Dear Menteri Baru, Pelaku Pasar Modal Tunggu Gebrakan Anda!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku pasar modal sedang menantikan gebrakan baru menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memperbaiki iklim investasi.

Pasalnya, di tengah kecamuk perang dagang, Indonesia belum menjadi negara yang dituju China untuk merelokasi industrinya.

Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto menuturkan, seharusnya, perang dagang menjadi peluang bagi Indonesia mencicipi derasnya investasi dari China yang melirik negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Perang dagang menguntungkan Vietnam, tidak ada perusahaan yang ke Indonesia, itu menunjukkan kita tidak sekompetitif negara tetangga," katanya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Selasa (29/10/2019).

Oleh karenanya, ia berharap, dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi di bawah komando Luhut Binsar Pandjaitan, bisa jadi terobosan baru untuk mengembalikan daya saing Indonesia lebih kompetitif di Asia Tenggara.

"Kabinet baru dengan terobosan kementerian yang membawahi investasi jadi satu mudah-mudahan bisa mengembalikan daya saing Indonesia," jelasnya.

Pesan senada disampaikan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja. Saat dirinya bertemu dengan belasan korporasi besar, ia mendapat masukan bahwa ternyata investor dari China justru memilih Malaysia atau Thailand untuk berinvestasi.

"Dari 94 industri dari China mereka cari tempat lain, itu yang mendapat bukan Indonesia, tapi Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, India. Itu kelihatannya belum dirasakan karpet merah di negara kita," kata Jahja di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Tak dipilihnya Indonesia, tutur Jahja, salah satunya disebabkan karena perizinan di Indonesia yang masih belum harmonis di tingkat pusat dan daerah. Kondisi ini, menyebabkan investor yang tadinya mau berinvestasi menjadi terhambat.

Harap dimaklumi saja, laporan terbaru World Economic Forum (WEF) belum lama ini menyoroti turunnya peringkat daya saing Indonesia ke posisi 50 dari 141 negara, masih jauh di bawah Thailand, Malaysia dan Singapura. Tahun lalu, peringkat Indonesia ada di posisi 45.

Jahja berpesan, kendala perizinan ini harus cepat diselesaikan di pemerintahan periode kedua Jokowi. "Di daerah level yang memimpin daerah belum sinkron, ini perlu penanganan lebih sinkron. Dalam pelaksanaan, ijin daerah bisa cepat dikeluarkan," ucap dia.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha juga mengusulkan, agar Indonesia lebih kompetitif, adanya kejelasan regulasi soal Undang-undang Tenaga Kerja. "Mereka ingin UU tenaga kerja bisa disesuaikan, cukup balance untuk kedua pihak," pungkas Jahja.