500 Akun TikTok Shop Mendadak Beku, Rp 3 Triliun Tak Bisa Ditarik
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah merespons laporan dugaan pembekuan akun secara sepihak yang dialami sekitar 500 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di TikTok Shop.
Kementerian UMKM menegaskan masih menunggu data lengkap dari para pelapor sebelum mengambil langkah lanjutan bersama platform digital terkait.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan, persoalan tersebut sempat dibahas dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI pekan lalu setelah adanya pengaduan dari Peradi Bekasi Raya.
Menurut Temmy, aduan yang disampaikan berkaitan dengan seller yang mengaku akunnya dibekukan secara sepihak serta saldo di dalam akun mereka tidak dapat dicairkan. Kasus tersebut disebut terjadi pada periode 2022-2023.
"Memang minggu lalu DPR memanggil kami karena ada aduan dari Peradi Bekasi terkait akun yang di-freeze secara sepihak dan saldonya hilang. Itu kasus tahun 2022-2023. Kita juga sudah memfasilitasi dengan TikTok Shop dan sudah ada beberapa yang diselesaikan," kata Temmy saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (8/7/2026) sore.
Namun demikian, ia mengungkapkan laporan terbaru menunjukkan jumlah seller yang diduga terdampak bertambah. Meski begitu, Temmy tidak mengungkap berapa penambahannya karena masih dilakukan pendalaman.
Temmy menegaskan, saat ini DPR meminta Peradi melengkapi data para pelaku UMKM yang mengaku menjadi korban. Menurutnya, data tersebut harus memuat identitas seller hingga nilai saldo yang diklaim tertahan agar dapat diverifikasi bersama platform digital.
"Sehingga bisa dicocokkan dengan TikTok Shop. Kalau tidak ada data nanti saling klaim," jelasnya.
Ia menjelaskan pemerintah belum dapat menyimpulkan penyebab pembekuan akun sebelum seluruh data diverifikasi. Sebab, setiap kasus perlu dilihat apakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap aturan platform atau faktor lainnya.
"Nanti kita temukan casenya apa. Apakah memang diduga ada pelanggaran. Jadi kita harus duduk bareng. Kalau tidak ada data, saya juga bingung memperjuangkan, tapi saya tidak tahu siapa yang jualan dan berapa nilainya," kata Temmy.
Karena itu, Kementerian UMKM bersama Komisi VII DPR RI akan menggelar konsolidasi setelah data dari para pelaku usaha diterima secara lengkap.
"Kita duduk dulu supaya fair. Siapa tahu datanya mungkin lebih besar dari itu. Makanya Komisi VII minta datanya dilengkapi dulu, nanti kita konsolidasi bersama," ujar Temmy.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mengungkap menerima pengaduan dari pelaku UMKM terkait dugaan pembekuan akun secara sepihak oleh sejumlah platform media sosial dan e-commerce.
Berdasarkan laporan yang disampaikan perwakilan UMKM dalam audiensi, estimasi total saldo yang tertahan diproyeksikan mencapai Rp 3 triliun dari sekitar 500 pelaku usaha yang terdampak di seluruh Indonesia.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi VII berencana memanggil pengelola platform digital, antara lain TikTok, Tokopedia, dan Shopee, untuk meminta klarifikasi secara komprehensif.
DPR juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengevaluasi regulasi transaksi elektronik.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik keras kasus pembekuan saldo para seller TikTok Shop yang dinilai mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap pelaku UMKM di era ekonomi digital.
Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi yang membahas pembekuan saldo sepihak terhadap para seller online. Senayan, Kamis (2/7/2026).
Menurut Novita, dana hasil penjualan merupakan urat nadi keberlangsungan usaha UMKM, sehingga penahanan saldo secara sepihak bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup jutaan pelaku usaha kecil.
"Kasus ini membuktikan bahwa rakyat kembali menjadi korban kegagalan sistem. Dana penjualan adalah napas UMKM. Ketika dibekukan sepihak, yang terancam bukan hanya bisnis mereka, tetapi juga kehidupan keluarganya," tegasnya.
(dem/dem) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]