Prioritas untuk BUMN/BUMD, Pemerintah Lelang 6 Lahan Tambang
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
18 July 2018 20:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membuka lelang enam lahan tambang yang berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Lahan tambang tersebut nantinya akan lebih dulu ditawarkan kepada BUMN/BUMD.
"Lelang IUPK sudah ada kurang lebih enam perusahaan yang ikut serta, sekarang sedang kami evaluasi," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, sebetulnya, batas waktu pengajuan minat bagi BUMN dan BUMD telah usai pada Selasa (17/7/2018) kemarin. Enam lahan tambang yang dilelang oleh pemerintah tersebut terdiri dari lima tambang nikel dan satu tambang batu bara.
Bambang juga mengatakan, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) termasuk dari enam perusahaan yang berminat terhadap tambang IUPK tersebut.
"Tidak semua BUMN, ada yang BUMD. Kalau Antam masukkan minat untuk yang nikel," tambah Bambang.
Kendati demikian, ia masih enggan untuk merinci siapa saja enam perusahaan tersebut. Ia menyebutkan, ada dua lahan tambang yang diminati lebih dari satu BUMN.
Sebagai informasi, wilayah kerja pertambangan yang dilelang adalah hasil penciutan atas amendemen kontrak pertambangan, bekas perusahaan tambang mineral pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Wilayah pertambangan tersebut terdiri dari, lima wilayah bekas KK, satu wilayah bekas PKP2B. Enam wilayah pertambangan bekas KK dan PKP2B yang akan dilelang adalah:
1. Daerah Latao, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 3,148 ha, komoditas nikel
2. Daerah Suasua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 5,899 ha, komoditas nikel
3. Daerah Matarape, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, 1,681 ha, komoditas nikel
4. Daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, 1,193 ha, komoditas nikel
5. Daerah Bahodopi Utara, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, 1,896, komoditas nikel
6. Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo, 2,826 ha, komoditas batu bara.
(dob) Next Article Saham 'Nyungsep', Analis: ANTM Ga Kenapa-kenapa, Kok!
"Lelang IUPK sudah ada kurang lebih enam perusahaan yang ikut serta, sekarang sedang kami evaluasi," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (18/7/2018).
"Tidak semua BUMN, ada yang BUMD. Kalau Antam masukkan minat untuk yang nikel," tambah Bambang.
Kendati demikian, ia masih enggan untuk merinci siapa saja enam perusahaan tersebut. Ia menyebutkan, ada dua lahan tambang yang diminati lebih dari satu BUMN.
Sebagai informasi, wilayah kerja pertambangan yang dilelang adalah hasil penciutan atas amendemen kontrak pertambangan, bekas perusahaan tambang mineral pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Wilayah pertambangan tersebut terdiri dari, lima wilayah bekas KK, satu wilayah bekas PKP2B. Enam wilayah pertambangan bekas KK dan PKP2B yang akan dilelang adalah:
1. Daerah Latao, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 3,148 ha, komoditas nikel
2. Daerah Suasua, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, luas 5,899 ha, komoditas nikel
3. Daerah Matarape, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, 1,681 ha, komoditas nikel
4. Daerah Kolonodale, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, 1,193 ha, komoditas nikel
5. Daerah Bahodopi Utara, Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, 1,896, komoditas nikel
6. Daerah Rantau Pandan, Jambi, Kabupaten Bungo, 2,826 ha, komoditas batu bara.
(dob) Next Article Saham 'Nyungsep', Analis: ANTM Ga Kenapa-kenapa, Kok!
Most Popular