Jokowi Marah-Marah Soal Izin Ribet, IMB Akhirnya Mau Dihapus!

Market - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 September 2019 18:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir tak pernah bosan meluapkan kekecewannya atas proses perizinan di Indonesia yang dianggap ruwet dan tidak ramah terhadap investor.

Masalah klasik yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini bahkan sampai membuat pemerintah menggodok Omnibus Law yang memungkinkan pemerintah membatalkan sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep Omnibus Law adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat secara lalu lintas undang-undang sektoral untuk mencabut berbagai ketentuan dari sektor-sektor tersebut. Aturan ini dianggap cara paling efektif mengatasi soal izin.

Namun, para 'pembantu' Jokowi pun memahami betul kekecewaan kepala negara. Berbagai tindakan konkret pun dilakukan, agar upaya pemerintah menarik aliran investasi asing masuk ke Indonesia bisa terealisasi.


Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) misalnya, akan mengurangi dan menghilangkan perizinan yang selama ini dinilai mempersulit perkembangan industri properti, salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil mengatakan selama penggunaan IMB justru banyak disalahgunakan untuk melanggar. Sehingga, kementerian justru akan mengurangi izin-izin seperti ini dan meningkatkan pengawasan untuk standar-standar yang akan ditetapkan.

"Kita akan mengurang izin, karena selama ini izin itu termasuk izin untuk melanggar. Ada IMB, itu apa? Izin Mendirikan Bangunan. Bangunan dikasih 400 meter, Bapak bangun 800 ada yang peduli ngga? Jadi IMB itu izin untuk melanggar kan," kata Sofyan

Sofyan pun menceritakan latar belakang rencana pemerintah mencabut IMB yang dinilai menjadi salah satu biang kerok yang menghambat investasi khususnya sektor properti, dan membuat Jokowi kesal.

"Pak Presiden pernah mengatakan, ada izin Amdal. Amdal itu apa? Untuk bla...bla...bla. Itu sepanjang kali Citarum semua orang punya Amdal, tapi semua buang limbahnya ke sungai," cerita Sofyan.

IMB Dicabut, Ini Penjelasan Lengkap Menteri ATR/BPN
[Gambas:Video CNBC]

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memandang, perlu ada perubahan paradigma yang ada di publik yakni tidak diperlukan izin yang terlalu banyak kecuali untuk hal yang sangat terbatas.

"Tapi yang penting standar. Misalnya, mau bikin gedung silahkan bikin gedung, ini standar. Kalau tidak punya standar kita bongkar gedung ini. Ini tanggung jawab," kata Sofyan. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading