Bos RAI Blak-blakan soal Kelanjutan Proyek R80 BJ Habibie

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memutuskan menghapus dua proyek pengembangan pesawat, yakni R80 dan N245, dari daftar proyek strategis nasional (PSN), pada Jumat 29 Mei 2020 lalu. Dua proyek itu lekat kaitannya dengan Presiden ke-3 BJ Habibie.

Pesawat N245 yang direncanakan digarap PT Dirgantara Indonesia (persero) berdasarkan konsep pesawat terbang CN235, rancangan mendiang Presiden BJ Habibie. Sedangkan pengembangan pesawat R80 dirintis oleh BJ Habibie melalui bendera swasta PT Regio Aviasi Industri (RAI).

Direktur Utama RAI, Agung Nugroho, buka-bukaan terkait kelanjutan proyek R80. Selain itu, ia juga menjelaskan panjang lebar mengenai kondisi industri dirgantara Indonesia.

Foto: Direktur Utama RAI, Agung Nugroho/Doc.ITB Direktur Utama RAI, Agung Nugroho/Doc.ITB

Sebagai informasi, situs resmi RAI mencatat, Agung Nugroho sebelumnya bekerja sebagai Direktur Teknologi PT DI, Head of CN235-330 Program di PT IPTN, Chief of Engineering Design N250-100 PT IPTN, dan Direktur PT Ilthabi Energia untuk pengembangan energi terbarukan. Dia juga menjadi Founder dari Masyarakat Energi Angin Indonesia dan aktif di Organisasi Insinyur Indonesia.

Baca: Drone Tempur Vs R80 BJ Habibie, Mana Lebih Strategis?

RAI didirikan pada 2012 oleh Prof. Dr. Ing. BJ Habibie untuk menjawab kebutuhan pengembangan R80, pesawat turboprop generasi terbaru.

Berikut petikan wawancara Agung Nugroho bersama CNBC Indonesia pada Rabu (3/7/20):

R80 dikeluarkan dari PSN, bagaimana tanggapan RAI?

Jadi pemerintah memang punya rencana untuk mengeluarkan. Tapi kita sudah kasih penjelasan alasan-alasannya, dan kita mengusulkan untuk diteruskan PSN-nya. Tapi kalau urusan pemerintah saya nggak mau kasih komentar.

Yang buat kita itu, dengan atau tanpa PSN, pemerintah perlu mendukung R80, intinya itu. Kita mengusulkan kepada pemerintah itu dibuat suatu platform yang lebih strategis, namanya road map industri dirgantara. Ini sekarang lagi berjalan dengan Kementerian Ristek.

Sekarang sudah bukan PSN, lantas bagaimana?

R80 itu dibuat bukan untuk mengisi interest pribadi. Tapi itu adalah ajakan dari Pak Habibie untuk membangun industri pesawat terbang di mana ujung tombaknya adalah R80. Ini dibuat karena industri pesawat terbang yang ada tidak bisa melakukan pengembangan sebesar itu. Jadi mumpung Pak Habibie waktu itu masih sugeng [hidup], itu mendorong adanya dukungan swasta.

Dan kita sudah menyelesaikan di fase konseptual dengan uangnya Pak Habibie. Cuma kalau kita mau mengembangkan pesawat dalam skala penuh sampai sertifikasi, sampai produksi, itu bukan kewajibannya individu. Itu kewajiban negara sebetulnya.

Jadi R80 ini ngajak negara sebetulnya, ini lho ada program for you ini. Supaya ada industrinya bangun lagi. Kalau industrinya bangun lagi, maka industri akan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar. Itu tanggung jawab negara.

Kita sudah menyelesaikan sampai fase konsep. Konsepnya itu kita dari 500.000 lebih. Jadi bukan sekadar konsep coret-coret selembar dua lembar kertas.

Tapi konsep menyeluruh, mulai dari desain, program, multiplier effect desainnya, kerjasama bisnis dalam luar negeri, sampai mendatangkan investor. Jadi plan kita itu sebenarnya ke depan memberikan sumbangan kepada pemerintah bahwa Indonesia bisa buat. Kita cuma minta didukung, kita didukung secara kebijakan dan nuansanya itu pemerintah harus ada.

