi kepada perusahaan-perusahaan teknologi. Menurut Trump, AS adalah pihak yang paling berhak mengenakan pajak, bukan negara lain.
"Mereka adalah perusahaan AS, mereka adalah perusahaan teknologi. Mereka bukan orang-orang kesukaan saya, tetapi saya tidak peduli karena mereka adalah perusahaan AS. Kami ingin memajaki perusahaan AS, bukan orang lain yang membebankan pajak kepada mereka. Apalagi pajaknya akan tinggi," jelas Trump di sela-sela pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di London, seperti diberitakan Reuters.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan pajak yang dikenakan Prancis agak berlebihan. Sebab, pajak dikenakan atas pendapatan, bukan laba.
Prancis menerapkan pajak kepada para perusahaan layanan digital yang meraup pendapatan EUR 25 juta di negara tersebut dan EUR 750 juta di seluruh Eropa. Tarifnya adalah 3%. Menurut kajian Kantor Perwakilan Perdagangan AS, pajak atas perusahaan teknologi di Prancis inkonsisten dengan prinsip kebijakan perpajakan dunia.
"Negara lain sebaiknya mengembangkan teknologi sendiri ketimbang menghukum perusahaan AS karena kesuksesan mereka. Aneh, dan mungkin berbahaya," tegas Ross, seperti dikutip dari Reuters.
Namun Prancis tidak gentar. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pemerintahannya hanya melakukan yang terbaik untuk negara. "Saya akan membela kepentingan negara saya dan Eropa," ujarnya, dikutip dari Reuters.
Ketidakpastian akibat risiko perang dagang membuat pelaku pasar kehilangan risk appetite. Aset-aset berisiko tidak menjadi pilihan untuk sementara waktu, lebih baik bermain aman sampai situasi membaik.
TIM RISET CNBCÂ INDONESIA
(aji/aji)
AS geram karena Prancis menerapkan pajak tinggi kepada perusahaan-perusahaan teknologi. Menurut Trump, AS adalah pihak yang paling berhak mengenakan pajak, bukan negara lain.
"Mereka adalah perusahaan AS, mereka adalah perusahaan teknologi. Mereka bukan orang-orang kesukaan saya, tetapi saya tidak peduli karena mereka adalah perusahaan AS. Kami ingin memajaki perusahaan AS, bukan orang lain yang membebankan pajak kepada mereka. Apalagi pajaknya akan tinggi," jelas Trump di sela-sela pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di London, seperti diberitakan Reuters.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan pajak yang dikenakan Prancis agak berlebihan. Sebab, pajak dikenakan atas pendapatan, bukan laba.
Prancis menerapkan pajak kepada para perusahaan layanan digital yang meraup pendapatan EUR 25 juta di negara tersebut dan EUR 750 juta di seluruh Eropa. Tarifnya adalah 3%. Menurut kajian Kantor Perwakilan Perdagangan AS, pajak atas perusahaan teknologi di Prancis inkonsisten dengan prinsip kebijakan perpajakan dunia.
"Negara lain sebaiknya mengembangkan teknologi sendiri ketimbang menghukum perusahaan AS karena kesuksesan mereka. Aneh, dan mungkin berbahaya," tegas Ross, seperti dikutip dari Reuters.
Namun Prancis tidak gentar. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pemerintahannya hanya melakukan yang terbaik untuk negara. "Saya akan membela kepentingan negara saya dan Eropa," ujarnya, dikutip dari Reuters.
Ketidakpastian akibat risiko perang dagang membuat pelaku pasar kehilangan risk appetite. Aset-aset berisiko tidak menjadi pilihan untuk sementara waktu, lebih baik bermain aman sampai situasi membaik.
TIM RISET CNBCÂ INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular