4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Naik Turun, Tapi Investasi Asing Terus Tumbuh di Era Jokowi

Alfado Agustio, CNBC Indonesia
22 October 2018 16:00
Ajian Jokowi-JK Berhasil Tumbuhkan Investasi
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) acara reuni akbar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Tahun 2018 (Biro Pers Kepresidenan RI)
Dengan melihat realita ini, kita bisa nilai usaha pemerintahan Jokowi-JK sudah mampu mendorong pertumbuhan investasi meskipun kenaikannya masih terbatas. Reformasi kebijakan investasi dimulai dari penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid I terkait deregulasi kebijakan.
 
Hal ini berlanjut pada penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid II, di mana pada paket tersebut diterbitkan pengurusan izin investasi hanya tiga jam dari sebelumnya sekitar 1,5 tahun.
 
Reformasi kebijakan berlanjut pada paket kebijakan ekonomi jilid V, yaitu penghilangan pajak berganda bagi investor. Belum selesai sampai di situ, pemerintahan Jokowi-JK menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VI. Pada paket tersebut, pemerintah mengembangkan beberapa daerah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Insentif yang diberikan berupa pengurangan pajak hingga kemudahan pengurusan administrasi.
 
Paket kebijakan ekonomi yang berhubungan yaitu jilid 12. Dalam rangka meningkatkan posisi Indonesia dalam Ease of Doing Business, pemerintah memangkas perizinan hingga waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha menurun tajam.
 
Pada aturan tersebut, investor hanya perlu mengurus enam izin dari sebelumnya sembilan izin. Ini pun berdampak kepada waktu yang diperlukan dari sebelumnya 1566 hari menjadi 132 hari.
 
Teranyar, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 dalam mendorong percepatan izin dari tingkat pusat hingga ke daerah. Dalam hal ini pemerintah, menggunakan perangkat teknologi dalam memudahkan perizinan dengan program single submission.
 
Di balik keberhasilan yang ada, pemerintah diharapkan jangan berpuas diri. Meskipun secara data investasi baik domestik maupun asing tumbuh cukup baik. Di sisa masa pemerintahan, Jokowi-JK perlu melakukan pengawasan hingga evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.
 
Terlebih masalah klasik yang ada di Indonesia adalah pengawasan terhadap suatu kebijakan. Percuma jika aturan dibuat sebagus mungkin, namun implementasi masih belum optimal sesuai harapan. 
 
 
TIM RISET CNBC INDONESIA
 
 


(alf/prm)

Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular