Asal Muasal Kisruh RUPS AISA Versi Komut
Monica Wareza, CNBC Indonesia
27 July 2018 23:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Kisruh antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) berawal dari pertemuan empat komisaris pada 25 Juli lalu yang diagendakan untuk membicarakan persiapan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di 27 Juli.
Komisaris Utama perusahaan Anton Apriyantono mengatakan agenda hari itu adalah untuk membicarakan evaluasi keuangan dan persiapan terkait legalitas dalam RUPST tersebut. Termasuk menandatangani laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada Desember 2017.
"Saya kan belum evaluasi keuangan karena sebelumnya ke luar negeri jadi mau bahas juga persiapan RUPS, soal legal," kata Anton di Kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (27/7).
Namun dalam pertemuan tersebut ia tak menyangka bahwa dua komisaris lainnya, Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto, justru membawa pengacara. Keberadaan pengacara tersebut ditujukan untuk menjelaskan detil kondisi keuangan perusahaan yang dinilai telah terjadi penyelewengan dana oleh direktur utama perusahaan ke perusahaan yang tak terafiliasi dengan TPS Food.
Pengacara komisaris menjelaskan bahwa jika komisaris menandatangani laporan keuangan tersebut bisa berdampak pada hukuman pidana, hal ini membuat Anton surut dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan tersebut.
"Saat itu saya sudah tanda tangan (laporan keuangan), tidak perlu dicurigai karena prosesnya berjalan baik dari komite audit internal dan eksternal jadi tidak ada masalah," jelas dia.
Anton mengakui untuk mencabut tanda tangan tersebut dia membutuhkan waktu berjam-jam dan berakhir dengan pencabutan tanda tangan tersebut dari laporan keuangan.
Di samping itu, Anton tak menyangka bahwa Jaka juga mengagendakan untuk melakukan penggantian direksi tanpa melalukan voting kepada para pemegang saham.
"Kalau memang direksi melakukan kesalahan kita sepakat diganti. Tapi itu awalnya dua ditambah satu direksi saya tolak," jelas dia.
Kemudian pada hari selanjutnya Anton kembali mengadakan pertemuan dengan komisaris lainnya namun pertemuan ini tak didatangi oleh Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto.
(roy) Next Article Penampakan Ratusan Investor Produsen Taro Antre Ikut RUPS
Komisaris Utama perusahaan Anton Apriyantono mengatakan agenda hari itu adalah untuk membicarakan evaluasi keuangan dan persiapan terkait legalitas dalam RUPST tersebut. Termasuk menandatangani laporan keuangan perusahaan yang berakhir pada Desember 2017.
Pengacara komisaris menjelaskan bahwa jika komisaris menandatangani laporan keuangan tersebut bisa berdampak pada hukuman pidana, hal ini membuat Anton surut dan memutuskan untuk menarik kembali tanda tangan tersebut.
"Saat itu saya sudah tanda tangan (laporan keuangan), tidak perlu dicurigai karena prosesnya berjalan baik dari komite audit internal dan eksternal jadi tidak ada masalah," jelas dia.
Anton mengakui untuk mencabut tanda tangan tersebut dia membutuhkan waktu berjam-jam dan berakhir dengan pencabutan tanda tangan tersebut dari laporan keuangan.
Di samping itu, Anton tak menyangka bahwa Jaka juga mengagendakan untuk melakukan penggantian direksi tanpa melalukan voting kepada para pemegang saham.
"Kalau memang direksi melakukan kesalahan kita sepakat diganti. Tapi itu awalnya dua ditambah satu direksi saya tolak," jelas dia.
Kemudian pada hari selanjutnya Anton kembali mengadakan pertemuan dengan komisaris lainnya namun pertemuan ini tak didatangi oleh Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto.
(roy) Next Article Penampakan Ratusan Investor Produsen Taro Antre Ikut RUPS
Most Popular