Buntut Poles Lapkeu, OJK Wajibkan Garuda Restatement!
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
28 June 2019 10:52
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis sanksi yang ditujukan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) karena 'memoles' laporan keuangan 2018. Salah satunya adalah memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2018.
"Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018."
"Serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)," demikian kutipan sanksi yang diberikan OJK dalam keteranan resminya, Jumat (28/6/2019).
Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 2018 yaitu Kasner Sirumapea diganjar hukuman pembekuan izin usaha selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan.
"Pembekuan izin dilakukan selama 12 bulan karena akuntan publik tidak melakukan standar mutu penyajian laporan keuangan," kata Sekjen Kemenkeu Hadiyanto dalam konpers di Jakarta, Jumat (28/6).
Hadiyanto mengatakan ada isu penting yang jadi perhatian dalam penyajian laporan keuangan Garuda 2018, ia mengatakan ada dugaan pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan Garuda.
Seperti diketahui laporan keuangan Garuda menimbulkan pertanyaan karena ada pendapatan usaha yang diduga belum layak dimasukkan dalam laporan keuangan 2018. Muncul ada dugaan pemolesan laporan keuangan Garuda 2018 sehingga BUMN penerbangan ini bisa mendapat untung.
[Gambas:Video CNBC]
(wed) Next Article Siap-siap! OJK Segera Umumkan Kasus Laporan Keuangan Garuda
"Memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018."
"Serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM)," demikian kutipan sanksi yang diberikan OJK dalam keteranan resminya, Jumat (28/6/2019).
 Foto: Garuda Indonesia di Hanggar 4 GMF Aero Asia, Soekarno Hatta International Airport (CNBC Indonesia/Monica Wareza) |
Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) 2018 yaitu Kasner Sirumapea diganjar hukuman pembekuan izin usaha selama 12 bulan oleh Kementerian Keuangan.
"Pembekuan izin dilakukan selama 12 bulan karena akuntan publik tidak melakukan standar mutu penyajian laporan keuangan," kata Sekjen Kemenkeu Hadiyanto dalam konpers di Jakarta, Jumat (28/6).
Hadiyanto mengatakan ada isu penting yang jadi perhatian dalam penyajian laporan keuangan Garuda 2018, ia mengatakan ada dugaan pelanggaran terhadap penyajian laporan keuangan Garuda.
Seperti diketahui laporan keuangan Garuda menimbulkan pertanyaan karena ada pendapatan usaha yang diduga belum layak dimasukkan dalam laporan keuangan 2018. Muncul ada dugaan pemolesan laporan keuangan Garuda 2018 sehingga BUMN penerbangan ini bisa mendapat untung.
[Gambas:Video CNBC]
(wed) Next Article Siap-siap! OJK Segera Umumkan Kasus Laporan Keuangan Garuda
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular