Cermati, Menteri Jokowi Bicara Krisis Turki dan Rupiah Anjlok

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak pelemahan Lira seharusnya tidak menjalar ke Indonesia. Maka dari itu, apa yang terjadi dia nilai hanya bersifat sementara.

"Tapi itu sebenarnya euphoria saja, menurut saya mestinya tidak [berdampak]. Aneh saja," ujar Darmin ketika ditemui di Hotel Borobudur, Senin (13/8/2018).

Sebenernya, pelemahan nilai tukar terjadi pada banyak negara. Darmin mengatakan, berbagai negara emerging market (berkembang) juga merasakan hal yang sama.

Namun dia kembali menegaskan, apa yang terjadi di Turki adalah hal khusus. Di mana artinya, negara-negara lain seharusnya tidak begitu terdampak atas itu.

Memang, penyebab utama pelemahan Lira adalah peningkatan dua kali lipat atas tarif bea masuk alumunium dan baja dari Presiden AS Donald Trump. Namun tetap, kondisi pasar modal dan keuangan berbagai negara berguguran pada perdagangan kemarin.

Darmin tak menampik kalau dengan kondisi ini banyak pelaku pasar yang memang khawatir atas dampak keputusan Trump akan meluas. Karena ini bukan terkait perang dagang seperti dengan China atau Eropa, Darmin mengakui penyelesaian masalah antara AS dan Turki dipandang oleh investor masih dapat terus berlanjut.

Selain terdampak oleh pelemahan Lira, nilai tukar mata uang Garuda dinilai melemah karena defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) yang menyentuh US$ 8 miliar atau 3% dari GDP.

Untuk hal itu, Darmin mengakui CAD berada posisi yang mengkhawatirkan. "Itu agak besar, ya artinya kalau sampai 3% pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk segera membuat dia turun ke bawah," kata Darmin.

Darmin menyebut jarang sekali defisit transaksi berjalan mencapai 3% sangat jarang terjadi di tingkat internasional ataupun nasional. "Itu jarang sekali sampai ke tingkat itu."

Menurut Darmin, defisit transaksi berjalan adalah persoalan yang lebih luas dan lebih sulit dari segi penanganan karena itu menyangkut barang jasa dan balas jasa dari saham dan obligasi asing yang melakukan transaksi pembelian di dalam negeri.

"Maka dari itu kebijakan yang harus dibuat lebih banyak kemungkinannya kalau urusan transaksi berjalan," ujar Darmin.

Dia menjelaskan, pemerintah akan benar-benar memperhatikan hal-hal terkait defisit transaksi perdagangan dan transaksi berjalan. Namun dia belum bisa memastikan apa yang akan dilakukan, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut.

(dru/dru)

Pages

Next