Data KTP dan Password Menteri Komdigi Bocor, Bisa Dibeli Cuma Rp 2.000

Intan Rakhmayanti,  CNBC Indonesia
02 October 2026 14:20
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat bertemu Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). (Dok. Kementerian Komdigi)
Foto: Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat bertemu Baszucki di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). (Dok. Kementerian Komdigi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kreator konten sekaligus analis keamanan siber Namsun Bertin atau dikenal Mr Bert mengungkap sejumlah data pribadi yang disebutnya berkaitan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. Ia menyebut data tersebut mencakup foto KTP, data keluarga, hingga password.

Dalam unggahannya di Instagram, ia menyebut sengaja menutupi bagian sensitif dari data tersebut untuk menjaga privasi Meutya. Ia mengatakan pengungkapan itu bukan bertujuan mempermalukan atau melakukan doxing, melainkan untuk menunjukkan seriusnya masalah kebocoran data di Indonesia.

"Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah jadi foto KTP-mu. Benarkah ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi ibu," ujarnya.

"Kepada ibu Meutya Hafid yang terhormat, Menteri Komdigi Indonesia. Ibu, ini adalah foto KTP-mu, atau pernah jadi foto KTP-mu. Benarkah ibu? Ini adalah data keluargamu, data anakmu, data suamimu yang saya tutupi untuk menjaga privasi ibu," ujarnya dalam unggahan di Instagram @realmrbert, dikutip Jumat (2/10/2026).

Ia juga menunjukkan data yang disebutnya sebagai password Meutya. Menurutnya, data tersebut dapat dibaca dengan jelas.

"Password seorang Menteri Komdigi Ibu yang saya hormati, saya kasih tahu ini bukan untuk mempermalukan ibu, atau mendoxsing data ibu, karena saya tutupi semua bagian yang sangat sensitif," katanya.

Menurut Mr Bert, ia ingin menunjukkan bahwa kebocoran data di Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa merasa aman jika data pribadi seorang menteri yang menangani persoalan kebocoran data disebutnya dapat terekspos.

Ia kemudian mengungkap kekhawatiran masyarakat terhadap penipuan yang menggunakan data pribadi. Menurutnya, banyak orang kini bahkan takut mengangkat telepon karena khawatir panggilan tersebut berasal dari penipu yang telah mengetahui data pribadi mereka.

"Taukah Ibu bahwa kami itu tidak berani lagi mengangkat telepon? Karena kemungkinan besar, dari sepuluh telepon yang kami terima itu, mungkin banyak sekali penipu yang tahu data pribadi kami Ibu," ujarnya.

Ia mengatakan dirinya berharap Meutya dapat melakukan perbaikan terhadap persoalan kebocoran data. Ia mengaku beberapa kali mendatangi Komdigi untuk melaporkan lubang keamanan dan kebocoran data.

Kemudian dirinya menyinggung soal penjualan data pribadi. Menurutnya, data seseorang yang mencakup wajah dan lokasi dapat diperoleh dengan harga Rp10.000. Namun, ia mengklaim data seorang menteri bahkan dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah.

"Tapi 10 ribu itu masih terlalu mahal karena saya pribadi bisa tahu sumbernya di mana bisa membeli data Ibu, itu cuma 2 ribu rupiah," ujarnya.

Ia menegaskan, data pribadi Menteri Komdigi yang disebutnya dapat dibeli Rp2.000 menunjukkan seriusnya persoalan keamanan data yang ingin ia soroti.

"Menteri Komdigi yang sangat tinggi posisinya, yang harus dijaga data pribadinya, bisa dibeli dengan harga 2 ribu rupiah," katanya.

Mr Bert kemudian meminta Meutya menggunakan kewenangannya untuk menangani persoalan kebocoran data. Ia mengatakan kebocoran data yang kemudian diperjualbelikan harus dihentikan.

Ia juga mengaitkan kebocoran data dengan meningkatnya risiko penipuan. Menurutnya, data pribadi yang sudah tersebar dapat digunakan untuk melakukan phishing hingga membuat korban kehilangan uang.

"Saya bisa temukan data semua orang, dan itu tidak perlu di-hack lagi. Cukup dibeli di Telegram," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, ia kembali meminta Menteri Komdigi mengambil tindakan. Ia mengatakan dirinya terus menyuarakan persoalan kebocoran data karena merasa tidak cukup didengar.

"Setiap hari ada penipu jenis baru, dan saya sampai tidak sanggup lagi membuat edukasi video terbaru, saking banyaknya jenis penipuan terbaru." pungkasnya.

[Gambas:Instagram]

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri asal-usul data yang beredar.

Berdasarkan penjelasan BSSN, data yang saat ini kembali ramai bukan berasal dari kebocoran baru. Data tersebut merupakan data lama yang kembali disebarluaskan sehingga kembali menjadi perhatian.

Meski demikian, Komdigi tidak menganggap remeh kasus tersebut. Pemerintah tetap melakukan pengusutan dan menyiapkan langkah penindakan jika ditemukan pelanggaran.

"Menurut penjelasan dari BSSN, kebocoran data yang saat ini sedang ramai merupakan data-data lama yang kemudian diramaikan kembali. Meski begitu, Komdigi tetap menindaklanjuti dengan melakukan pengusutan dan penindakan," kata Alexander dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/10/2026).

Alexander mengatakan koordinasi dengan Kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan.

Ia mengatakan koordinasi tersebut diperlukan karena penyebaran dan perdagangan data pribadi dapat berlangsung melalui berbagai platform dan saluran digital. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran, sarana yang digunakan, serta pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kewenangan setiap lembaga.

Alexander meminta masyarakat tidak turut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Data yang sudah beredar di ruang digital tetap merupakan data pribadi dan tidak otomatis menjadi informasi yang bebas untuk disebarluaskan kembali.

"Jangan ikut menyebarluaskan data pribadi orang lain. Masyarakat perlu memahami bahwa penyebaran data pribadi dapat memiliki konsekuensi hukuman berat," tegasnya.

Penyebaran data pribadi tanpa dasar yang sah dapat berhadapan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]
Next Article 150.000 Driver Online Kecolongan, Data SIM Dicuri


Most Popular
Features