Rupiah Tak Stabil Jadi Biang Kerok Utang Pemerintah Melambung
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 September 2018 12:19
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat total utang pemerintah per Agustus 2018 melonjak.
Posisi utang pemerintah hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 4.363 triliun atau 30,3% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu naik dari posisi Juli sebesar Rp 4.253 triliun, di mana pada saat itu rasio utang terhadap PDB mencapai 29,74%.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, posisi utang hingga akhir tahun berpotensi semakin bertambah, seiring dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terombang-ambing gejolak eksternal.
"Memang akan naik, tapi tidak akan signifikkan. Dengan kondisi nilai tukar sekarang, akan tercermin di posisi ULN kuartal III yang cenderung akan meningkat," kata Josua saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (24/9/2018).
Dalam dokumen APBN KiTA, yang dikutip CNBC Indonesia, kenaikan utang pemerintah memang salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
"Terutama dolar AS, memengaruhi besaran total outstanding utang untuk bulan Agustus. Apabila ditilik lebih mendetail, posisi utang untuk SBN berdenominasi rupiah lebih besar dari SBN valuta asing," bunyi kutipan dalam dokumen APBN KiTa.
Josua memandang, pergerakan nilai tukar memang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Jika mata uang Garuda tertekan, akan memberikan pengaruh bukan hanya kepada kondisi makro ekonomi melainkan juga sektor lainnya.
"Depresiasi rupiah akan memengaruhi outstanding utang, meskipun komposisi denominasi dolar AS tidak besar, akan terpengaruh juga," jelasnya.
Maka dari itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi kunci. Apalagi, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan, dan pemerintah perlu mewaspadai hal itu.
"Kuncinya di kestabilan rupiah. Itu kenapa stance BI tight sampai tahun depan. Tetapi secara garis besar, posisi utang masih managable yang terlihat dari kesinambungan fiskal yang terjadi," katanya.
(dru) Next Article Cadangan Devisa Anjlok Buat Bayar Utang, IKN Layak Lanjut?
Posisi utang pemerintah hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 4.363 triliun atau 30,3% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu naik dari posisi Juli sebesar Rp 4.253 triliun, di mana pada saat itu rasio utang terhadap PDB mencapai 29,74%.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkapkan, posisi utang hingga akhir tahun berpotensi semakin bertambah, seiring dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang terombang-ambing gejolak eksternal.
"Memang akan naik, tapi tidak akan signifikkan. Dengan kondisi nilai tukar sekarang, akan tercermin di posisi ULN kuartal III yang cenderung akan meningkat," kata Josua saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (24/9/2018).
Dalam dokumen APBN KiTA, yang dikutip CNBC Indonesia, kenaikan utang pemerintah memang salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
"Terutama dolar AS, memengaruhi besaran total outstanding utang untuk bulan Agustus. Apabila ditilik lebih mendetail, posisi utang untuk SBN berdenominasi rupiah lebih besar dari SBN valuta asing," bunyi kutipan dalam dokumen APBN KiTa.
Josua memandang, pergerakan nilai tukar memang mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Jika mata uang Garuda tertekan, akan memberikan pengaruh bukan hanya kepada kondisi makro ekonomi melainkan juga sektor lainnya.
"Depresiasi rupiah akan memengaruhi outstanding utang, meskipun komposisi denominasi dolar AS tidak besar, akan terpengaruh juga," jelasnya.
Maka dari itu, kestabilan nilai tukar rupiah menjadi kunci. Apalagi, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan, dan pemerintah perlu mewaspadai hal itu.
"Kuncinya di kestabilan rupiah. Itu kenapa stance BI tight sampai tahun depan. Tetapi secara garis besar, posisi utang masih managable yang terlihat dari kesinambungan fiskal yang terjadi," katanya.
(dru) Next Article Cadangan Devisa Anjlok Buat Bayar Utang, IKN Layak Lanjut?
Most Popular