Medsos Tak Bisa Langsung Jadi Ecommerce, Bisa Kolaps
Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
07 September 2023 11:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menginginkan adanya aturan untuk platform media sosial yang merangkap jadi e-commerce. Platform itu harus memiliki izin sendiri lagi untuk berdagang bukan hanya media sosial.
"Saya sudah mengusulkan aturan sosial media yang merangkap ecommerce harus ada izin tersendiri, harus izin lagi," ujar dia dikutip dari detik.com, Kamis (7/9/2023).
Draf revisi Permendag No.50 Tahun 2020 juga menyinggung terkait e-commerce dan social commerce. Zulhas mengatakan aturan itu melarang platform untuk merangkap menjadi produsen barang dagang.
Menurutnya, e-commerce harus mengantongi izin untuk menjadi produsen. Jika tidak, dilarang melakukan kegiatan tersebut.
"Yang kedua usulan kita, tapi kan harus dirapatkan antar-kementerian, dari pelaku usaha UMKM minta ke kita, ecommerce maupun social commerce tidak boleh jadi produsen. kalau produsen harus izin sendiri," ujar Zulhas.
"Ketiga, yang bisa langsung direct barang itu yang kita enggak punya. Kalau yang kita punya, dia mau, yah impor seperti biasa, jadi kelihatan".
Zulhas menyoroti polemik project S milik Tiktok. Menurutnya jika hal itu tidak atur akan menumbangkan ecommerce lain dan mengancam UMKM dalam negeri.
Dia juga telah berkomunikasi dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki untuk mengatur platform seperti Tiktok yang menjadi social commerce.
"Tiktok itu social commerce. Keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu. Itu kalau enggak diatur collapse. Oleh karena itu, kita tata. Melalui saya punya instrumen Permendag," ujar Zulhas.
"Saya usul ke Pak Teten gimana kalau kita larang saja. Wah iya juga yah larang-larang [sekarang] enggak boleh, kita bisa masuk WTO. Ngatur bisa. Jadi kita (akan) atur".
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bilang Mau Bantu UMKM, TikTok Malah Jualan Baju Merek Sendiri
Most Popular