Krisis Baru Hantam Malaysia, Singapura Sudah Kena Duluan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pesatnya pertumbuhan data center di Malaysia sempat menjadi sorotan dunia. Malaysia digadang-gadang sebagai hub data center baru di Asia Tenggara, menggantikan posisi Singapura.

Setelah beberapa tahun menikmati aliran investasi asing yang datang bertubi-tubi, Malaysia akhirnya menghadapi krisis baru. Negara tetangga RI tersebut mneghadapi protes besar-besaran terkait kompleks data center di ujung selatan Johor.

Sebagai informasi, Johor merupakan area pusat dari lonjakan pembangunan data center di Malaysia. Bukan cuma Johor, perdebatan yang panas juga mulai muncul di Selangor.

Selangor merupakan negara bagian terkaya dan terpadat penduduknya. Muncul keluhan mengenai beban yang ditanggung masyarakat akibat lonjakan data center.

"Dua tahun lalu, fokus utamanya hanyalah membangun kapasitas," ujar Cheam Tat Inn, direktur pelaksana Equinix, operator pusat data asal AS untuk wilayah Malaysia, dikutip dari Reuters, Jumat (24/7/2026).

"Pembicaraan saat ini lebih mengarah pada hal-hal seperti: Bagaimana Anda akan menggunakan energi? Apakah Anda mempertimbangkan sumber energi terbarukan? Mereka ingin melihat bagaimana Anda akan tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," ia menambahkan.

Ini merupakan perubahan signifikan bagi Malaysia yang sebelumnya gencar menarik minat perusahaan hyperscaler dalam upaya memenangkan investasi infrastruktur AI. Malaysia ramai diserbu karena menawarkan biaya lahan yang lebih rendah serta pasokan listrik yang terjangkau.

Situasi ini menempatkan kawasan Asia yang sedang berkembang pada posisi yang kurang lebih sama dengan industri data center di negara maju seperti Irlandia, Belanda, dan Singapura.

Beberapa tahun lalu, saat pertumbuhan industri yang sangat pesat mulai memicu kekhawatiran mengenai perebutan sumber daya air dan listrik dengan sektor rumah tangga serta pertanian, negara-negara tersebut juga menghadapi dilema serupa.

Malaysia tercatat sebagai pasar data center tercepat di Asia Tenggara. Johor sendiri telah menarik lebih investasi senilai lebih dari US$35 miliar (Rp629 triliun).

Perusahaan hyperscaler global bersama dengan pengembang dan operator data center, terus melakukan investasi besar-besaran untuk mendukung layanan AI yang membutuhkan kapasitas komputasi yang kian masif.

Kini fokusnya lebih tajam pada aspek keberlanjutan demi mendapatkan "izin sosial" dari masyarakat setempat. Pemerintah pun turut memperketat standar guna mempertahankan dukungan publik.

Di Johor, perusahaan asal China, ZDATA, mengungkapkan kepada Reuters bahwa data center-nya beroperasi sepenuhnya menggunakan air limbah yang telah diolah, dan mereka sedang merampungkan kesepakatan energi terbarukan dengan perusahaan utilitas negara, Tenaga Nasional, untuk mengurangi beban pada jaringan listrik.

NTT asal Jepang menyatakan bahwa data center-nya akan menggunakan sistem pendingin sirkuit tertutup guna membatasi penggunaan air. Sementara itu, Bridge Data Centres yang didukung oleh Bain Capital, menyatakan bahwa tenaga surya mencakup lebih dari separuh pasokan listrik untuk kegiatan operasional mereka di wilayah tersebut.

"Data center mendapat dukungan yang kuat secara umum karena kita semua makin banyak menggunakan data dan menginginkan kecepatan tinggi," ujar Chris Howard, direktur eksekutif di perusahaan konsultan JLL.

"Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan penerimaan masyarakat setempat terhadap data center, yang dipicu oleh kekhawatiran akan kenaikan harga energi dan konsumsi air, atau bahkan sekadar karena bangunannya yang dianggap tidak sedap dipandang," ia menuturkan.

JLL memperkirakan bahwa meningkatnya penolakan dari warga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penundaan setidaknya tiga bulan pada 57% proyek di seluruh dunia tahun lalu.

Syarat Baru Bangun Data Center di Malaysia

Proyek-proyek data center baru di Johor wajib menunjukkan sumber pasokan listrik mereka, dengan energi terbarukan yang kian menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan persetujuan. Akhir tahun lalu, pemerintah negara bagian tersebut mengumumkan larangan menyeluruh terhadap dua kategori data center yang sangat boros air.

Masing-masing adalah data center yang membutuhkan hingga 50 juta liter air per hari, setara dengan kapasitas 20 kolam renang ukuran Olimpiade.

Selangor tidak secara langsung melarang proposal apa pun, namun melakukan peninjauan ketat agar proyek-proyek tersebut memenuhi standar global terkait efisiensi energi dan air, ujar Ng Sze Han, anggota dewan eksekutif negara bagian yang membidangi investasi, perdagangan, dan mobilitas, kepada Reuters.

Salah satu poin utama pendekatannya adalah kewajiban penggunaan 30% konten lokal dalam aspek-aspek seperti desain sirkuit terpadu dan sistem pendingin.

"Ini adalah proyek-proyek yang sangat padat modal, namun secara historis dampaknya terhadap ekonomi lokal masih terbatas," kata Ng.

Pada April lalu, Partai Sosialis yang merupakan pihak oposisi secara khusus mengkritik sebuah proyek data center berskala masif senilai 1,75 miliar ringgit (Rp7,6 triliun) di negara bagian tersebut, dengan alasan bahwa proyek itu lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan masyarakat setempat.

Seiring dengan pengetatan pengawasan oleh Malaysia, investasi mungkin mulai beralih ke negara-negara lain di kawasan ini, kata analis Savills, Nicholas Tuan.

"Kami sudah melihat peningkatan aktivitas dan permintaan untuk pasar seperti Thailand, di mana terdapat pembangunan kompleks data center berskala lebih besar di wilayah selatan," ujarnya.

Di saat yang sama, Johor khususnya tetap memiliki daya tarik sebagai salah satu lokasi yang "paling stabil" dalam hal infrastruktur, dukungan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya, tambahnya.