Trump Gali Kapak Perang Dagang, Rupiah Tak Bisa Tenang
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
04 December 2019 08:37
Maklum kalau hanya yen yang menguat. Pasalnya, mata uang Negeri Matahari Terbit memiliki status sebagai aset aman (safe haven). Saat pasar keuangan dunia mengalami guncangan, yen adalah salah satu 'bunker' tempat berlindung.
Hari ini, sentimen yang mendominasi pasar adalah perang dagang. Pertama tentu hubungan AS-China, yang sempat mesra kini kembali tegang.
Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan terburu-buru untuk meneken kesepakatan dagang dengan China. Bahkan mungkin kesepakatan dagang baru bisa terwujud jelang akhir tahun depan.
"Saya tidak punya tenggat waktu, tidak. Bahkan, saya senang dengan ide menunggu sampai setelah Pemilu untuk mencapai kesepakatan dengan China. Namun mereka (China) ingin ada kesepakatan sekarang, jadi kita lihat saja," ungkap Trump kepada para jurnalis di London, seperti diberitakan Reuters.
Sebagai informasi, Pemilu AS baru digelar November 2020. Padahal pasar (dan seluruh dunia) sudah begitu menantikan adanya perjanjian damai dagang AS-China Fase I. Namun Trump malah bilang itu mungkin saja baru terwujud setahun lagi.
Tidak hanya itu, hubungan AS-China malah berisiko memanas dan mungkin memicu perang dagang lebih lanjut. Reuters mewartakan bahwa pemerintah AS sedang mengkaji kemungkinan melarang Huawei (perusahaan telekomunikasi asal China) untuk terlibat dalam sistem keuangan Negeri Paman Sam.
Sumber di lingkaran pemerintah AS mengungkapkan, Huawei akan masuk ke daftar Specially Designated Nationals (SDN). Kebijakan ini kemungkinan diterapkan dalam beberapa bulan ke depan, tergantung perkembangan situasi.
Ketika seseorang atau korporasi berada di daftar SDN, maka asetnya akan dibekukan dan orang-orang di AS tidak boleh berurusan dengan mereka. Jika ini benar terjadi, maka Huawei akan berada di kelompok yang sama dengan para teroris, pengedar narkotika, atau pelaku perdagangan manusia.
Belum lagi ada informasi bahwa Kongres AS lagi-lagi bakal mengesahkan Undang-undang (UU) yang berisiko membuat China murka. Setelah Hong Kong, AS kini dikabarkan sedang menyusun UU penegakan hak asasi manusia di Xinjiang. Wilayah ini mendapat sorotan dunia karena ditengarai terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada etnis minoritas.
(aji/aji)
Hari ini, sentimen yang mendominasi pasar adalah perang dagang. Pertama tentu hubungan AS-China, yang sempat mesra kini kembali tegang.
Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan terburu-buru untuk meneken kesepakatan dagang dengan China. Bahkan mungkin kesepakatan dagang baru bisa terwujud jelang akhir tahun depan.
Sebagai informasi, Pemilu AS baru digelar November 2020. Padahal pasar (dan seluruh dunia) sudah begitu menantikan adanya perjanjian damai dagang AS-China Fase I. Namun Trump malah bilang itu mungkin saja baru terwujud setahun lagi.
Tidak hanya itu, hubungan AS-China malah berisiko memanas dan mungkin memicu perang dagang lebih lanjut. Reuters mewartakan bahwa pemerintah AS sedang mengkaji kemungkinan melarang Huawei (perusahaan telekomunikasi asal China) untuk terlibat dalam sistem keuangan Negeri Paman Sam.
Sumber di lingkaran pemerintah AS mengungkapkan, Huawei akan masuk ke daftar Specially Designated Nationals (SDN). Kebijakan ini kemungkinan diterapkan dalam beberapa bulan ke depan, tergantung perkembangan situasi.
Ketika seseorang atau korporasi berada di daftar SDN, maka asetnya akan dibekukan dan orang-orang di AS tidak boleh berurusan dengan mereka. Jika ini benar terjadi, maka Huawei akan berada di kelompok yang sama dengan para teroris, pengedar narkotika, atau pelaku perdagangan manusia.
Belum lagi ada informasi bahwa Kongres AS lagi-lagi bakal mengesahkan Undang-undang (UU) yang berisiko membuat China murka. Setelah Hong Kong, AS kini dikabarkan sedang menyusun UU penegakan hak asasi manusia di Xinjiang. Wilayah ini mendapat sorotan dunia karena ditengarai terjadi pelanggaran hak asasi manusia kepada etnis minoritas.
(aji/aji)
Next Page
AS-Prancis di Ambang Perang Dagang
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular