Viral Kabar DMO Batu Bara Dicabut, ESDM: Tidak Betul
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
16 August 2019 11:15
Jakarta, CNBC Indonesia- Pagi ini, market dihebohkan dengan kabar adanya pencabutan kewajiban DMO batu bara. Mengakibatkan saham-saham emiten batu bara beterbangan seketika.
Kabar tersebut tersebar dalam bentuk berita yang tak jelas sumbernya dan mengatakan pemerintah akan mencabut DMO batu bara sebesar 25% hingga 2019. Pencabutan ini dilakukan untuk menggenjot ekspor dan menyelamatkan devisa negara, tulis kabar tersebut.
Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa kabar tersebut hanya hoaks belaka. "Tidak betul itu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot dalam pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (16/8/2019).
Bambang memang sempat menuturkan, pihaknya akan melihat perkembangan ke depan, seperti dinamika harga, dan kebutuhan nasional batu bara. Baru nanti akan diputuskan apakah setelah 2019 harga DMO batubara ini akan dilanjutkan atau tidak.
"(Harga DMO) sampai akhir 2019 kan ini. Nanti kami putuskan setelah 2019 bagaimana setelelah kami lihat perkembangannya. Dinamika harga batu bara, kebutuhan nasional batu bara," ujar Bambang beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia pun membantah kabar tersebut. Menurutnya sampai saat ini belum ada pembahasan soal wacana pencabutan DMO atau kewajiban mengalokasikan pasokan domestik.
Lagipula, kata Hendra, hal tersebut agak mustahil karena DMO sudah ditentukan pemerintah sejak lama. "Kalaupun ada, kemungkinannya bukan DMO tapi melainkan revisi harga DMO," katanya. Terutama untuk harga batu bara khusus kelistrikan yang dipatok di US$ 70 per ton.
Namun pengusaha sendiri saat ini memiliki kekhawatiran tersendiri soal pasokan batu bara dalam negeri yang berlimpah. "Produksi ada kekhawatiran lebih banyak, berlebih. Concern kami di harga batu bara, target produksi 489 juta ton tahun ini, data di semester awal, ada kekhawatiran realisasi produksi 2019 akan lebih besar dari target," kata Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, dalam talkshow di CNBC Indonesia, Kamis (15/8/2019).
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Streaming! Bos BUMI Bocorkan Target Produksi dan Alokasi DMO
Kabar tersebut tersebar dalam bentuk berita yang tak jelas sumbernya dan mengatakan pemerintah akan mencabut DMO batu bara sebesar 25% hingga 2019. Pencabutan ini dilakukan untuk menggenjot ekspor dan menyelamatkan devisa negara, tulis kabar tersebut.
Bambang memang sempat menuturkan, pihaknya akan melihat perkembangan ke depan, seperti dinamika harga, dan kebutuhan nasional batu bara. Baru nanti akan diputuskan apakah setelah 2019 harga DMO batubara ini akan dilanjutkan atau tidak.
"(Harga DMO) sampai akhir 2019 kan ini. Nanti kami putuskan setelah 2019 bagaimana setelelah kami lihat perkembangannya. Dinamika harga batu bara, kebutuhan nasional batu bara," ujar Bambang beberapa waktu lalu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia pun membantah kabar tersebut. Menurutnya sampai saat ini belum ada pembahasan soal wacana pencabutan DMO atau kewajiban mengalokasikan pasokan domestik.
Lagipula, kata Hendra, hal tersebut agak mustahil karena DMO sudah ditentukan pemerintah sejak lama. "Kalaupun ada, kemungkinannya bukan DMO tapi melainkan revisi harga DMO," katanya. Terutama untuk harga batu bara khusus kelistrikan yang dipatok di US$ 70 per ton.
Namun pengusaha sendiri saat ini memiliki kekhawatiran tersendiri soal pasokan batu bara dalam negeri yang berlimpah. "Produksi ada kekhawatiran lebih banyak, berlebih. Concern kami di harga batu bara, target produksi 489 juta ton tahun ini, data di semester awal, ada kekhawatiran realisasi produksi 2019 akan lebih besar dari target," kata Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI, dalam talkshow di CNBC Indonesia, Kamis (15/8/2019).
[Gambas:Video CNBC]
(gus/gus) Next Article Streaming! Bos BUMI Bocorkan Target Produksi dan Alokasi DMO
Most Popular