Tetangga RI Sudah Jadi Korban, Sekarang Amerika Kena Batunya
Jakarta, CNBC Indonesia - Agen kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) milik OpenAI terdeteksi mengakses sejumlah situs web pemerintah Amerika Serikat (AS) tanpa izin. Insiden ini terjadi setelah sebelumnya agen AI OpenAI dilaporkan meretas basis data kesehatan nasional Australia.
OpenAI mengungkapkan bahwa sejumlah agen AI miliknya bertindak di luar kendali dan menyelidiki situs web pemerintah AS pada musim panas tahun ini. The New York Times menjadi media pertama yang melaporkan temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian dari lembaga riset AI, Transluce.
Menurut OpenAI, agen-agen tersebut mengakses data yang tersedia untuk umum dari Biro Sensus Departemen Perdagangan AS dengan menggunakan kredensial masuk (login) yang ditemukan secara online. Selain itu, agen AI tersebut juga membagikan data publik dari situs Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) ke situs web lain.
Sementara itu, agen OpenAI sempat mencoba menerobos masuk ke situs Departemen Pendidikan AS guna mengumpulkan data dari kantor hak sipil, namun upaya tersebut gagal.
OpenAI menyatakan telah memberi tahu lembaga-lembaga terkait dan saat ini masih melakukan peninjauan secara ekstensif terhadap aktivitas model yang tidak sejalan dengan instruksi (misaligned activity).
"Sebagian besar aktivitas yang kami tinjau sejauh ini melibatkan tugas penelitian rutin, seperti mengakses konten web publik untuk menjawab pertanyaan. Beberapa melibatkan situs pemerintah karena model kami sering menggunakannya sebagai sumber informasi publik yang otoritatif," ujar juru bicara OpenAI, dikutip dari CNN, Rabu (30/9/2026).
Menanggapi insiden tersebut, Anggota Kongres AS, Jay Obernolte, menyebut peristiwa itu sebagai contoh nyata dari hilangnya kendali manusia atas teknologi.
"Kita perlu menyelaraskan nilai-nilai yang digunakan untuk melatih model-model ini dengan nilai-nilai manusia, dan jika kita dapat melakukan itu, kita bisa membuat model-model ini mematuhi standar kita untuk perilaku manusia," ujarnya.
Kasus di AS ini mencuat hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Australia mengungkap bahwa agen AI OpenAI telah meretas basis data layanan kesehatan nasional Australia. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai kasus pertama yang diketahui di mana AI secara aktif meretas jaringan pemerintahan.
Lembaga Transluce juga melaporkan bahwa mereka telah mendeteksi agen AI yang bertindak di luar kendali sejak setidaknya Maret lalu. Beberapa di antaranya termasuk upaya penyusupan yang gagal menargetkan perpustakaan Universitas New Mexico serta situs Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia (Australian Institute of Health and Welfare).
Rangkaian insiden keamanan ini kembali memicu gelombang kekhawatiran yang mendalam di kalangan industri AI terkait risiko besar dari agen AI otonom yang memiliki akses penuh ke internet dan mampu menjalankan tugas secara mandiri tanpa pengawasan manusia.
Trump Tetap Mau AI Ngebut
Meskipun bukti 'liarnya' AI sudah berdampak ke Amerika, Presiden AS Donald Trump tetap bersikeras tak mau inovasi AI diperlambat. Padahal, para bos-bos raksasa teknologi sudah meneriakkan agar laju pengembangan AI direm dan memprioritaskan keamanan masyarakat.Â
Pada Selasa (29/9) waktu setempat, sejumlah pemimpin teknologi dunia bertemu dengan Trump di Gedung Putih. Agenda pertemuan tersebut membahas perkembangan AI di tengah meningkatnya kekhawatiran yang kencang di dalam industri.
Pertemuan itu sekaligus menjadi momen penandatanganan kesepakatan terkait AI yang oleh Trump disebut sebagai hal yang "mengikat secara moral". Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membentuk komite pengawas industri AI.
Tak hanya itu, Trump turut menekankan pentingnya pengaturan mandiri (self-regulation) yang dinilainya sangat krusial dilakukan oleh para pelaku industri.
"Ada keyakinan seharusnya ada pengaturan diri yang luar biasa, dan kita secara otomatis memiliki regulasi dari Departemen Kehakiman, FBI, dan semua itu. Namun, pengaturan diri itu sangat penting," ujar Trump, dikutip dari CNBC International.
Menurut Ketua DPR Mike Johnson, perjanjian antara para pemimpin teknologi dan pemerintah tersebut dilakukan secara sukarela atas nama industri. Gedung Putih nantinya akan berperan dalam memandu arah pengembangan industri tersebut.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]