Gerakan Penolakan Data Center Meluas, Muncul di Seluruh Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang penolakan pembangunan data center meluas secara global, mulai dari Amerika Serikat (AS) ke Eropa hingga Asia. Kondisi ini menjadi risiko baru bagi investasi infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang tengah digenjot secara global.
Sekitar US$42 miliar atau lebih dari Rp752 triliun investasi data center di Eropa telah terdampak penundaan atau pembatalan akibat penolakan publik. Di AS, nilainya mencapai sekitar US$77 miliar.
Di Eropa, lebih dari 70 proyek data center ditolak atau dibatasi sepanjang Januari-April 2026, bahkan melampaui jumlah sepanjang 2025. Penolakan dipicu kekhawatiran atas konsumsi listrik dan air, harga energi, kebutuhan lahan yang besar, serta manfaat ekonomi dan lapangan kerja yang dinilai belum jelas.
Olivier Darmouni, associate professor HEC Paris, mengatakan penolakan tersebut bisa menjadi titik kritis bagi industri.
"Ini bisa menjadi 'jerami terakhir yang mematahkan punggung unta'," kata Darmouni, diktuip dari CNBC Internasional, Senin (5/10/2026).
Sejumlah negara mulai memperketat aturan. Skotlandia menunda persetujuan pembangunan data center hyperscale, Denmark menempatkan proyek data center di antrean belakang untuk akses jaringan listrik, sementara Spanyol mengusulkan kewajiban penggunaan 80% listrik dari energi terbarukan.
Penolakan data center juga muncul di Korea Selatan. Di distrik Geumcheon, Seoul, warga meminta pembangunan data center di dekat permukiman dihentikan. Pemerintah setempat bahkan berencana mewajibkan persetujuan mayoritas warga dalam radius 200 meter dari lokasi proyek.
Padahal, pemerintah Korea Selatan menjadikan data center AI sebagai salah satu proyek investasi utama untuk mendukung pengembangan AI dan industri semikonduktor.
Bagi investor, persoalan ini meningkatkan risiko biaya dan keterlambatan. Asya Walters, managing director Alvarez & Marsal, mengatakan kemampuan masyarakat menggagalkan proyek data center senilai US$10 miliar merupakan risiko yang sangat besar.
Tarik-ulur antara kebijakan yang mendorong pembangunan data center dan aturan yang semakin ketat di sejumlah negara dinilai dapat menyulitkan investasi.
Dominic Ward, CEO Verne, mengatakan industri kini tidak lagi bisa beroperasi tanpa sorotan publik.
"Dulu kami sama sekali tidak dikenal sebagai bagian dari perekonomian. Kami hanya sebuah kotak hitam. Sekarang kami menjadi salah satu lapisan fundamental yang menggerakkan perekonomian," ujar Ward kepada CNBC.
(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]