Jepang Diserang Bertubi-tubi, Pemerintah Nyatakan Kondisi Darurat
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah perusahaan Jepang melaporkan dugaan kebocoran data pelanggan akibat akses ilegal ke server mereka. Pemerintah Jepang pun mendesak perusahaan memperketat keamanan siber setelah puluhan perusahaan mengungkap insiden serupa dalam beberapa hari terakhir.
Dua perusahaan terbaru yang melaporkan insiden tersebut adalah peritel barang bekas Bookoff Group Holdings Ltd. dan operator kereta East Japan Railway Co. (JR East). Keduanya menduga data dari lebih dari 6 juta akun pelanggan terekspos.
Bookoff menyebut data hingga 6,43 juta akun berpotensi bocor setelah pihak tidak berwenang mengakses sistem pengelolaan data anggota milik salah satu anak usahanya. Informasi yang terekspos termasuk nama, tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor keanggotaan, serta nomor identifikasi program hadiah.
Perusahaan belum menemukan bukti penyalahgunaan data tersebut. Sistem yang terdampak juga tidak menyimpan informasi pembayaran, termasuk nomor kartu kredit.
Bookoff mengonfirmasi akses ilegal pada Selasa dan kemudian menemukan bahwa informasi pribadi anggotanya telah terdampak.
"Kami akan berupaya meningkatkan sistem keamanan dan bekerja untuk mencegah kejadian serupa terulang," kata perusahaan dalam pernyataan, dikutip dari Mainichi, Rabu (14/10/2026).
Sementara itu, JR East melaporkan sekitar 6,09 juta akun terdampak. Kebocoran ini berkaitan dengan serangan ransomware yang mengganggu layanan cloud untuk pelanggan korporasi milik IDC Frontier Inc., anak usaha SoftBank Corp.
Kepala Pusat Nasional untuk Insiden Keamanan Siber Jepang Maasaki Taiwa menyatakan bahwa negara saat ini berada dalam kondisi darurat di dunia maya.
Penilaian ini menyusul laporan dari lebih dari dua puluh perusahaan besar Jepang yang mengungkapkan adanya serangan siber dan kebocoran data dalam beberapa minggu terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh Financial Times.
Skala insiden-insiden terkini telah memicu kekhawatiran tingkat tinggi pemerintah terkait keamanan digital nasional.
Pernyataan kepala pusat tersebut mencerminkan betapa seriusnya sifat pelanggaran keamanan yang terkoordinasi atau meluas ini.
(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]