Uni Eropa Diskriminasi Sawit, Apa yang Harus Dilakukan RI?
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
27 March 2019 14:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Uni Eropa (UE) untuk tidak menggunakan bahan yang 'tidak berkelanjutan' sebagai bahan baku biodiesel memang akan menjadi ancaman yang serius terhadap industri kelapa sawit dalam negeri. Sebab, minyak sawit masuk dalam kategori bahan yang 'tidak berkelanjutan'.
Memang, UE masih membolehkan penggunaan sawit, asalkan telah melakukan proses 'sertifikasi'. Tapi tetap saja, halangan non-tarif semacam itu akan membuat importir enggan mengambil risiko dan lebih memilih produk substitusi seperti minyak kedelai atau minyak rapeseed.
Untuk itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami mengatakan, agar sawit Indonesia tetap bisa terserap dengan cepat dan dalam jumlah besar, memang jalan singkatnya melalui program biodiesel.
Kendati demikian, dia menilai, sektor hulu industri sawit tetap harus dilakukan pembenahan.
"Ada program apa yang bisa dilakukan untuk memajukan industri sawit nasional? Jangan pikirkan dana dulu, dicari dulu programnya apa, kemudian diskusikan mana yang prioritas, baru kita cari dananya," ujar Dono dalam Seminar bertajuk "Pengembangan Industri Sawit untuk Kemandirian Energi" di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Lebih lanjut, dia menyebutkan, saat ini memang sudah disiapkan program-program yang dapat membantu memajukan industri sawit nasional, misalnya melalui program bahan bakar hijau atau green fuel.
"Green fuel itu pelengkap dari program B30. Tidak usah muluk-muluk B50-B100, kembangkan green fuel sudah bagus, karena 100% CPO, teknologinya sudah ada, kenapa tidak dikembangkan?" ujar Dono.
Ia juga menyebutkan, sudah ada pengembangan kilang green fuel di Plaju milik Pertamina, dan saat ini sedang dicoba untuk kilang Dumai yang nanti menghasilkan green diesel.
"Semua sudah terbukti, tinggal mau jalani apa tidak. Untuk B30, mudah-mudahan sebelum tutup buku tahun ini sudah bisa dijalankan," pungkasnya.
Simak video terkait rencana pemerintah mengembangkan program B100 di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Uni Eropa Diskriminasi CPO, Ini Langkah RI-Malaysia-Kolombia
Memang, UE masih membolehkan penggunaan sawit, asalkan telah melakukan proses 'sertifikasi'. Tapi tetap saja, halangan non-tarif semacam itu akan membuat importir enggan mengambil risiko dan lebih memilih produk substitusi seperti minyak kedelai atau minyak rapeseed.
Kendati demikian, dia menilai, sektor hulu industri sawit tetap harus dilakukan pembenahan.
"Ada program apa yang bisa dilakukan untuk memajukan industri sawit nasional? Jangan pikirkan dana dulu, dicari dulu programnya apa, kemudian diskusikan mana yang prioritas, baru kita cari dananya," ujar Dono dalam Seminar bertajuk "Pengembangan Industri Sawit untuk Kemandirian Energi" di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
 Foto: Pekerja mengangkut hasil panen kelapa Sawit di kebun Cimulang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/3). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Lebih lanjut, dia menyebutkan, saat ini memang sudah disiapkan program-program yang dapat membantu memajukan industri sawit nasional, misalnya melalui program bahan bakar hijau atau green fuel.
"Green fuel itu pelengkap dari program B30. Tidak usah muluk-muluk B50-B100, kembangkan green fuel sudah bagus, karena 100% CPO, teknologinya sudah ada, kenapa tidak dikembangkan?" ujar Dono.
Ia juga menyebutkan, sudah ada pengembangan kilang green fuel di Plaju milik Pertamina, dan saat ini sedang dicoba untuk kilang Dumai yang nanti menghasilkan green diesel.
"Semua sudah terbukti, tinggal mau jalani apa tidak. Untuk B30, mudah-mudahan sebelum tutup buku tahun ini sudah bisa dijalankan," pungkasnya.
Simak video terkait rencana pemerintah mengembangkan program B100 di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Uni Eropa Diskriminasi CPO, Ini Langkah RI-Malaysia-Kolombia
Most Popular