Betul. Ini kepentingan pemerintah. Pemerintah itu punya rencana yang bagus, menjadikan Indonesia negara Ekonomi terbesar ke-5 di tahun 2045. Untuk itu kita harus tumbuh 7 sampai 8% per tahun. Nah itu tidak mungkin tanpa adanya percepatan dalam industri manufaktur.

Industri pesawat itu salah satu penggerak utama. Amerika mati-matian mempertahankan teknologi kedirgantaraan, Rusia juga begitu, Jepang juga begitu, Jerman juga begitu, Perancis juga begitu, Malaysia dan Singapura juga begitu meskipun dia tidak punya industri pesawat terbang.

Bukan setelah dikeluarkan. Saat ini kita sedang berproses untuk mendukung, untuk mewujudkan roadmap industri dirgantara yang didukung oleh pemerintah. Pemerintah ini sudah mengadopsi, Kemenristek itu sekarang memimpin penyusunan roadmap yang meng-input seluruh stakeholder dirgantara bukan hanya RAI. Jadi ini sudah jadi gerakan nasional.

Tidak harus. Kan PSN itu karena belum ada peraturan yang lebih permanen, itu dipercepat. Tapi setelah ini jadi ya nanti bukan RAI saja yang bisa melakukan pengembangan pesawat, siapapun bisa, sudah ada aturannya.

Pemerintah punya alasan yang kita sebetulnya enggak mengerti alasannya. Kalau alasannya itu pendanaan, pemerintah tidak memberikan pendanaan. Jadi kita pakai uang sendiri dan juga industri pesawat transport itu adalah penyumbang terbesar untuk revenue-nya adalah lebih besar dari manapun.

Makanya orang berlomba-lomba membangun kemampuan di dalam industri pesawat transport bukan fighter. Kalau fighter itu tidak punya nilai ekonominya. Itu nilai pertahanan tapi Negara bayar itu lebih mahal. Tidak semua mampu untuk apa namanya, tidak semua can afford.

Nanti ada dikotomi RAI versus pemerintah, tidak. Jadi RAI tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun R80.

Ya seperti biasanya industri. Anda kalau mau bikin industri mobil kan minta izin pemerintah, didukung dukungan industrinya. Kalau untuk industri mobil kan relatif sudah ada, untuk airmotive kan belum. Dan kita tidak ingin airmotive itu jatuh ke masalah yang sama dengan industri otomotif.

Industri otomotif itu terlalu mengedepankan produk-produk asing. Tidak ada produk Indonesia-nya meskipun secara manufaktur dibuat di Indonesia. Tapi bukan produk Indonesia. Kita kebagian sedikit rejekinya. Kalau aerospace nggak boleh begitu, rezekinya harus semaksimal mungkin untuk orang Indonesia, perusahaan Indonesia.

Cuma untuk membangun itu tidak mudah, butuh dukungan pemerintah. Ibarat mau nanam padi harus ditanam dulu bibitnya, harus disemaikan sampai kemudian tumbuh jadi padi, pindah masuk ke dalam penanaman padinya baru nanti bisa diakses, bisa dipanen.

Kita akan tangani bersama pemerintah juga, misalnya dukungan pemerintah harus tetap ada. Jangan kemudian dimatikan. Ini yang saya juga lagi koordinasi dengan pemerintah maksudnya apa.

Tapi yang jelas penghentian PSN itu tidak sama dengan penghentian dukungan pemerintah. Ini nggak mudah untuk mencerna tapi masyarakat harus diedukasi bahwa ada banyak mekanisme pemerintah untuk membantu industri, salah satunya adalah PSN, tapi PSN tidak satu-satunya.

Di Amerika enggak ada PSN tapi dukungannya hebat. Di Singapura juga enggak ada PSN. Yang ada adalah roadmap, di mana-mana itu roadmap. Jadi kalau kita memutuskan arahnya ke mana, strateginya apa itu sudah ada cetak birunya. Tidak ad hoc, tidak instans, jadi selalu direview karena ini industri jangka panjang. Enggak bisa cuma cap cup cup kemudian memutuskan sesuatu.

Kita tidak mau muncul hambatan karena tidak masuk PSN. RAI tidak mau, karena itu RAI berkomunikasi dengan pemerintah.

[Gambas:Video CNBC]

Baca: Sepenting Apakah Pesawat R80 Warisan Habibie?