Super Holding Jokowi & Niat Erick Batalkan Holding BUMN Karya
Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia
22 November 2019 11:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengkaji ulang pembentukan perusahaan induk (Holding) BUMN Karya ini menjadi sinyal bahwa agenda holding dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019 akan dibatalkan.
Jika benar rencana Holding BUMN ini batal, itu artinya bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bermimpi Indonesia punya super holding BUMN sebagaimana Singapura dengan Temasek dan Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
Presiden Jokowi saat debat terbuka kelima Pilpres 2019 April lalu sempat menyebutkan angan-angan membuat super holding BUMN. Menurut Jokowi, keberadaan super holding itu akan membuat BUMN Indonesia mudah mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan dunia.
"Saya kira ke depan kita akan membangun holding-holding BUMN, baik konstruksi dan karya, kemudian migas, yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, serta perdagangan. Nantinya akan ada super holding," kata Jokowi dalam debat kelima pemilihan presiden, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Setelah Jokowi menyampaikan wacana tersebut, Menteri BUMN periode saat itu, Rini Soemarno merespons dan menjelaskan maksud dari pembentukan super holding BUMN.
Rini memaparkan dengan adanya super holding maka Kementerian BUMN akan hilang bertransformasi menjadi super holding.
"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/4/2019).
Rini mengatakan posisi Super Holding Indonesia nanti kurang lebih akan sama dengan Temasek Holdings atau Khazanah Nasional Berhad.
Temasek, perusahaan induk BUMN Singapura, bergerak di beberapa sektor, antara lain jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, konsumer dan real estat, pertanian, energi dan sumber daya alam.
Sementara, perusahaan yang berada di bawah Khazanah, holding BUMN di Malaysia, antara lain Axiata Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad,, Malaysia Airports Holdings Berhad, IHH Healthcare Berhad, dan UEM Sunrise Berhad.
Kementerian BUMN telah menyusun road map BUMN. Salah satu peta jalan berisi rencana pembentukan holding BUMN. Super holding yang dimaksud Jokowi dalam debat ialah gabungan dari holding-holding BUMN.
"Iya, nantinya menjadi kayak Temasek, kayak Khazanah," ujar Rini.
Kendali dari super holding tersebut, lanjut Rini, nantinya akan secara langsung dipimpin oleh presiden. Sama dengan Khazanah atau Temasek yang langsung dipimpin perdana menteri. Bentuknya pun bukan seperti birokrasi, bukan pula berbentuk kementerian.
"Yang diharapkan Bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tutur Rini.
Kendati demikian, lanjut Rini, bukan berarti pemerintah hilang peran sama sekali dalam pengelolaannya. Pasalnya, pemegang saham perusahaan-perusahaan itu tetap pemerintah.
"Ya tidak [hilang peran] dong. Orang pemegang sahamnya pemerintah." pungkas Rini.
Pada 2018 pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk. Anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didapuk sebagai induk dengan brand MIND ID, sementara anggota perusahaan terdiri dari, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk holding semen, perkebunan, kehutanan, dan pupuk. Tahun ini, menurut rencana Rini, ada delapan holding BUMN yang akan dibentuk yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan.
Namun belakang, sang pengganti Rini, Menteri BUMN Erick Thohir tampaknya akan mengevaluasi rencana pembentukan Holding BUMN, khususnya Holding BUMN Karya.
"Mengenai holding untuk BUMN Karya sepertinya lagi dikaji. Memang kecil kemungkinan untuk bikin holding di BUMN Karya," demikian penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Rabu (20/11/2019.
Arya mengungkapkan, kemungkinan rencana tersebut batal karena banyak pertimbangan. Sayangnya Arya belum banyak bercerita soal batalnya rencana tersebut.
(hps/tas) Next Article Arya Sinulingga: Holding Perkuat Ekosistem Industri Farmasi
Jika benar rencana Holding BUMN ini batal, itu artinya bertolak belakang dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bermimpi Indonesia punya super holding BUMN sebagaimana Singapura dengan Temasek dan Khazanah Nasional Berhad Malaysia.
Presiden Jokowi saat debat terbuka kelima Pilpres 2019 April lalu sempat menyebutkan angan-angan membuat super holding BUMN. Menurut Jokowi, keberadaan super holding itu akan membuat BUMN Indonesia mudah mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan dunia.
Setelah Jokowi menyampaikan wacana tersebut, Menteri BUMN periode saat itu, Rini Soemarno merespons dan menjelaskan maksud dari pembentukan super holding BUMN.
Rini memaparkan dengan adanya super holding maka Kementerian BUMN akan hilang bertransformasi menjadi super holding.
"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada super holding," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/4/2019).
Rini mengatakan posisi Super Holding Indonesia nanti kurang lebih akan sama dengan Temasek Holdings atau Khazanah Nasional Berhad.
Temasek, perusahaan induk BUMN Singapura, bergerak di beberapa sektor, antara lain jasa keuangan, telekomunikasi, media dan teknologi, transportasi dan industri, konsumer dan real estat, pertanian, energi dan sumber daya alam.
Sementara, perusahaan yang berada di bawah Khazanah, holding BUMN di Malaysia, antara lain Axiata Group Berhad, CIMB Group Holdings Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Telekom Malaysia Berhad,, Malaysia Airports Holdings Berhad, IHH Healthcare Berhad, dan UEM Sunrise Berhad.
Kementerian BUMN telah menyusun road map BUMN. Salah satu peta jalan berisi rencana pembentukan holding BUMN. Super holding yang dimaksud Jokowi dalam debat ialah gabungan dari holding-holding BUMN.
"Iya, nantinya menjadi kayak Temasek, kayak Khazanah," ujar Rini.
Kendali dari super holding tersebut, lanjut Rini, nantinya akan secara langsung dipimpin oleh presiden. Sama dengan Khazanah atau Temasek yang langsung dipimpin perdana menteri. Bentuknya pun bukan seperti birokrasi, bukan pula berbentuk kementerian.
"Yang diharapkan Bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi," tutur Rini.
Kendati demikian, lanjut Rini, bukan berarti pemerintah hilang peran sama sekali dalam pengelolaannya. Pasalnya, pemegang saham perusahaan-perusahaan itu tetap pemerintah.
"Ya tidak [hilang peran] dong. Orang pemegang sahamnya pemerintah." pungkas Rini.
Pada 2018 pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai induk. Anggota holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Begini Gagasan Super Holding Jokowi
[Gambas:Video CNBC]
Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didapuk sebagai induk dengan brand MIND ID, sementara anggota perusahaan terdiri dari, PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk holding semen, perkebunan, kehutanan, dan pupuk. Tahun ini, menurut rencana Rini, ada delapan holding BUMN yang akan dibentuk yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan.
Namun belakang, sang pengganti Rini, Menteri BUMN Erick Thohir tampaknya akan mengevaluasi rencana pembentukan Holding BUMN, khususnya Holding BUMN Karya.
"Mengenai holding untuk BUMN Karya sepertinya lagi dikaji. Memang kecil kemungkinan untuk bikin holding di BUMN Karya," demikian penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Rabu (20/11/2019.
Arya mengungkapkan, kemungkinan rencana tersebut batal karena banyak pertimbangan. Sayangnya Arya belum banyak bercerita soal batalnya rencana tersebut.
(hps/tas) Next Article Arya Sinulingga: Holding Perkuat Ekosistem Industri Farmasi
Most Popular