Ikut Jokowi, PM Kanada Teriak Dibully Google dan Facebook
Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia
08 June 2023 10:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Google dan Meta menggunakan "taktik intimidasi" setelah Kanada mengungkapkan rencana mewajibkan mereka membayar penerbit berita. Rencana serupa sedang digodok pemerintah Presiden Jokowi di Indonesia.
Undang-undang yang diusulkan pemerintah Kanada dirancang untuk memaksa raksasa internet seperti Google dan Facebook Meta untuk menegosiasikan kesepakatan komersial dan membayar penerbit berita untuk konten mereka.
Perusahaan teknologi asal Amerika itu mengatakan proposal dalam RUU tersebut, yang dijuluki "Undang-Undang Berita Online," tidak dapat dipertahankan untuk bisnis mereka.
Google dan Facebook telah menjalankan uji coba tahun ini untuk membatasi beberapa pengguna melihat atau berbagi konten berita di Kanada, sebagai antisipasi undang-undang tersebut disahkan.
"Fakta bahwa raksasa internet ini lebih suka memutus akses orang Kanada ke berita lokal daripada membayar bagian mereka yang adil adalah masalah nyata, dan sekarang mereka menggunakan taktik intimidasi untuk mencoba dan mendapatkan apa yang mereka inginkan - itu tidak akan berhasil," kata Trudeau, dikutip Reuters, Kamis (8/6/2023).
RUU tersebut, yang diperkenalkan pada April 2022, mirip dengan undang-undang terobosan yang disahkan di Australia pada tahun 2021.
Google mengatakan aturan dalam RUU itu lebih ketat daripada yang diberlakukan di Australia dan Eropa. Perusahaan telah mengusulkan amandemen agar selaras dengan norma internasional untuk mengatasi masalah perusahaan.
"Kami datang dengan solusi yang masuk akal dan pragmatis yang akan membuat RUU berjalan sesuai dengan yang dimaksud dan meningkatkan investasi kami di ekosistem berita Kanada," kata Juru Bicara Google Shay Purdy, menanggapi pernyataan Trudeau.
"RUU itu memiliki beberapa masalah serius yang membuatnya tidak dapat dijalankan untuk produk dan layanan kami," tambah Purdy.
Undang-undang tersebut disahkan House of Commons Kanada pada bulan Desember dan berada di majelis tinggi parlemen yang tidak dipilih, yang jarang menghalangi undang-undang yang disetujui oleh majelis rendah.
Industri media Kanada menginginkan regulasi yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi untuk mencegah mereka menyingkirkan bisnis berita dari pasar periklanan online
"Berbagai raksasa internet seperti Meta membukukan rekor keuntungan setiap tahun, sementara pada saat yang sama berita independen lokal berjuang keras di seluruh negeri ini," kata Trudeau. "Kami akan terus memastikan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan ini berkontribusi untuk memperkuat demokrasi kami."
Pekan lalu, Meta mengatakan RUU itu pada dasarnya cacat. Perusahaan mengatakan berita tidak memiliki nilai ekonomi untuk platformnya.
Google-Facebook bayar berita di RI
Di Indonesia juga tengah menyiapkan aturan serupa, di mana platform digital seperti Google dan Facebook untuk membayar berita yang diterbitkan media massa. Aturan publisher rights ini diungkit oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Hari Pers Nasional, Kamis (9/2/2023) lalu. Dia mendesak untuk aturan tersebut harus selesai dalam satu bulan.
Tolak ukur peraturan itu berasal dari Australia. Peraturan News Media Bargaining Code telah berlaku sejak Maret 2021.
Dengan aturan tersebut, platform digital harus memberikan kompensasi pada konten dari perusahaan media yang menghasilkan klik dan iklan. Perjanjian keduanya itu membuat perusahaan media dapat menambah jurnalis, dengan begitu dapat berinvestasi untuk manfaat bagi operasional perusahaan.
Namun ditemui beberapa waktu yang lalu, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan besaran harga dalam peraturan publisher rights tersebut belum ditentukan.
(dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aturan Google-Facebook Bayar Berita Dikebut, Tarifnya Berapa?
Most Popular