China Diblokir Tak Ada Ampun, Pengusaha Teriak Bisnis Makin Susah
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapat tekanan dari Partai Demokrat karena sikapnya yang dinilai melunak ke China. Selain mengizinkan ekspor chip AI canggih ke China, Trump juga menangguhkan beberapa tindakan keamanan yang menargetkan perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di AS.
Kendati demikian, tetap saja ada beberapa perusahaan China yang masih terdampak aksi pemblokiran total dari pemerintah AS. Salah satunya produsen drone DJI.
Komisi Komunikasi Federal (FCC) memutuskan untuk membatasi impor untuk semua model baru drone DJI ke AS, serta komponen-komponen kritis lainnya. Pelarangan total ini juga meliputi produk-produk drone dari Autel asal China.
DJI tak tinggal diam dan melayangkan gugatan hukum untuk menantang keputusan FCC tersebut. Dalam sebuah pernyataan, produsen drone terbesar di dunia itu menentang keputusan FCC di AS dalam pengadilan banding.
"Keputusan FCC secara semena-mena membatasi bisnis DJI di AS dan menolak akses pelanggan AS untuk mengakses teknologi terbaru kami," kata DJI dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Rabu (25/2/2026).
Keputusan FCC menargetkan para produsen drone asal China. DJI, Autel, dan perusahaan drone asing lainnya tak akan mendapatkan persetujuan FCC untuk menjual model drone baru atau komponen kritis ke AS.
Kendati demikian, model-model lama masih bisa dijual di pasar AS. FCC tak segera menanggapi permintaan komentar untuk gugatan baru yang dilayangkan DJI.
Pada Desember 2024, Kongres memerintahkan DJI dan Autel dimasukkan ke daftar 'larangan' dalam setahun, kecuali kajian keamanan menyebutkan perusahaan layak untuk melanjutkan penjualan produk mereka ke AS.
Langkah itu menandai eskalasi signifikan di Washington yang berupaya menjegal drone-drone buatan China di AS selama beberapa tahun terakhir.
DJI diwakilkan oleh Travis LeBlanc, mantan kepala biro penegakkan FCC, serta Elizabeth Prelongar, mantan Jaksa Agung AS.
Pada Januari lalu, FCC mengatakan pemerintah mengecualikan impor beberapa model baru drone buatan luar negeri dan komponen pentingnya dari larangan impor besar-besaran yang diberlakukan pada Desember 2025 hingga akhir tahun 2026. Pengecualian ini tidak termasuk untuk drone buatan China.
Pada September 2025, hakim menolak pengajuan DJI untuk menghapusnya dari 'daftar khusus' Kementerian Pertahanan AS. Daftar itu berisi perusahaan-perusahaan China yang diduga bekerja untuk militer Beijing.
Sebagai konteks, DJI menjual lebih dari setengah drone komersil yang beredar di AS.
Produsen asal China lainnya, Hikvision, mengajukan gugatan pada Desember lalu untuk menantang keputusan FCC yang memblokir persetujuan baru untuk perangkat dengan komponen dari perusahaan yang termasuk dalam Daftar Cakupan (Covered List).
Keputusan itu juga memungkinkan FCC melarang peralatan yang sebelumnya telah disetujui dalam beberapa kasus.
(fab/fab) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]