Mau Ada Peraturan Baru, Menkomdigi Kumpulkan Pengemudi Ojol-Ucap Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertemu dengan perwakilan ojek online membahas rencana aturan tarif untuk pengantaran makanan dan barang. Aturan tersebut berdasarkan Perpres No 27/2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital yang diumumkan Oktober 2026 lalu.
"Sebagaimana kita tahu dasar kita bertemu tentu adalah Perpres Nomor 27 Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital," kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid saat pertemuan itu di kantor Komdigi, Jumat (20/10/2026).
Dia menjelaskan aturan itu untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, UMKM, dan pengguna layanan.
Salah satunya adalah mengatur biaya layanan platform aplikasi biaya layanan platform maksimal 8%. Dengan begitu diharapkan pengemudi bisa mendapatkan porsi yang lebih besar dari tarif perjalanan.
Untuk itu Komdigi berperan menurunkan aturan yang berbentuk Permen untuk pedoman biaya layanan barang dan makanan.
Meutya juga mengatakan model layanan ini berbeda dari karakteristik layanan pengantaran penumpang. Selain itu tidak ada rujukan atau acuan dari negara lain untuk aturan itu, bahkan beberapa negara masih belum memiliki aturan serupa.
Karenanya peraturan itu butuh masukan dari banyak pihak. Termasuk kemungkinan ada ada komponen yang dihitung dari aturan.
"Jadi kita memang harus bersama-sama. Jadi ini saling terkait. Kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenkeu keluar," ujarnya.
Mahmud perwakilan FDTOI, yang hadir dalam pertemuan, mengatakan belum ada aturan pasti untuk pengantaran paket dan makanan. Dia mengaku tarifnya juga semakin lama semakin rendah dan pendapatannya lebih sedikit dari layanan pengantaran penumpang.
Pertemuan itu, dia mengatakan agar bissa memberikan masukan agar ada aturan yang lebih tepat, seperti pengaturan tarif dan dimensi barang yang dikirim.
"Belum lagi masalah harga serta beban barang yang besar, waktu yang terbuang yang akhirnya ya kita membuat rumusan gitu. Jadi di sini kedatangan kami sekiranya bisa memberikan masukan yang intinya kepada Komdigi untuk mengatur regulasi yang lebih tepat," jelasnya.
Hadir dalam pertemuan itu adalah Front Driver Transportasi Online (FDTOI), Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Bos Sukabumi, Solidaritas Ojol Bersatu (SOBAT).
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid saat pertemuan itu di kantor Komdigi, Jumat (20/10/2026). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari) Foto: Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid saat pertemuan itu di kantor Komdigi, Jumat (20/10/2026). (CNBC Indonesia/Novina Putri Bestari) |
