Sentimen Penggerak Pasar Pekan Depan Bikin Harap-Harap Cemas
Taufan Adharsyah, CNBC Indonesia
19 May 2019 13:07
Gonjang-Ganjing Pilpres 2019
Dari dalam negeri, kisruh politik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah dilaksanakan pada 17 April 2019 silam juga berpotensi membuat pasar keuangan terpengaruh.
Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 hingga hari Minggu (19/5/2019) pukul 08:00 WIB, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin masih memimpin dengan perolehan suara sebesar 55,71%. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga Uno hanya sebesar 44,28%.
Jika tidak ada halangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil resmi Pemilu 2019 pada hari Rabu (22/5/2019).
Akan tetapi, sinyal-sinyal penolakan hasil pemilu oleh kubu Prabowo-Sandiaga sudah mulai santer diperlihatkan. Bahkan keduanya sempat menggelar simposium yang bertajuk 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Selasa (14/5/2019).
Dalam simposium tersebut Prabowo mengatakan bahwa banyak terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2019.
"Masyarakat disuguhi banyak cerita banyak tsunami amplop politik uang yang dikawal aparat pemerintah rakyat sebagai pemilik kedaulatan terlena. Rakyat dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menolak hasil perhitungan Pilpres 2019 yang curang. "Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakbenaran dan ketidakjujuran," jelasnya.
Bahkan, mengutip CNN Indonesia, Prabowo akan memimpin massa untuk turun ke jalan pada 22 Mei mendatang, usai KPU menyelesaikan perhitungan suara Pemilu 2019.
Berdasarkan keterangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijatno, setidaknya ada tiga hal yang akan disuarakan dalam aksi tersebut.
Pertama, terkait tanggung jawab negara atas meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Kedua, tuntutan tanggung jawab kepada penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur.
Ketiga, massa akan menolak hasil penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Hingga saat ini aparat keamanan, TNI dan Polri tengah berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Namun aksi ini berpotensi membuat kondisi negara menjadi labil dan dan tidak pasti. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yang jelas keributan bukanlah suatu hal yang bagus bagi pasar keuangan.
Ketidakpastian yang menjadi musuh utama investor berpeluang muncul dan membuat gairah investasi di pasar keuangan dalam negeri menjadi surut.
BERLANJUT KE HALAMAN 4>>>
(taa/dru)
Dari dalam negeri, kisruh politik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah dilaksanakan pada 17 April 2019 silam juga berpotensi membuat pasar keuangan terpengaruh.
Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019 hingga hari Minggu (19/5/2019) pukul 08:00 WIB, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin masih memimpin dengan perolehan suara sebesar 55,71%. Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga Uno hanya sebesar 44,28%.
Akan tetapi, sinyal-sinyal penolakan hasil pemilu oleh kubu Prabowo-Sandiaga sudah mulai santer diperlihatkan. Bahkan keduanya sempat menggelar simposium yang bertajuk 'Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya pada hari Selasa (14/5/2019).
Dalam simposium tersebut Prabowo mengatakan bahwa banyak terjadi kecurangan dalam proses Pemilu 2019.
"Masyarakat disuguhi banyak cerita banyak tsunami amplop politik uang yang dikawal aparat pemerintah rakyat sebagai pemilik kedaulatan terlena. Rakyat dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang," ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan menolak hasil perhitungan Pilpres 2019 yang curang. "Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakbenaran dan ketidakjujuran," jelasnya.
Bahkan, mengutip CNN Indonesia, Prabowo akan memimpin massa untuk turun ke jalan pada 22 Mei mendatang, usai KPU menyelesaikan perhitungan suara Pemilu 2019.
Berdasarkan keterangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhy Purdijatno, setidaknya ada tiga hal yang akan disuarakan dalam aksi tersebut.
Pertama, terkait tanggung jawab negara atas meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Kedua, tuntutan tanggung jawab kepada penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur.
Ketiga, massa akan menolak hasil penyelenggaraan pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan.
Hingga saat ini aparat keamanan, TNI dan Polri tengah berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Namun aksi ini berpotensi membuat kondisi negara menjadi labil dan dan tidak pasti. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yang jelas keributan bukanlah suatu hal yang bagus bagi pasar keuangan.
Ketidakpastian yang menjadi musuh utama investor berpeluang muncul dan membuat gairah investasi di pasar keuangan dalam negeri menjadi surut.
BERLANJUT KE HALAMAN 4>>>
(taa/dru)
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular