Internasional
Kisah Perbankan India yang Dihantui Kredit Macet Rp 681 T
06 February 2019 18:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Industri perbankan India diam-diam menyimpan bom waktu yang dapat memicu krisis lain bagi sektor tersebut.
Pinjaman senilai Rs3,5 lakh crore (US$48,88 miliar atau sekitar Rp 681 triliun) belum diakui oleh bank-bank di India sebagai aset bermasalah atau non-performing assets (NPA), tetapi mereka akan menanggung risiko kredit-kredit tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari, menurut India Ratings, bagian dari lembaga pemeringkat global Fitch, dalam sebuah laporan, Selasa (5/1/2019).
Kredit-kredit tersebut masih dibayar oleh peminjam dan dikategorikan sebagai "standar" dalam pembukuan bank, tambahnya.
Satu pinjaman masuk dalam kategori NPA jika pokok atau jumlah bunga terhadap pokok pinjaman belum dibayar hingga 90 hari atau lebih. Terlepas dari risiko tidak mendapatkan pengembalian pinjaman, bank harus menyisihkan jumlah cadangan atau provisi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko NPA dan langkah ini memengaruhi laba bank.
"Dalam skenario terburuk, sekitar setengah dari aset bermasalah yang tidak diakui dapat masuk ke NPA dalam dua tahun, mulai Oktober 2018," kata Jindal Haria, direktur asosiasi lembaga perbankan dan keuangan, India Ratings & Research, dilansir dari Quartz.com, Rabu (06/02/2019).
Dari pinjaman korporasi bermasalah senilai Rs13,5-14 lakh crore, bank mengakui hanya Rs10 lakh crore pada September 2018, tambahnya.
Ini akan menjadi pukulan besar bagi bank-bank India yang mungkin harus menyisihkan provisi hingga Rs40.000 crore bagi pinjaman ini, yang dapat berubah menjadi racun.
Mimpi buruk Aset Bermasalah
Bank-bank India telah menghadapi kredit bermasalah senilai lebih dari US$150 miliar dan kegiatan pembersihan telah menjadi tantangan besar bagi sektor ini.
Ini berbeda dengan laporan stabilitas keuangan terbaru bank sentral Reserve Bank of India (RBI) yang dirilis pada Desember 2018. Rasio NPA kotor bank diperkirakan akan turun dari 10,8% pada September 2018 menjadi 10,3% pada Maret 2019, dan 10,2% pada September 2019, kata bank sentral saat itu.
Optimisme RBI berakar dari fakta bahwa jumlah kredit bermasalah turun antara Maret 2018 dan September 2018 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Rasio NPA gross turun menjadi 10,8% pada September 2018 dari 11,5% pada Maret 2018.
Bank milik pemerintah (PSB) pernah menjadi bank yang paling terpukul akibat krisis ini karena mereka menyumbang bagian terbesar dari kredit bermasalah itu.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sehingga pada satu titik, regulator perbankan harus menempatkan 12 bank India di bawah kerangka kerja tindakan korektif, di mana mereka harus menghadapi pembatasan operasional yang ketat, sementara salah satu dari mereka bahkan dilarang memberikan pinjaman.
Bulan lalu, karena kinerja yang lebih baik, tiga dari 12 bank telah berhasil keluar kerangka kerja penyehatan tersebut. Kondisi beberapa bank yang berada dalam tekanan tampaknya tidak akan berubah banyak.
"Sebagian besar bank swasta besar dan dua PSB besar (Bank Negara India dan Bank Baroda) cukup siap untuk mengambil manfaat dari peluang pertumbuhan selama 2019 dan 2020 dan mendapatkan pangsa pasar dengan kecepatan yang lebih cepat," tulis laporan itu.
"Lembaga ini telah mempertahankan pandangan negatifnya untuk PSB berukuran menengah dan kecil dengan modal yang lemah, cakupan provisi yang relatif lebih rendah untuk identifikasi aset yang tertekan, dan kepemilikan aset yang tidak diakui yang lebih besar di segmen non-perusahaan," tambah laporan itu.
Untuk menarik PSB keluar dari lingkaran buruk kredit macet ini, pemerintahan Narendra Modi telah memompa lebih banyak modal untuk menopang posisi mereka dan meningkatkan pertumbuhan pinjaman dalam perekonomian. Namun, mungkin perlu beberapa saat sebelum upaya ini menghasilkan perubahan yang signifikan.
Saksikan video wawancara eksklusif dengan kepala ekonom DBS Bank berikut ini.
(roy)
Pinjaman senilai Rs3,5 lakh crore (US$48,88 miliar atau sekitar Rp 681 triliun) belum diakui oleh bank-bank di India sebagai aset bermasalah atau non-performing assets (NPA), tetapi mereka akan menanggung risiko kredit-kredit tersebut akan menjadi masalah di kemudian hari, menurut India Ratings, bagian dari lembaga pemeringkat global Fitch, dalam sebuah laporan, Selasa (5/1/2019).
Kredit-kredit tersebut masih dibayar oleh peminjam dan dikategorikan sebagai "standar" dalam pembukuan bank, tambahnya.
Satu pinjaman masuk dalam kategori NPA jika pokok atau jumlah bunga terhadap pokok pinjaman belum dibayar hingga 90 hari atau lebih. Terlepas dari risiko tidak mendapatkan pengembalian pinjaman, bank harus menyisihkan jumlah cadangan atau provisi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi risiko NPA dan langkah ini memengaruhi laba bank.
"Dalam skenario terburuk, sekitar setengah dari aset bermasalah yang tidak diakui dapat masuk ke NPA dalam dua tahun, mulai Oktober 2018," kata Jindal Haria, direktur asosiasi lembaga perbankan dan keuangan, India Ratings & Research, dilansir dari Quartz.com, Rabu (06/02/2019).
Dari pinjaman korporasi bermasalah senilai Rs13,5-14 lakh crore, bank mengakui hanya Rs10 lakh crore pada September 2018, tambahnya.
Ini akan menjadi pukulan besar bagi bank-bank India yang mungkin harus menyisihkan provisi hingga Rs40.000 crore bagi pinjaman ini, yang dapat berubah menjadi racun.
 Foto: Warga melintas di luar markas Reserve Bank of India (RBI) di Mumbai, India, 5 April 2018. REUTERS / Francis Mascarenhas / File Photo |
Mimpi buruk Aset Bermasalah
Bank-bank India telah menghadapi kredit bermasalah senilai lebih dari US$150 miliar dan kegiatan pembersihan telah menjadi tantangan besar bagi sektor ini.
Ini berbeda dengan laporan stabilitas keuangan terbaru bank sentral Reserve Bank of India (RBI) yang dirilis pada Desember 2018. Rasio NPA kotor bank diperkirakan akan turun dari 10,8% pada September 2018 menjadi 10,3% pada Maret 2019, dan 10,2% pada September 2019, kata bank sentral saat itu.
Optimisme RBI berakar dari fakta bahwa jumlah kredit bermasalah turun antara Maret 2018 dan September 2018 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Rasio NPA gross turun menjadi 10,8% pada September 2018 dari 11,5% pada Maret 2018.
Bank milik pemerintah (PSB) pernah menjadi bank yang paling terpukul akibat krisis ini karena mereka menyumbang bagian terbesar dari kredit bermasalah itu.
Kondisi ini sangat mengkhawatirkan sehingga pada satu titik, regulator perbankan harus menempatkan 12 bank India di bawah kerangka kerja tindakan korektif, di mana mereka harus menghadapi pembatasan operasional yang ketat, sementara salah satu dari mereka bahkan dilarang memberikan pinjaman.
 Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas |
Bulan lalu, karena kinerja yang lebih baik, tiga dari 12 bank telah berhasil keluar kerangka kerja penyehatan tersebut. Kondisi beberapa bank yang berada dalam tekanan tampaknya tidak akan berubah banyak.
"Sebagian besar bank swasta besar dan dua PSB besar (Bank Negara India dan Bank Baroda) cukup siap untuk mengambil manfaat dari peluang pertumbuhan selama 2019 dan 2020 dan mendapatkan pangsa pasar dengan kecepatan yang lebih cepat," tulis laporan itu.
"Lembaga ini telah mempertahankan pandangan negatifnya untuk PSB berukuran menengah dan kecil dengan modal yang lemah, cakupan provisi yang relatif lebih rendah untuk identifikasi aset yang tertekan, dan kepemilikan aset yang tidak diakui yang lebih besar di segmen non-perusahaan," tambah laporan itu.
Untuk menarik PSB keluar dari lingkaran buruk kredit macet ini, pemerintahan Narendra Modi telah memompa lebih banyak modal untuk menopang posisi mereka dan meningkatkan pertumbuhan pinjaman dalam perekonomian. Namun, mungkin perlu beberapa saat sebelum upaya ini menghasilkan perubahan yang signifikan.
Saksikan video wawancara eksklusif dengan kepala ekonom DBS Bank berikut ini.
(roy)
