Sebelum Didenda OJK Rp 5 M, Bentjok Pernah Disanksi Bapepam

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
09 August 2019 15:32
Sebelum Didenda OJK Rp 5 M, Bentjok Pernah Disanksi Bapepam
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5 miliar kepada Benny Tjokrosaputro dan perusahaan properti yang didirikannya, PT Hanson International Tbk (MYRX) karena kesalahan penyajian dalam laporan keuangan tahun buku 2016.

Tindakan ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku di pasar modal, antara lain soal pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full acrual method) atas penjualan kavling siap bangun (KASIBA) senilai gross Rp 732 miliar di laporan keuangan periode tersebut.

Pengakuan pendapatan ini menyebabkan terjadinya overstated laporan keuangan Desember 2016 dengan nilai mencapai Rp 613 miliar.



Denda juga dijatuhkan kepada Direktur Hanson Internasional dan akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan MYRX dibebukan setahun ke depan.

Lantas, Otoritas Jasa Keuangan meminta perusahaan pengembang perumahan PT Hanson International Tbk (MYRX) menyajikan ulang (restatement) laporan keuangan tahun buku 2016 paling lambat akhir bulan ini paska menjatuhkan sanksi administratif.

"Paling lambat 31 Agustus, kita sudah menerima laporan keuangan yang baru," kata Fakhri di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2019).


Benny Tjokrosaputro atau yang akrab disapa Bentjok sebetulnya bukan nama asing di kalangan pelaku pasar. Jauh sebelum kasus ini mencuat, nama Benny mengemuka pada tahun 1997, ketika ia terlibat dalam kasus transaksi semu saham PT Bank Pikko.

Aksi ini dilakukan menggunakan 13 nama pihak lain. Badan Pengawan Pasar Modal (Bappepam) kala itu memberi sanksi dengan mewajibkan Benny untuk mengembalikan keuntungan dari transaksi PT Bank Pikko senilai Rp 1 miliar kepada Negara.

Sampai sekarang, Benny terbukti memiliki 'tangan dingin' ketika menaruh kepemilikan pada suatu perusahaan. Tercatat, dua perusahaan yang dimiliki Benny mencatatkan kenaikan harga saham yang luar biasa.


Benny Tjokro mengawali kiprahnya pada PT Hanson International Tbk (MYRX) dengan memberikan pinjaman senilai Rp 408,8 miliar pada akhir 2011. Karena ketidakmampuan perusahaan mengembalikan pinjamannya, akhirnya utang yang dimiliki oleh Benny dikonversi menjadi saham.

Per akhir 2012 Benny tercatat memiliki kepemilikan atas saham MYRX senilai Rp 69,7 miliar atau setara dengan 10,83% dari total saham yang diterbitkan perusahaan.

Sejak akhir 2012 pula, saham MYRX mencatatkan kenaikan signifikan. Saham MYRX naik 152% dalam waktu 6 bulan menjadi Rp144/unit. Pelaku pasar berharap masuknya Benny sebagai pemegang saham akan ikut mempengaruhi kinerja saham perusahaan.

Pada 25 November 2013, Benny lantas mengambil gebrakan baru dengan melakukan backdoor listing atas perusahaan properti miliknya sendiri yakni PT Mandiri Mega Jaya ke dalam tubuh MYRX. Aksi backdoor listing ini dilakukan dengan menggunakan dana hasil penawaran umum terbatas (rights issue) MYRX untuk mengakuisisi 99,9975% saham PT Mandiri Mega Jaya.

Belakangang, ribut-ribut seputar transaksi saham yang melibatkan perusahaan Bentjok kembali mencuat. Ada investor yang menggugat
PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)dan penjamin emisi efek yakni PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dianggap telah melakukan perdagangan semu atas saham POSA.

Fokus pelaku pasar soal POSA ditengarai karena saham ini terus-terusan mengalami pergerakan yang signifikan dan mengalami auto reject atas selama beberapa hari setelah listing. Kenaikan tersebut terjadi pada periode 10-15 Mei 2019.

Begitu juga dengan waran yang juga ditawarkan bersamaan dengan penawaran umum tersebut. Harga waran tersebut, menurut pelaku pasar, tiba-tiba mengalami penurunan drastis, dari Rp 490 menjadi Rp 15 sehingga telah menelan banyak korban.

Berdasarkan surat yang diterima CNBC Indonesia, kantor hukum Timotius & Partners Law Firm mengundang pihak-pihak terkait yakni manajemen POSA dan NH Korindo untuk melakukan mediasi.

Dalam surat tersebut, disebutkan kedua hal yang terjadi yakni pergerakan saham dan waran diduga kuat hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak pengendali dengan menguasai POSA pada saat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

Namun manajemana Bliss Properti menampik ada 'persekongkolan jahat' antara perseroan, penjamin emisi dan pihak pengendali perusahaan seperti yang ditudingkan pemegang saham ritel perusahaan.

Direktur Utama Bliss Properti Indonesia Johardy Lambert mengatakan dugaan tersebut dinilai tidak benar dan tidak berdasar oleh perusahaan. Sebab, pergerakan harga saham atau waran perusahaan dinilai hanya mekanisme pasar saja.

"Dengan tegas kami sampaikan dugaan-dugaan yang dilayangkan kepada kami sebagaimana disebutkan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar," kata Johardy dalam siaran persnya, dikutip CNBC Indonesia, Jumat (19/7/2019).

Johardy menyebut perusahaan tidak punya kendali untuk menaikkan atau menurunkan harga saham dan waran yang diterbitkannya. Sebab, pergerakan harga ini sepenuhnya merupakan mekanisme perdagangan yang terjadi di pasar modal. (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading