Eksklusif: DPR Buka Suara Soal Gagal Bayar Jiwasraya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana mengungkapkan permasalahan yang tengah mendera asuransi yang dimiliki pemerintah ini.

"Indikasinya karena pembelian sahamnya tidak sukses. Penempatan sahamnya tidak sukses. Ke mana, siapa dan berapa jumlahnya. Ini yang menyebabkan gagal bayar. Jadi tidak bisa ditarik saham yang ditempatkan," kata Azman kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/12/2018).

Jiwasraya, menempatkan dana kelolaanya di beberapa tempat seperti halnya asuransi lainnya. Namun sayangnya, penempatan dana tersebut justru tidak jelas. "Dan ini terjadi 10 tahun lalu. Tapi tak muncul masalahnya," kata Azman menambahkan.

Foto: Jiwasraya (CNBC Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Sementara, menurut Azman, hal ini juga melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit laporan keuangan Jiwasraya. Azman menegaskan ada sebuah kelalaian karena tak bisa menemukan masalah tersebut.

"KAP-nya tidak benar. KAP-nya masak nggak bisa menemukan masalah itu sehingga ketika baru ganti direksi beberapa bulan lalu baru tercium tahun ini," tegas Azman.

DPR, sambung Azman, siap memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan kasus yang mendera Jiwasraya ini. "Kemungkinan 7 Januari nanti ada pertemuan kembali," tutur Azman.

Dari Manajemen, Hingga BUMN Bungkam

Kasus gagal bayar bancassurance Jiwasraya ini melibatkan tujuh bank. Di antaranya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Standard Chartered, ANZ, DBS, hingga Hana Bank.

Karena kasus tersebut berbuntut panjang, para nasabah yang menjadi 'korban' Jiwasraya ini membuat sebuah Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya.

Tercatat, sampai pada Selasa (18/12/2018) nasabah yang tergabung dalam forum tersebut mencapai 152 orang. Mereka memberikan ultimatum kepada manajemen untuk bisa mencarikan solusi, jika tidak maka nasabah sepakat akan ke DPR.

Sayangnya, Kepala Bagian Komunikasi Korporat Jiwasraya Wiwik Prihatini tak mau menjelaskan kepada CNBC Indonesia terkait rencana para nasabah ini. Termasuk sang Dirut Hexana Tri Sasongko.

Sementara, CNBC Indonesia juga masih menunggu jawaban dari OJK selaku regulator terkait kasus ini. Kementerian BUMN sendiri belum mau memberikan klarifikasi setelah CNBC Indonesia mengirimkan pesan kepada Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Jasa Kementerian BUMN Gatot Tri Hargo.

Pilihan Redaksi Korban Asuransi Jiwasraya Rapatkan Barisan, Ancam Datangi DPR Tak Hanya DPR, Korban Jiwasraya Minta Tolong Jokowi! Klaim Belum Dibayar, DPR Panggil Jiwasraya Januari 2019

Sebagai informasi, pada 1 Oktober 2018, manajemen mengumumkan soal adanya tekanan likuiditas yang membuat Jiwasraya menunda pembayaran polis jatuh tempo produk bernama saving plan. Total pembayaran polis yang tunda mencapai Rp 802 miliar.

Saving plan merupakan produk asuransi unit link yang menawarkan proteksi sekaligus investasi. Produk ini dijual melalui kanal distribusi perbankan atau bancassurance.

Sebagaian besar dana produk ini diinvestasikan di pasar modal. Masalahnya pasar saham volatil yang membuat kinerja imbal hasil investasi tertekan. Sementara itu, manajemen menjanjikan imbal hasil yang lumayan untuk produk ini.

Dalam kondisi bursa saham volatil, Jiwasraya tidak bisa melakukan cut loss. Jika melakukan hal tersebut maka Jiwasraya akan berhadapan dengan hukum karena dianggap melakukan kegiatan yang merugikan negara.

(dru) Next Article Jiwasraya: Dari Hampir Bangkrut Hingga Kesulitan Likuiditas