Daripada Demo Rusuh, Istana: Silakan Gugat Omnibus Law ke MK

Lifestyle - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 October 2020 19:25
Api berkobar di Halte Transjakarta Bundaran HI. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Istana Kepresidenan meminta kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mengambil jalur hukum uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral saat dikonfirmasi perihal aksi demonstrasi yang dilakukan merespons pengesahan UU Cipta Kerja.

"Silakan mengajukan judicial review ke MK ya, biar nanti MK yang memutuskan. Nanti pemerintah mengikutinya," kata Donny, Kamis (8/10/2020).


Saat disinggung apakah pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan payung hukum Cipta Kerja, Donny menegaskan bahwa opsi tersebut hingga kini belum terpikirkan.

"Pemerintah belum mempertimbangkan opsi itu. Jadi yang saat ini mungkin adalah jalur konstitusional," katanya.

Donny lantas angkat bicara perihal demonstrasi yang dilakukan di dekat Istana Negara. Pemerintah mengimbau, agar demonstran tidak melakukan aksi anarkis yang merugikan banyak orang,

"Kita mengimbau demo digerakkan dengan damai, protokol kesehatan. Negara kita sedang susah karena Covid. Jadi kita mengimbau agar pendemo tidak melakukan kekerasan dan merusak," jelasnya.


[Gambas:Video CNBC]

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading