Luhut Lapor Prabowo: Digital Single ID Meluncur Akhir 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai diterima Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran DEN, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (09/06/2026).
Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan Digital Single ID atau identitas data tunggal yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 ini. Dia meyakini sistem digital yang berbasis artificial inteligence (AI) ini akan membantu penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Alhasil, dia percaya sistem ini akan menciptakan penghematan besar-besaran di tataran anggaran belanja pemerintah. Hal ini, katanya, telah dilaporkan kepada Presiden.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai dan itu akan menghemat angka cukup besar," tegas Luhut di Istana Kepresidenan, Selasa malam (9/6/2026).
Luhut menyampaikan bahwa DEN melaporkan kepada Presiden Prabowo tentang sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi. Luhut menyebut, sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi (AI).
"Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit," ungkap mantan menko maritim tersebut.
"Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujar Luhut.
Menurut Luhut, melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Luhut menyebut dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.
"Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," imbuh Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.
"Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung," ungkap Luhut.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]