Data Center Ditolak di Mana-Mana, Presiden Kasih Peringatan Bahaya
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembatasan pembangunan pusat data (data center) di Amerika Serikat (AS) mendadak menjadi arena pertempuran politik panas di tingkat global. Di tengah gelombang protes publik atas melonjaknya tarif listrik akibat ekspansi infrastruktur Artificial Intelligence (AI), Presiden AS Donald Trump menyuarakan peringatan keras.Â
Trump mengatakan regulasi data center yang diperketat justru akan menguntungkan rival utama mereka, China. Peringatan ini mencetus di tengah pembahasan rancangan undang-undang (RUU) energi bipartisan bertajuk Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA) yang mulai diperdebatkan di Senat AS.
RUU tersebut dirancang untuk mempercepat pengurusan izin pembangkit listrik sekaligus mewajibkan raksasa pengembang data center menanggung beban biaya pembaruan jaringan listrik.
Trump: China Siap Tampung Data Center yang Ditolak AS
Presiden Donald Trump secara terbuka meminta Senat AS untuk tidak gegabah memperketat aturan pembangunan data center. Dalam sebuah unggahan di media sosialnya, Trump mengingatkan adanya konsekuensi geopolitik yang fatal jika AS terlalu represif terhadap proyek infrastruktur AI.
Trump menegaskan bahwa pengetatan aturan hanya akan membuat pengembang data center mengalihkan operasinya ke negara lain, terutama China yang sedang haus akan kapasitas komputasi teknologi masa depan.
"Ingat, China akan mengambil Data Center mana pun yang tidak kita inginkan, dan siap membayar mahal untuk itu," tegas Trump, dikutip dari Reuters, Selasa (10/11/2026).
Pandangan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump menilai pembangunan data center berskala besar sebagai aset vital dan instrumen persaingan strategis negara untuk memenangkan perlombaan teknologi kecerdasan buatan melawan China.
Menurut analisis bank investasi ING, regulasi ketat di tingkat federal sulit terwujud selama Trump menjabat karena tingginya tingkat ketergantungan keamanan nasional AS pada infrastruktur teknologi tersebut.
Dilema Biaya Listrik dan Protes Warga AS
RUU BAAJA sendiri muncul ke permukaan setelah isu melonjaknya biaya energi dan pembangunan data center menjadi komoditas politik hangat yang memicu kemarahan pemilih pada pemilu AS.
RUU ini berupaya membuat aturan main yang lebih adil agar operator data center raksasa menanggung biaya pembaruan jaringan (grid upgrades), sehingga konsumen rumah tangga tidak dijadikan 'sapi perah' saat proyek gagal atau membebankan daya.
Meski dipromosikan sebagai langkah akuntabilitas, sejumlah politisi Partai Demokrat di Kongres khawatir RUU ini masih terlalu melonggarkan izin lingkungan dan memberikan konsesi berlebih pada industri fosil untuk memasok energi data center.
Aksi saling serang mengenai regulasi AI dan data center di Washington ini bahkan sempat memicu aksi jual massal (sell-off) saham-saham teknologi raksasa di bursa Wall Street pekan lalu akibat ketakutan investor atas bayang-bayang ketidakpastian hukum.
Peluang Lolos Masih Samar
Meskipun didukung Trump dan kelompok bisnis tertentu karena mencantumkan klausul pembagian biaya listrik yang adil, peluang pengesahan RUU BAAJA diproyeksikan merosot dari 40% menjadi hanya 25% oleh perusahaan investasi TD Cowen.
RUU ini terus menuai penolakan dari kelompok aktivis lingkungan yang menilai kelonggaran izin akan memperparah kerusakan ekologi. Namun di sisi lain, pakar keamanan energi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Joseph Majkut, menilai bahwa klausul efisiensi biaya data center dalam RUU ini merupakan kunci utama untuk menyeimbangkan antara keterjangkauan tarif listrik publik dan ambisi dominasi AI global AS.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]