Pakai Teknologi Pengenalan Wajah, Warga RI Cek Status Bansos Online

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal melakukan digitalisasi bantuan sosial yang jadi bagian program GovTech pada 2026 ini. Uji coba akan dilakukan di Banyuwangi pada September mendatang.

"Kalau itu semua berjalan baik 2026 akan kita launching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan penggunaan GovTech, dia menjelaskan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. Pendataan ulang dan menggunakan data biometrik akan dilakukan agar penerima manfaat juga bisa diidentifikan lebih akurat.

"Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil," katanya.

Pada uji coba akan dilakukan peningkatan akurasi untuk target bansos berbasis DTSEN. Termasuk dengan interoperabilitas data lain seperti data kesehatan, ketenagakerjaan dan aset.

Masyarakat yang berhak akan diarahkan melakukan pendaftaran melalui portal khusus atau pendampingan. Mereka akan mendapatkan hasil pengajuan dan alasannya.

Dengan uji coba tersebut diharapkan bisa membuat daerah lain mau mengajukan diri untuk lokus penerapan transformasi digital use case prioritas, salah satunya terkait perlinsos.

Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan saat bansos berbasis digital berjalan maka terbuka potensi penghematan anggaran negara mencapai Rp 14 triliun per tahun. Gus Ipul juga mengatakan sistem digital membuat bansos bisa disalurkan lebih akurat dan transparan.

"Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak," kata Gus Ipul.

Bansos ini akan menggunakan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional. Platform itu menjadi tempat untuk mendaftar dan verifikasi penerima bansos.

Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara pribadi atau orang lain sebagai calon penerimaan bansos dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Sementara untuk masyarakat yang tidak memiliki ponsel dapat melakukan pendaftaran dengan pendamping PKH. Mereka akan membantu perekaman biometrik warga.

Sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis saat mendaftar. Berikutnya juga muncul status apakah masyarakat itu layak atau tidak menerima bansos.