Mau Tahu Jawaban Sri Mulyani Soal Kenaikan BBM? Ini Dia
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 September 2018 16:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu kebijakan untuk membantu mengurangi defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) adalah dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Dengan meningkatnya harga BBM efek yang terjadi adalah mampu menahan konsumsi yang akan mengurangi impor.
Bagaimana pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut?
Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN per September 2018, Jumat (21/9/2018) Sri Mulyani tidak menjawab tegas apakah opsi kenaikan BBM akan diambil guna menahan pelebaran CAD.
"BBM kita sudah bahas cukup panjang. Memang bicara CAD kontributornya karena permintaan konsumsi ada swing meningkat," kata Sri Mulyani.
Menurutnya, Kementerian ESDM jugamemiliki strategi bagaimana melakukan bauran energi dan skema subsidi energi. Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan subsidi energi akan terus dilakukan dan diperbaiki guna membuat ekonomi lebih berdaya tahan.
"Kita punya natural resources ada opsi-opsi. Misalnya diesel, dengan adanya biodiesel. Kemudian dengan menggunakan energi yang renewable," tegasnya.
"Ada banyak opsi. Kami siap dukung agar tak hanya respons jangka pendek tapi perbaikan CAD jangka panjang tapi visi ke depan," ungkapnya.
"Poin saya, kami di Kemenkeu punya instrumen fiskal, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang."
Belanja subsidi energi hingga Agustus 2018 tercatat telah habiskan 85% dari alokasi yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Berdasar data Kementerian Keuangan, realisasi dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk subsidi, baik BBM-LPG dan listrik, telah mencapai Rp 80,6 triliun dari jatah Rp 94,5 triliun tahun ini.
Rincinya adalah untuk subsidi bbm-lpg telah terealisasi Rp 46,3 triliun atau 98% dari alokasi tahun ini yang diketuk di Rp 46,9 triliun. Sisanya adalah untuk listrik Rp 34,2 triliun dari alokasi Rp 47,7 triliun.
Namun, terkait subsidi ini pemerintah mengingatkan bahwa memang ada rencana penyesuaian. "Subsidi energi khususnya ada penyesuaian, ada kebijakan subsidi mempengaruhi pagu di APBN dan disampaikan oleh Kemenkeu serta juga subsidi, ada penyesuaian dengan perubahan indikator tadi," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
(dru/dru) Next Article Duh! Subsidi BBM Bengkak Jadi Rp 103 T, 220% dari Target APBN
Dengan meningkatnya harga BBM efek yang terjadi adalah mampu menahan konsumsi yang akan mengurangi impor.
Bagaimana pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut?
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir Konferensi Pers APBN KiTa (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
Dalam Konferensi Pers Realisasi APBN per September 2018, Jumat (21/9/2018) Sri Mulyani tidak menjawab tegas apakah opsi kenaikan BBM akan diambil guna menahan pelebaran CAD.
Menurutnya, Kementerian ESDM jugamemiliki strategi bagaimana melakukan bauran energi dan skema subsidi energi. Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan subsidi energi akan terus dilakukan dan diperbaiki guna membuat ekonomi lebih berdaya tahan.
"Kita punya natural resources ada opsi-opsi. Misalnya diesel, dengan adanya biodiesel. Kemudian dengan menggunakan energi yang renewable," tegasnya.
"Ada banyak opsi. Kami siap dukung agar tak hanya respons jangka pendek tapi perbaikan CAD jangka panjang tapi visi ke depan," ungkapnya.
"Poin saya, kami di Kemenkeu punya instrumen fiskal, strategi jangka pendek, menengah, dan panjang."
Belanja subsidi energi hingga Agustus 2018 tercatat telah habiskan 85% dari alokasi yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Berdasar data Kementerian Keuangan, realisasi dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah untuk subsidi, baik BBM-LPG dan listrik, telah mencapai Rp 80,6 triliun dari jatah Rp 94,5 triliun tahun ini.
Rincinya adalah untuk subsidi bbm-lpg telah terealisasi Rp 46,3 triliun atau 98% dari alokasi tahun ini yang diketuk di Rp 46,9 triliun. Sisanya adalah untuk listrik Rp 34,2 triliun dari alokasi Rp 47,7 triliun.
Namun, terkait subsidi ini pemerintah mengingatkan bahwa memang ada rencana penyesuaian. "Subsidi energi khususnya ada penyesuaian, ada kebijakan subsidi mempengaruhi pagu di APBN dan disampaikan oleh Kemenkeu serta juga subsidi, ada penyesuaian dengan perubahan indikator tadi," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.
(dru/dru) Next Article Duh! Subsidi BBM Bengkak Jadi Rp 103 T, 220% dari Target APBN
Most Popular