Ralat Berita

Eksklusif: DPR Buka Suara Soal Gagal Bayar Jiwasraya

Investment - Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
18 December 2018 20:49
Eksklusif: DPR Buka Suara Soal Gagal Bayar Jiwasraya
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana mengungkapkan permasalahan yang tengah mendera asuransi yang dimiliki pemerintah ini.

"Indikasinya karena pembelian sahamnya tidak sukses. Penempatan sahamnya tidak sukses. Ke mana, siapa dan berapa jumlahnya. Ini yang menyebabkan gagal bayar. Jadi tidak bisa ditarik saham yang ditempatkan," kata Azman kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/12/2018).


Jiwasraya, menempatkan dana kelolaanya di beberapa tempat seperti halnya asuransi lainnya. Namun sayangnya, penempatan dana tersebut justru tidak jelas. "Dan ini terjadi 10 tahun lalu. Tapi tak muncul masalahnya," kata Azman menambahkan.

Eksklusif: BPKP Buka Suara Soal Gagal Bayar JiwasrayaFoto: Jiwasraya (CNBC Indonesia/Ranny Virginia Utami)


Sementara, menurut Azman, hal ini juga melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan Jiwasraya. Azman menegaskan ada sebuah kelalaian karena tak bisa menemukan masalah tersebut.

"KAP-nya tidak benar. KAP-nya masak nggak bisa menemukan masalah itu sehingga ketika baru ganti direksi beberapa bulan lalu baru tercium tahun ini," tegas Azman.

DPR, sambung Azman, siap memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan kasus yang mendera Jiwasraya ini. "Kemungkinan 7 Januari nanti ada pertemuan kembali," tutur Azman.

Dari Manajemen, Hingga BUMN Bungkam

Kasus gagal bayar bancassurance Jiwasraya ini melibatkan tujuh bank. Di antaranya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Standard Chartered, ANZ, DBS, hingga Hana Bank.

Karena kasus tersebut berbuntut panjang, para nasabah yang menjadi 'korban' Jiwasraya ini membuat sebuah Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya.

Tercatat, sampai pada Selasa (18/12/2018) nasabah yang tergabung dalam forum tersebut mencapai 152 orang. Mereka memberikan ultimatum kepada manajemen untuk bisa mencarikan solusi, jika tidak maka nasabah sepakat akan ke DPR.

Sayangnya, Kepala Bagian Komunikasi Korporat Jiwasraya Wiwik Prihatini tak mau menjelaskan kepada CNBC Indonesia terkait rencana para nasabah ini. Termasuk sang Dirut Hexana Tri Sasongko.

Sementara, CNBC Indonesia juga masih menunggu jawaban dari OJK selaku regulator terkait kasus ini. Kementerian BUMN sendiri belum mau memberikan klarifikasi setelah CNBC Indonesia mengirimkan pesan kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Jasa Kementerian BUMN Gatot Tri Hargo.

Sebagai informasi, pada 1 Oktober 2018, manajemen mengumumkan soal adanya tekanan likuiditas yang membuat Jiwasraya menunda pembayaran polis jatuh tempo produk bernama saving plan. Total pembayaran polis yang tunda mencapai Rp 802 miliar.

Saving plan merupakan produk asuransi unit link yang menawarkan proteksi sekaligus investasi. Produk ini dijual melalui kanal distribusi perbankan atau bancassurance.

Sebagaian besar dana produk ini diinvestasikan di pasar modal. Masalahnya pasar saham volatil yang membuat kinerja imbal hasil investasi tertekan. Sementara itu, manajemen menjanjikan imbal hasil yang lumayan untuk produk ini.

Dalam kondisi bursa saham volatil, Jiwasraya tidak bisa melakukan cut loss. Jika melakukan hal tersebut maka Jiwasraya akan berhadapan dengan hukum karena dianggap melakukan kegiatan yang merugikan negara.



*Ralat Berita : Sebelumnya, artikel ini mengutip Kepala BPKP Ardan Adiperdana sebagai narasumber. Namun, terjadi kesalahan pada Redaksi CNBC Indonesia yang ternyata mengutip narasumber Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana. Judul dan Narasumber dalam artikel ini sudah diubah. Redaksi memohon maaf atas kesalahan, khususnya kepada Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading