Dirut Bursa: Pembentukan Holding Migas Ciptakan Crowding Out
Shuliya Ratanavara, CNBC Indonesia
25 January 2018 14:06
Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengatakan proses pembentukan perusahan induk (holding company) Badang Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas (migas) akan menciptakan crowding out. Pembentukan holding company Migas tersebut tidak memberikan ruang kepada swasta untuk berkembang, karena industri gas dikuasai oleh BUMN.
(hps) Next Article PGN Bagi Dividen Rp 1,38 T, Perlembar Saham Dapat Rp 56,99
“Saya terus terang kalau ditanya soal holding BUMN secara pribadi saya pertanyakan karena ini jadi crowding out. Apasih kok pemerintah seolah bersaing swasta?,” kata Tito di Bursa Efek Indonesia, Kamis (25/01).
Oleh karena itu, Tito melihat proses pembentukan holding BUMN ini sebagai usaha crowding out atau bersaing dengan swasta
Padahal menurut dia, swasta bisa menjadi ujung tombak pembangunan perekonomian nasional. Apalagi jika melihat saat ini APBN mengalami defisit minus 2,92% akibat pembiayaan untuk BUMN yang sekarang dijadikan ujung tombak pembangunan ekonomi negara.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan niat pemerintah dengan membuat holding BUMN. “Apakah pemerintah mau mendapat penghasilan besar dari deviden? Atau pemerintah mau membuat etika aturan main dan etika untuk pemain swasta dan mendapat penghasilan dari pajak. Kalau saya milih yang kedua,” jelas Tito.
Sebab, menurut Tito perusahaan-perusahaan swasta dapat dijadikan ujung tombak pembangunan perkonomian dan harus diberikan kesempatan oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN alih-alih membuat perusahaan untuk menyaingi swasta.
“Ujung tombak pembangunan perekonomian negara ini bagusnya swasta, kalau dibilang swastanya enggak kuat ya berikan kesempatan dong. Mampu kok swastanya. Aku yakin mampu,” kata Tito.
Oleh karena itu, Tito melihat proses pembentukan holding BUMN ini sebagai usaha crowding out atau bersaing dengan swasta
Lebih lanjut, ia mempertanyakan niat pemerintah dengan membuat holding BUMN. “Apakah pemerintah mau mendapat penghasilan besar dari deviden? Atau pemerintah mau membuat etika aturan main dan etika untuk pemain swasta dan mendapat penghasilan dari pajak. Kalau saya milih yang kedua,” jelas Tito.
Sebab, menurut Tito perusahaan-perusahaan swasta dapat dijadikan ujung tombak pembangunan perkonomian dan harus diberikan kesempatan oleh pemerintah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN alih-alih membuat perusahaan untuk menyaingi swasta.
“Ujung tombak pembangunan perekonomian negara ini bagusnya swasta, kalau dibilang swastanya enggak kuat ya berikan kesempatan dong. Mampu kok swastanya. Aku yakin mampu,” kata Tito.
(hps) Next Article PGN Bagi Dividen Rp 1,38 T, Perlembar Saham Dapat Rp 56,99
Most Popular