Blak-blakan Menteri ATR, Dari Krisis Lahan Hingga Bank Tanah

Seperti apa penerapan teknologi untuk mengatasi persoalan lahan?
Seperti juga tren internasional bahwa menuju ke arah digitalisasi. UU mengenalkan nanti mengeluarkan sertifikat elektronik. Kemudian tata ruang. Tata ruang itu kita masukkan dalam GISTARU namanya. Geo Special Information System. Seluruh tata ruang akan dimasukkan di sana, kemudian diminta juga kepada daerah untuk membikin sistem RDTR, yaitu Rencana Detail Tata Ruang.

Bagaimana perkembangan prosesnya saat ini?


Prosesnya sedang on going tapi kemudian di UU ini dipercepat. Kami sedang mengenalkan empat layanan elektronik. Pengecekan tanah, hak tanggungan, roya, dan zona nilai tanah. Dengan 4 pelayanan elektronik telah mengurangi sekitar 40% antrean di kantor BPN.

Kita sedang menuju keluarkan sertifikat elektronik di masa akan datang tidak perlu lagi sertifikat yang tebal-tebal itu yang bisa dipalsukan orang. Cukup nanti sertifikat elektronik. Bahkan di masa yang akan datang, kita akan seperti srcript less sertifikat seperti anda beli saham di pasar modal Anda nggak pernah lihat.

Berapa biaya sertifikat digital itu?


Ini kita masih rumuskan peraturan pemerintah. Karena seharusnya makin layanan cepat dengan elektronik kurangi biaya semua.

Targetnya kapan akan selesai?


Jadi kita akan percepat kita akan kebut pelaksanaannya. PP dan perpres seperti harapan bapak presiden dalam satu bulan akan selesai tapi undang-undang mungkinkan sampai dengan tiga bulan.

Baca: UU Cipta Kerja Jokowi Bisa Bikin RI Kalahkan Vietnam Cs?

Bisa dijelaskan perihal konsep bank tanah yang ada di dalam UU Cipta Kerja?


Bank tanah hakekatnya sistem intermediary. Negara mengambil tanah, tanah yang tidak produktif, HGU, HGB yang terlantar, tanah yang tidak punya tuan tanah, ini diambil kembali oleh negara untuk diredistribusikan. Kemudian negara juga dengan otoritas yang dimiliki kantor Kementerian ATR/BPN ini akan bisa mendapatkan banyak misalnya tanah-tanah yang kalau sudah habis masa berlakunya. Kita akan gunakan untuk rumah rakyat.

Bayangkan bagaimana kota-kota kita selama ini. Sangat tidak friendly kepada penghuninya. Kota-kota kita nggak punya taman. Jakarta itu sekarang sampai ke Cikampek sebelah timur ke barat sampai Serang akan bersatu dengan Jakarta. Makin miskin orang, makin terpaksa tinggal di luar kota. Habis biaya di jalan sampai 2-3 jam. Selama ini terjadi karena kita nggak bisa bikin perumahan rakyat di tengah kota.

Harusnya di kota-kota yang modern lain, di manapun di muka bumi ini, adalah orang miskin tinggal di daerah dekat dengan pusat kota. Orang-orang kaya tinggal di luar kota karena orang kaya itu bisa punya kemampuan membayar tol, membeli mobil, tapi orang miskin sebanyak mungkin tinggal di kota sehingga tidak perlu biaya transportasi.

Di samping itu juga, kota-kota yang baik di muka bumi ini adalah penuh dengan taman di mana masyarakat bisa jogging. Sekarang Jakarta di mana ada taman? Kalau ada secuil-cuil. Kalau kita pergi ke Copenhagen (ibu kota Denmark), 2/3 itu taman. Di inggris taman dimana-mana. Kota ini sangat tidak friendly.

Boleh dielaborasi soal redistribusi dan alokasi untuk fasilitas umum, siapa yang berhak?


Untuk kepentingan umum, taman, ruang terbuka hijau, apartemen rakyat yang sekarang kenapa apartemen mahal karena harganya mahal sekali. Untuk encourage pertumbuhan ekonomi, misalnya ada tanah yang dikuasai bank tanah dan cocok untuk investasi, kita akan berikan untuk insentif.

Siapa saja pihak-pihak yang incharge di bank tanah?


Bank tanah ini akan dibikin sebuah institusi yang merupakan bagian atau di bawah koordinasi Kementerian ATR/BPN. Karena sebagian tanah yang akan diperoleh bank tanah ini adalah bagian dari otoritasnya Kementerian ATR/BPN ini. Jadi bank tanah ini adalah lembaga tersendiri yang dipimpin oleh komite bank tanah, harusnya bank tanah dikelola atau dipimpin oleh menteri ATR sendiri, karena seperti kehutanan dia punya regulator di bidang kehutanan juga land manage yang menguasai perhutanan. Satu menterinya, di bawah menteri 1 orang.

Kemudian, saya melihat bank tanah potensi powernya besar, maka nggak boleh 1 menteri. Komite bank tanah akan terlibat tiga menteri. Ketuanya memang Menteri ATR/Kepala BPN, kemudian ditambah dua menteri lagi. Nanti akan dipilih oleh presiden. Apakah menkeu atau yang lain.

Kemudian juga ada dewan pengawas terdiri dari 7 orang kalau tidak salah. Sebanyak 3 orang disetujui pemerintah, 4 dari kalangan profesional. Kita harapkan ada perwakilan aktivis pertanahan dan profesional. Ini yang akan kita pilih dan dikirimkan ke DPR untuk meng-approve. Di bawahnya ada eksekutif ditunjuk presiden dan komite bank tanah.

Apakah sudah ada timeline struktur bank tanah dan kapan mulai bekerja?


Begitu PP sudah keluar, maka bank tanah akan kita launch mulai dengan pendekatan korporasi. Kita berpikir besar suatu saat bank tanah akan kuasai atau bertanggung jawab terhadap penyediaan tanah yang cukup untuk berbagai kepentingan tersebut. Kita start small dulu dan kemudian bergerak cepat.

Bagaimana tanggapan Anda atas resistensi sejumlah kepala daerah terhadap UU Cipta Kerja?


Ada kesalahpahaman aja. Tadi presiden undang seluruh gubernur. Kita rapat kabinet lengkap dengan gubernur sekalian. Persoalannya karena orang tidak mengetahui dan kemudian banyak sekali orang mendengar dari media sosial. Medsos banyak sekali hoax. Orang banyak bergerak berdasar hoax. Sebenarnya nggak ada. Orang nanti oh begitu ya. Di dalam UU ini kesalahpahaman atau disalahpahamkan.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All