Rizal Ramli Tantang Sri Mulyani Debat, Ini Jawaban Kemenkeu
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 April 2018 18:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Keinginan Rizal Ramli menggelar debat terbuka mengenai utang pemerintah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati direspons Kementerian Keuangan.
Pemerintah merasa, debat tersebut tidak perlu dilakukan, mengingat sudah ada data-data komprehensif yang bisa menjawab argumentasi Rizal Ramli mengenai kondisi utang pemerintah.
"Kalaupun RR (Rizal Ramli) masih ingin debat, rasanya cukup dengan pejabat Kementerian Keuangan. Biarlah energi Menkeu SMI [Sri Mulyani Indrawati] digunakan untuk memikirkan hal yang lebih strategis untuk negara ini," kata Kepala Biro KLI Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, dikutip CNBC Indonesia melalui keterangan resmi, Sabtu (28/4/2018).
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mempersilahkan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama yang mengkritik kebijakan utang pemerintah untuk beradu argumen langsung dengan bendahara negara. Hal itu dilakukan, agar publik mengerti dan memahami bahwa utang pemerintah yang menembus Rp 4.000 triliun digunakan untuk kegiatan produktif.
Pernyataan kepala negara pun direspons Rizal Ramli, yang sejatinya pernah menjadi bagian dari Kabinet Kerja. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu melalui akun Twitternya pun meminta ada salah satu stasiun televisi yang bisa menggelar debat terbuka antara dia dan Sri Mulyani.
"Wah ini asyik -- tolong diatur debat terbuka RR vs SMI di TV - akan ketahuan siapa yang manipulatif, dan merupakan bagian dari masalah," kata Rizal Ramli.
Namun, Nufransa melihat, data dan fakta yang selama ini sudah disajikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah menjawab pertanyaan publik. Bahkan dia mengaku heran, maksud dan tujuan Rizal Ramli menantang debat terbuka dengan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Entah mengapa RR sepertinya berkeinginan sekali untuk melakukan debat terbuka dengan SMI. Apakah ada maksud atau obsesi tertentu?," kata Nufransa.
Bukan Pertama Kali
Ini bukan kali pertama Rizal Ramli mengkritik kebijakan utang pemerintah. Setelah menyebut utang pemerintah ugal-ugalan, kali ini Rizal Ramli yang juga bekas bendahara negara mengkiritisi keputusan Sri Mulyani menjual surat utang pemerintah dengan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi dari Filipina.
Menurut dia, keputusan tersebut telah membuat masyarakat merugi karena pemerintah tidak mampu menegoisasikan bunga utang menjadi lebih murah. Imbasnya, bunga utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah membengkak, dan akhirnya diklaim membuat penerimaan pajak lebih tinggi.
"Jadi dia terbitkan bond US$ 42 miliar, tapi hampir US$ 11 miliar ekstra bunga yang harus masyarakat bayar," kata Rizal Ramli kala itu.
Nufransa pun tak memungkiri, yield obligasi pemerintah pada 2006 lalu memang sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina. Hal tersebut tak lepas dari inflasi Indonesia dan volatilitas nilai tukar rupiah yang masih cukup tinggi, serta mempertimbangkan credit rating Filipa yang satu notes lebih baik dari Indonesia.
"Dengan demikian, cukup wajar jika yield Indonesia cukup tinggi secara konsisten [rata-rata 5,8% per tahun]," jelasnya
Penerbitan obligasi pemerintah pada saat itu dilakukan untuk menutup kas keuangan negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Nufransa, kebijakan fiskal pada masa 2006 - 2010 di bawah kepemimpinan Sri Mulyani telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten dengan rata-rata 5,8%.
Indonesia, sambung dia, pun berhasil melewati krisis keuangan global pada 2008, bahkan mencatatkan pertumbuhan 6,2% pada 2010. "Melihat semua ini, rasanya tidak perlu dilakukan debat terbuka. [...]," tegasnya.
(hps) Next Article Pemerintah Tambah Utang Rp 13 T Lewat Samurai Bond
Pemerintah merasa, debat tersebut tidak perlu dilakukan, mengingat sudah ada data-data komprehensif yang bisa menjawab argumentasi Rizal Ramli mengenai kondisi utang pemerintah.
"Kalaupun RR (Rizal Ramli) masih ingin debat, rasanya cukup dengan pejabat Kementerian Keuangan. Biarlah energi Menkeu SMI [Sri Mulyani Indrawati] digunakan untuk memikirkan hal yang lebih strategis untuk negara ini," kata Kepala Biro KLI Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, dikutip CNBC Indonesia melalui keterangan resmi, Sabtu (28/4/2018).
Pernyataan kepala negara pun direspons Rizal Ramli, yang sejatinya pernah menjadi bagian dari Kabinet Kerja. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu melalui akun Twitternya pun meminta ada salah satu stasiun televisi yang bisa menggelar debat terbuka antara dia dan Sri Mulyani.
"Wah ini asyik -- tolong diatur debat terbuka RR vs SMI di TV - akan ketahuan siapa yang manipulatif, dan merupakan bagian dari masalah," kata Rizal Ramli.
Namun, Nufransa melihat, data dan fakta yang selama ini sudah disajikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo telah menjawab pertanyaan publik. Bahkan dia mengaku heran, maksud dan tujuan Rizal Ramli menantang debat terbuka dengan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
"Entah mengapa RR sepertinya berkeinginan sekali untuk melakukan debat terbuka dengan SMI. Apakah ada maksud atau obsesi tertentu?," kata Nufransa.
Bukan Pertama Kali
Ini bukan kali pertama Rizal Ramli mengkritik kebijakan utang pemerintah. Setelah menyebut utang pemerintah ugal-ugalan, kali ini Rizal Ramli yang juga bekas bendahara negara mengkiritisi keputusan Sri Mulyani menjual surat utang pemerintah dengan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi dari Filipina.
Menurut dia, keputusan tersebut telah membuat masyarakat merugi karena pemerintah tidak mampu menegoisasikan bunga utang menjadi lebih murah. Imbasnya, bunga utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah membengkak, dan akhirnya diklaim membuat penerimaan pajak lebih tinggi.
"Jadi dia terbitkan bond US$ 42 miliar, tapi hampir US$ 11 miliar ekstra bunga yang harus masyarakat bayar," kata Rizal Ramli kala itu.
Nufransa pun tak memungkiri, yield obligasi pemerintah pada 2006 lalu memang sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina. Hal tersebut tak lepas dari inflasi Indonesia dan volatilitas nilai tukar rupiah yang masih cukup tinggi, serta mempertimbangkan credit rating Filipa yang satu notes lebih baik dari Indonesia.
"Dengan demikian, cukup wajar jika yield Indonesia cukup tinggi secara konsisten [rata-rata 5,8% per tahun]," jelasnya
Penerbitan obligasi pemerintah pada saat itu dilakukan untuk menutup kas keuangan negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Nufransa, kebijakan fiskal pada masa 2006 - 2010 di bawah kepemimpinan Sri Mulyani telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten dengan rata-rata 5,8%.
Indonesia, sambung dia, pun berhasil melewati krisis keuangan global pada 2008, bahkan mencatatkan pertumbuhan 6,2% pada 2010. "Melihat semua ini, rasanya tidak perlu dilakukan debat terbuka. [...]," tegasnya.
(hps) Next Article Pemerintah Tambah Utang Rp 13 T Lewat Samurai Bond
Most Popular