Ferry Irwandi, Andovi da Lopez hingga Influencer TikTok Demo di DPR

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi unjuk rasa 1 September 2025 di Jakarta tak hanya dihadiri oleh elemen mahasiswa, melainkan juga sejumlah influencer, kreator konten, hingga figur publik. Nama-nama seperti Ferry Irwandi, G Pamungkas, Andovi da Lopez terlihat bergabung di tengah massa, ikut menyuarakan aspirasi yang disebut sebagai tuntutan 17+8.

Ferry menegaskan, keterlibatan para KOL, TikToker, dan YouTuber penting untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada publik terkait isu yang sedang diperjuangkan. Ia menilai kehadiran figur-figur yang memiliki pengaruh di media sosial bisa membantu menjaga narasi aksi tetap fokus pada substansi.

Baca: Total Harta Kekayaan Uya Kuya yang Rumahnya Dijarah Warga

"Teman-teman media, KOL, influencer, mereka punya suara di tengah kerumunan massa. Tugas kita memberikan pemahaman yang detail, tenang, dan jelas soal akar masalah. Jadi tuntutan tidak berkurang, tapi juga tidak ditunggangi," ujar Ferry di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Foto: Sejumlah influencer melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). (CNBC Indonesia/Fergi Nadira)

Ferry juga menyinggung partisipasi massa dari berbagai daerah. Ia menyebut kelompok mahasiswa dari Pati sempat berangkat dengan 10 bus, namun tiga di antaranya terpaksa kembali karena adanya intimidasi. Meski begitu, massa tetap melanjutkan perjalanan dan tiba di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi.

"Jauh mereka datang. Di Pati itu berangkat 10 bus, 3 bus balik karena intimidasi. Tapi mereka tetap berangkat untuk menyuarakan keresahan hati mereka," katanya.

Baca: Segini Harta Kekayaan Eko Patrio yang Resmi Nonaktif dari DPR RI

Kritik ke DPR dan pemerintah

Sebelum berorasi, Ferry menyoroti salah satu tuntutan yakni penolakan fasilitas pensiun bagi anggota DPR. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil dan membebani fiskal negara.

"DPR itu jabatan politik. Seharusnya tidak dapat pensiunan seperti PNS. Apalagi dengan ruang fiskal sekarang, itu jelas tidak masuk akal. Menurut saya harus dihapuskan," tegasnya.

Selain itu, Ferry menekankan perlunya reformasi besar-besaran pada struktur pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga aparat penegak hukum. Menurutnya, pemerintah harus jernih dalam mengidentifikasi pelaku kerusuhan, bukan serta-merta mengaitkan peserta aksi dengan tindak anarkis.

Jaga Situasi Kondusif

Ferry juga mengingatkan, eskalasi politik yang tidak terkendali bisa membuka jalan pada kondisi darurat. Karena itu, ia menegaskan perlunya konsolidasi dan kesadaran bersama agar aksi tetap damai.

"Kita semua harus mencegah jangan sampai masyarakat jadi korban kepentingan politik pihak tertentu. Kedaulatan tertinggi ada di rakyat. Kita yang turun ke jalan, mahasiswa, pekerja, influencer, adalah pemegang kedaulatan itu," kata ia.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DPR Usul Gaji Guru di Indonesia Rp 25 Juta per Bulan